Pembangunan Kantor Bupati Tapsel : Tanah Rakyat Digusur, Pejabat Jadi Tuan Takur

Pertapakan Kantor Pemkab, “tanah rakyat digusur tanpa pengganti”.

Sipirok, Pemelintiran penafsiran lokasi Pertapakan Kantor Pemkab Tapsel dari ketentuan UU No. 37-38 Tahun 2006 tentang pemekaran Kabupaten Tapsel, masih berkepanjangan, baik debat polemik di media maupun otak-atik penguasaan lahan. Ironisnya, rakyat petani di desa-desa setempat mau digusur meninggalkan tanah warisan kakek-moyang leluhurnya, sementara pejabat beberapa institusi di Kota Padangsidimpuan sibuk menjarah lahan guna penguasaan tanah sekitar Pertapakan Kantor Pemkab.

Guna memuluskan penguasaan lahan pertapakan Kantor Pemkab Tapsel yang di atas kerkas SK Menhut No. 244/Menhut-II/2011 seluas 271,1 Ha , hingga kini sejumlah aparat Pemkab Tapsel masih terus turun ke beberapa desa seperti Dano Situmba, Janji Mauli, Siturbis, Hasobe kasak-kusuk mulut manis janji muluk membujuk rakyat petani agar sudi menyerahkan tanahnya gratis ke Pemkab Tapsel dan tawarannya cuma akan diberi ganti-rugi tanaman. Seperti di Dano Situmba, rakyat petani disuruh menyerahkan sawahnya untuk dialihfungsi jadi pembangunan jalan boulevard di lokasi rencana kompleks Kantor Pemkab. Dan rakyat disuruh cari sendiri lahan pertanian pengganti untuk sumber penghidupan masa depan.

15912517752e7ae923cec9ea2649bc0c29dc1e86 Pembangunan Kantor Bupati Tapsel : Tanah Rakyat Digusur, Pejabat Jadi Tuan Takur
Kroni Pemkab Tapsel, “tuan takur bakar hutan kuasai lahan”.

Mengutip komentar beberapa tokoh masyarakat, jika kebijakan seenak perut enak sendiri diterapkan Pemkab Tapsel ke kalangan rakyat petani, ujungnya bakalan membuka peluang kisruh keributan kasus tanah di sekitar lokasi pertapakan Kantor Pemkab Tapsel di perbatasan Kecamatan Sipirok dengan Kec. Angkola Timur.

Penyebabnya kata masyarakat, banyak rakyat d petani yang memiliki tanah sawah kebun dari hak warisan orangtuanya masing-masing. Membuktikan bahwa hak kepemilikan tanah sawah kebun tsb telah ada puluhan tahun sebelum lahan tsb diserobot Kemenhut d/h Dephut RI pada sekitar tahun 1970-an, dikangkangi Pt. Toba Pulp Lestari (TPL) d/h Pt. Inti Indorayon tahun 1992. Dan belakangan dengan dasar hukum kekuasaan Penunjukan kawasan hutan dan penyerahan dari IUPHTI Pt. TPL, Menhut Zulkifli Hasan menyerahkan tanah seluas 271,1 Ha di Kilang Papan Dano Situmba kepada Bupati Syahrul M. Pasaribu mewakili Pemkab Tapsel.

Baca Juga :  Padang Sidempuan Diterjang Banjir Bandang, 4 Warga Tewas

Kebijakan tidak adil Pemkab Tapsel mau menggusur rakyat petani dari lahan penghidupan ekonomi desa yang berada di dalam areal rencana lokasi pertapakan kantor Pemkab Tapsel, tanpa memberi lahan pengganti, jelas kejahatan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) khususnya bidang Ekosob (ekonomi, sosial, budaya).

Selidik punya sidik, kejahatan HAM Pemkab Tapsel secara terstruktur, sistematis dan diprogram menggusur rakyat petani, ternyata bertujuan ganda untuk sekaligus agar para pejabat diduga barisan kroni Pemkab Tapsel bisa menguasai lahan luas di sekitar lokasi Pertapakan Kantor Pemkab yang akan segera dibangun berbiaya Rp. 41 milyar.

Bobroknya, taktik penguasaan ratusan Ha lahan oleh gerombolan pejabat kroni Pemkab seperti sejumlah Anggota DPRD berinisial DS, MS, AN, FT bersama beberapa kontraktor Dinas PU Tapsel dll dilakukan dengan menghalalkan segala cara haram jadah, mempertontonkan kepada rakyat petani korban penggusuran tentang praktek pelanggaran hukum pejabat kroni Pemkab yang kebal hukum.

Salah satu contoh gamblang kejahatan pelanggaran hukum anggar kekuasaan dapat dilihat bukti nyatanya di sepanjang tepi Jalan dari Janji Mauli ke Sijungkang lokasinya persis di sebelah Barat pas di samping lokasi Pertapakan Kantor Pemkab. Hamparan luas berkilo-kilometer kawasan hutan Pinus ditaksir mencapai ratusan Ha hutan ditebang liar dan dibakari. Puluhan ribu batang Pinus hangus terbakar jadi tebaran tumpukan batang arang, mubazir mudharat tak bermanfaat tiada maslahat sepeserpun bagi penghidupan rakyat setempat. Mulut usil beberapa petani ngoceh, pembakaran ratusan Ha hutan Pinus tsb diperintahkan  oleh beberapa Anggota DPRD Tapsel.

Konfirmasi pers ke Bupati Tapsel, Syahrul Martua Pasaribu dan Asisten-2 Ekbang, Saulian Sabbih perihal perihal rencana pembangunan kompleks perkantoran Pemkab Tapsel di Kilang Papan sudah diboncengi kepentingan tuan takur kroni Pemkab yang merugikan hajat hidup rakyat petani setempat, keduanya mengelak tak mau beri jawab transparan ke publik.

