Pembahasan RAPBD Palas 2011 Tuai protes – Rangkap Jabatan, Sekda Palas Disorot

Rangkap jabatan H Gusnar Hasibuan jadi sasaran dalam pembahasan lanjutan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) TA 2011, pada rapat paripurna di Gedung Dewan Sibuhuan, Rabu (9/2) malam.

Gusnar Hasibuan selain sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padanglawas (Palas), juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan. Fraksi PPP, PDIP, Nasional Bersatu dan Golkar menilai Gusnar tidak mampu melaksanakan tugas.

Fraksi Golkar berharap agar bupati mengangkat Kepala Dinas Pendapatan yang defenitif untuk menghilangkan isu yang berkembang di masyakat tentang adanya sekda terbang.
“Adanya isu sekda terbang karena banyaknya tugas, padahal yang kita ketahui yang ada dosen terbang,” ujar H Amir Husin Hasibuan.

Sementara Fraksi PPP menitikberatkan sorotannya kepada Dinas PU dan Pertambangan yang dipimpin Chairul Windu. Mereka memiliki catatan berbagai persoalan antara lain pelaksanaan proyek fisik yang berkualitas rendah dan adanya pelaksanaan proyek 2010 yang masih dikerjakan pada Februari 2011.

Kemudian pelayanan pemerintah yang dihiasi dengan pungli dan yang paling menyedot perhatian lokal, regional dan bahkan nasional yakni proyek multi years pembangunan prasarana perkantoran pemerintahan Kabupaten Palas.

Fraksi PDIP mempertanyakan adanya selisih penyampaian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di mana pada KUA dan PAS sebesar Rp 60 miliar lebih namun pada pengantar nota keuangan RAPBD menjadi Rp 42. 206.807.770.

Fraksi Nasional Bersatu menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang terlalu minim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang lebih mengutamakan anggaran untuk kebersihan dengan biaya yang dianggarakan sebesar Rp 106 juta.

Baca Juga :  Pemkab Paluta Sosialisasikan Hibah dan Bansos

Kemudian belanja hibah kepada kelompok/perongan yang naik dari Rp 4 miliar lebih menjadi Rp18 miliar lebih. Mereka merasa kenaikan tersebut tidak relevan, karena masih banyak yang lebih pantas untuk alokasi dana tersebut.

Pantauan Global, pandangan umum terhadap nota keuangan RAPBD 2011 yang dihujani sorotan dan protes tersebut dimulai pukul 22.00 WIB, dihadiri 26 anggota dewan dan dipimpin Ketua DPRD HM Rido Harahap bersama Wakil Ketua H Syahwil Nasution dan Ammar Makruf Lubis.

Sementara Bupati Padanglawas Basyrah Lubis menyebutkan penyusunan nota tersebut telah sesuai dengan Permendagi No 13 tahun 2006 tetantang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahannya.

Bupati menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah atasan, APBD 2011 direncanakan sebesar Rp 390, 8 miliar yang bersumber dari perkiraan PAD Rp14,9 M, dari dana perimbangan sekitar Rp 335,3 M dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 40,5 M. (harian-global.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*