Pembangunan Kantor Bupati Padang Lawas Pindah Lokasi

Dari Lingkungan IV Sibuhuan Jalan Lingkar Sibuhuan menuju Sisunggul Lungun

Kantor Bupati Padang Lawas (Palas) yang seyogianya dibangun di atas tanah seluas 7 hektare di lingkungan IV Sibuhuan, Kecamatan Barumun tepatnya sekitar DPRD Palas menuju Desa Tanjung Baringin ternyata gagal. Pasalnya, lokasinya kurang strategis.

Selain itu, menurut  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah,  Kabupaten Palas, Ir Chairul Windu Harahap,  rencana kantor itu sangat jauh dari Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). “Mengingat itu, pembangunan kantor Bupati direncanakan dipindahkan pembangunanya di jalan lingkar Sibuhuan menuju Sisunggul Lungun, Kecamatan Barumun diatas lahan seluas 6 hektare,” katanya kepada METRO, Kamis (13/1).

Tanah itu, lanjut Charirul Windu Harahap, merupakan hibah masyarakat Sibuhuan. Pembangunan kantor Bupati tersebut dilaksanakan oleh PT Bungo Raya Pantai Bersaudara dengan sistem multiyears (tahun jamak selama 3 tahun)  Rp 216 miliar. “Ada beberapa hal pertimbangan yang dilakukan kenapa kantor Bupati pindah dari tempat semula? Alasannya,  lokasinya sangat strategis bagi masyarakat  baik berurusan ke kantor Bupati. Disusul lokasi kantor tersebut berada di pinggir Jalan Lingkar Sibuhuan,” terang Kadis PUD kepada METRO, Kamis (13/1).

Menurutnya, pembangunan kantor Bupati kini sedang proses untuk penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Palas. “Kita lihat dahulu proses penetapanya,” ujarnya.
DPRD Tak Tahu

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Palas, Ir Samson Fareddy Hasibuan menuturkan, pihaknya belum mengetahui rencana gagalnya pembangunan kantor Bupati ditempat yang sudah disetujui DPRD. “Saya rasa belum tahu rencana pemindahan lokasi Kantor Bupati itu, karena belum ada persetujuan DPRD. Termasuk sosialisasinya kepada masyarakat selama ini  belum ada,”terangnya.(amr) – (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pembentukan Kabupaten Pantai Barat “Bergulir”

10 Komentar

  1. Kasihan deh Rapolo.. serba salah sekarang..Klo ngantor di jln kenanga protes diatas.. klo ngantor di Sipirok katanya melawan BUpati dan pasti ada protes PASANGAN SYAHRUL RAPOLO PECAH.. Nahhh bgmn Bung RAPOLO…. Bujuk aja itu BUPATI spy jangan trus nebeng di PEMKO.

  2. Saya selama ini berharap pada bang Rapolo yang waktu bersama dengan Ongku mau membuat sedikit gembarak dengan mau berkantor di Sipirok, eh… ternyata eh ternyata… botul do na didokkon ni dongan-dongan i huroa na marbadai do ia dohot si Ongku aso Pinda ia tu Sipirok (kanntornya) dan sekarang…? dah enak dengan Syahrul malah balik berkantor di Jl. Kenangan Sidimpuan …. Dasar Penjilat — Aji Mumpung, Hei Rapolo (Wakil Bupati)….., Ingat …. tak ada harganya kau bagi ku lagi … terserah anda…..

  3. Mudah2an proses seperti penghibahan Tanah oleh masyarakat kepada Pemda untuk pembangungan sarana prasarana bisa juga dilakukan di Tapanuli Selatan.
    Namun perlu di Ingat bila memang benar dihibahkan oleh masyarakat agar segala surat menyurat secara hukum tentang kepemilikan dan pengalihan tanah agar dibuat jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Banyak Pengalaman di Daerah-daerah kota lain yang tadinya asset negara ternyata setelah beberapa puluh tahun ada yang mengklaim tanah miliknya dan di Pengadilan Negara total sehingga Asset yang tadinya sudah asset negara menjadi hilang begitu saja. Mudah-mudahan hal ini bisa diantisipasi oleh Pihak Pemda Padanglawas terhadap Hibah dari masyarakat tersebut kalau itu benar2 dihibahkan oleh masyarakat.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*