Pembangunan Jalan Negara Tapteng – Tapsel Dilaksanakan April

(Analisa/Yudi Arisandi Nasution) SEPAKAT GANTI RUGI: Kadis Pertanahan Tapteng Erwin Marpaung, Kepala Satker PPK 12 B2PJN Wilayah II Sidhuari Dachi dan Camat Pandan Rais Kari saat musyawarah penentuan besaran biaya ganti kerusakan dampak pembangunan Jalan Nasional Tapteng – batas Tapsel. Disepakati biaya ganti lahan di Kecamatan Pandan sebesar Rp858 ribu per meter persegi.

Pandan, Perdebatan panjang antara pihak Kemen­terian Pe­kerjaan Umum yang diwakili Satker PPK 12 B2PJN (Balai Besar Pelaksanaan Jal­an Nasional) Wilayah II dan Dinas Perta­nahan Tapanuli Tengah dengan 109 warga Kecamatan Pandan yang akan terkena imbas pemba­ngunan jalan negara Tapteng batas Sibolga-batas Tapsel, akhirnya ditemukan kata sepakat.

Pemerintah dan warga menyepakati be­saran uang ganti rugi tanah senilai Rp858 ribu per meter per segi (selain bangunan dan tanaman) pada musyawarah kesepakatan ganti kerusakan yang digelar di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Pan­dan, Jumat (23/1).

Kesepakatan itu, menjadi dasar pelaksa­naan proyek pro­gram WINRIP (Western Indo­nesian Road Improvement Pro­ject) se­gera memasuki tahapan pembayaran yang kemudian dilanjutkan dengan proses ten­der. Pelaksanaan proyek diperki­rakan April 2015.

“Harapan masyarakat supaya jalan negara Tapteng-batas Tapsel dapat segera mulus segera terwujud. Dengan kesepakatan ganti rugi dengan masyarakat Pandan ini, kita sudah selangkah lebih maju. Setelah ini, kita akan segera usulkan proses pembayaran ganti ke­ru­sakan, sambil kami akan segera mem­persiapkan proses tender yang kemung­kinan paling lam­bat pada Maret mendatang. Se­lambat-lambatnya pertengahan April 2015, pelaksanaan pembangu­nan jalan sepanjang 36 kilometer segera dilaksanakan,” sebut Kepala Satket PPK 12 B2PJN Wilayah II, Siduari Dachi, didampingi Kadis Pertanahan Tapteng, Ir Erwin Marpaung dan Camat Pandan, Rais Kari.

Baca Juga :  Tunjangan Tidak Cair 10 Bulan ; Guru Datangi DPRD Karo dan Ancam Mogok Mengajar

Dikatakan, terkait besaran ganti kerusakan ini, sesuai aturan yang ada, akan bervariasi di setiap wilayah yang dilalui. Besarnya ter­gantung dari besaran Nilai Jual Objek Pa­jak (NJOP) dan standar harga jual tanah yang ditetapkan Pemkab Tapteng. Penilaian­nya juga berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Independen yang ditunjuk pihak Kementerian PU yang beberapa waktu lalu turun melakukan penilaian.

“Karena di Pandan yang merupakan ibu­kota kabupaten, maka harga tanah pasti jauh lebih mahal dibanding daerah lainnya. NJOP disini berada dikisaran Rp100 sampai Rp130ribu per meter, sementara standar yang ditetapkan Pemkab adalah Rp 500 ribu sampai Rp800 ribu.

Sedangkan harga jual tanah di sini sekarang sudah melonjak hingga mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta per meter persegi. Jadi wajar besaran ganti kerusakan akan lebih mahal diban­ding daerah yang juga akan terkena imbas pembangunan jalan,” terangnya sembari me­nyatakan, dari hasil pe­nilaian Tim Penilaian Independen di Keca­matan Pandan, sebanyak 109 pemilik tanah dengan total 3.388 meter persegi tanah akan terkena dampak pem­bangunan jalan.

Dachi juga menyampaikan, dalam proses pembayaran ganti kerusakan nantinya, masyarakat jangan merasa khawatir akan adanya pemotongan atau mani­pulasi. Sebab, uang ganti keru­sakan ini akan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah.

“Kesepakatan ganti keru­sakan ini akan se­gera kita usulkan ke Kementerian Keua­ngan untuk segera dibayarkan. Uangnya nanti akan dikirimkan langsung pihak KPPN ke reke­ning masing-masing pemilik tanah. Jadi jangan takut ada pemotongan atau manipu­lasi,” katanya.

Secara teknis, jelas Dachi, lebar badan jalan akan terbagi dua. Khusus untuk Kota Pandan, sepanjang 500 meter, dari Simpang Jalan Oswald Siahaan Aek Tolang sampai ke Hotel PIA Pandan, lebar daerah jalan seluas 18 meter, dengan meng­gunakan pulau jalan ditengah­nya. Sementara untuk 35,5 kilo­meter lainnya, lebar daerah wilayah jalan adalah 11,5 meter.

Baca Juga :  Sumut Dilanda Panas Berkepanjangan

“Ini sesuai dari permintaan Pemkab Tap­teng dan kemam­puan anggaran yang dimiliki nantinya,” katanya.

Di kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanahan Tapteng, Erwin Marpaung menyampai­kan, pihaknya juga akan mem­berikan bantuan pengurusan perubahan sertifikat secara gratis kepada warga yang terkena dampak pelebaran jalan nasional ini.

“Bagi yang tanah dan ba­ngunannya terkena dampak pembangunan dan pasti meng­alami perubahan ukuran, kita persila­kan untuk mengurusnya ke Dinas Pertanahan Tapteng. Biaya pengurusannya gratis, karena sudah ditampung di APBD Tapteng,” pungkasnya. (yan)

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*