Pembangunan kantor bupati Palas terancam gagal

WASPADA ONLINE

SIBUHUAN – Pembangunan kantor bupati Padang Lawas (Palas) yang memasuki tahan pembersihan lahan terancam gagal akibat warga tak rela memberikan tanah untuk pelebaran jalan.

”Bila pemilik lahan di sisi jalan  tetap bersikeras tidak memberikan lahannya untuk pelebaran jalan, maka  pemerintah dan DPRD membuat opsi lain,” ujar ketua DPRD Palas, M Rido Harahap, tadi malam.

Dikatakan, sesuai dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten  Padanglawas di Sumut di bagian ketiga Pasal (7) menyebutkan Ibukota Padanglawas berkedudukan di Sibuhuan.

Dengan menerapkan undang-undang, Pemkab Palas dan DPRD telah menunjuk lahan Disbun Provsu di  kelurahan Sibuhuan seluas 22 hektare  menjadi lahan perkantoran kantor bupati dan hal ini telah terealisasi.

Pembangunan kantor bupati bersama prasarana pemerintahan itu didanai APBN yang ditampung dalam anggaran prasarana perkantoran kabupaten Palas sebesar Rp216 miliar dan dikerjakan secara multi years.

Namun kurangnya kesadaran warga mendukung pembangunan daerah yang telah diperjuangkan bersama disayangkan.

Dikatakan, luas yang dibutuhkan membangun jalan utama menuju petapakan kantor bupati yang akan dibuka dari jalur Sisupak yakni 40 m dengan panjang 700 m, sementara yang tersedia hanya 6 x 700.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Massa FPJ Unjuk Rasa dan Tuntut Walikota P.Sidimpuan Mundur

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*