Baca Juga :  Warga Desak Pemkab Bangun Rambin jadi Jembatan

Instansi tehnis yang berwenang sekaligus berkewajiban yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Tapsel yang selama ini tampil hebat gagah berani maju tak gentar menggertak, menakuti dan membungkam rakyat, ternyata menghadapi kasus pejabat terlihat pura-pura lemah, lesu, loyo, lepe, letoy. Yang ditunjukkan dengan kilah jawaban yang main ping-pong lihay berkelit saling tuding buang tanggung jawab..

Kadishutkab Sahgiman Siregar ketika mau ditanya cuma melengos ngacir. Kepala Pemangku Hutan Wil-1 Angkola Sipirok, Irawadi hanya becus mengigau eh ah uh oh. Kabid Pengamanan Hutan Dishut Tapsel, Tohir Tua Lubis malah putar-belit, “Sampai kini tak pernah ada masuk laporan kasus pembakaran hutan dari si Irawadi”, ketus Tohir Lubis sa`at diperlihatkan dokumentasi photo dan video pembakaran ratusan Ha lahan hutan Pinus di Angkola Timur.

( AR Morniff Hutasuhut )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. itu sebenarnya gutgut haha…….!!

    dan inilah korbannya…!
    Kadishutkab Sahgiman Siregar ketika mau ditanya cuma melengos ngacir. Kepala Pemangku Hutan Wil-1 Angkola Sipirok, Irawadi hanya becus mengigau eh ah uh oh. Kabid Pengamanan Hutan Dishut Tapsel, Tohir Tua Lubis malah putar-belit, “Sampai kini tak pernah ada masuk laporan kasus pembakaran hutan dari si Irawadi”, ketus Tohir Lubis sa`at diperlihatkan dokumentasi photo dan video pembakaran ratusan Ha lahan hutan Pinus di Angkola Timur.

  2. Akibat kerakusan penguasa, rakyat kurang mendapatkan perhatian,baik itu dari segi pendidikan,ekonomi,budaya dan rasa aman. Bisa kita lihat di lapangan dari rusaknya imfrastruktur jalan oleh kenderaan yg bertonase berat, yg lalu lalang dan mengangkut kayu-kayu besar,merambahnya pembabatan hutan lindung dan tidak jelasnya Graind design kota sehingga tumpang tindih tidak jelas.Tu dia dehe huta sipirok baenon munu goya herpus.

  3. Itu Bupati Tapsel.Menyusul skr heboh rebutan jadi walikota Sidimpuan.Kemarin, menurut laporan intelijen, adik perempuan dari Andar Harahap, bernama Irma d/a Jl. Lubukraya Psp, kumpulkan massa di satu rumah musik di Gn. Sisada-sada. Bagi2 uang Rp 100 rb per org. Pidatonya kenalan dgn massa sekalian minta mendukung kubu Andar Harahap menjadi walikota di Pilkada Okt thn ini. Panwaslukada dan Satpol PP mebisu, seperti kumpulan org2 bisu.. Seandainya Andar jd walikota nanti, uang keluar ini tentu harus jadi LABA, entah dgn jalan apa itu. Yg pasti tidak nutup dari gaji pokok. Penduduk tidak perduli, pragmatis. Kalau nanti walikota tidak beres, masy balik merepet. Jangan lepas tangan, salah satu pihak menciptakan calon koruptor, adalah masyarakat sendiri…!

  4. Kalau dihubungkan informasi-informasi dan berita-berita dari dulu tentang Proses pemindahan Kantor bupati/Pemda Tapsel dan berapa luaskah Tanah yang dibutuhkan Pemda Tapsel pada anggaran dulu saat mengajukan sehingga begitu luas tanah harus dibebaskan hanya u wilayah perkantoran PEMDA yang dibutuhkan, maka akhir-akhir ini rakyat sekitarnya semakin mengerti dan memahami mengapa dibuat demikian.
    Jika kita bisa bayangkan luas lapangan Sepakbola dan seluas itu di tempati oleh satu Departemen dalam Pemerintahan TK Kabupaten, dan jika dalam TK Kabupaten memerlukan 50 Departemen, maka kalau orang yang suka mengira-ngira bisa saja mengatakan kebutuhan lahan yang diperlukan sekitar 50 Ha. Namun dari dulu diberitakan Pejabat Pemda Tapsel di Media bahwa Pemda Tapsel perlu 200 Ha s/d 275 Ha diperlukan untuk suatu perkantoran TK PEMDA Tapsel? (1 Ha = 100 m x 100 m). Lantas kita berpikir buat apa seluas itu ya diminta oleh pejabat dalam perencanaannya dalam hal pemindahan perkantoran ini. Apa memang harus seluas itu? apa itu tidak pemborosan lahan? dan akan banyak pertanyaan muncul jika rakyat mau sedikit peduli dengan perencanaan ini…
    Dari awal pengajuan Lahan untuk perkantoran itu sendiri sudah banyak masalah dan mengandung banyak muatan-mautan kepentingan, namun hanya sedikit yang mengetahui dan peduli dari tingkat masyarakat mengapa harus sebegitu luas Lahan yang dibutuhkan. Kesadaran tentang informasi diatas bisa saja merupakan bahagian dari muatan-muatan itu. Jika dalam 200 Ha saja terdapat SDA yang berisi hutan tebang kayu.. bisa dibayangkan alangkah banyaknya uang berputar dan mengalir dari 200Ha ini. Ibarat Proyek pembuatan kantor Bupati ini seperti Madu yang dibungkus rapi dari sejak adanya wacana untuk pemindahan Kantor dari Kota Padangsidimpuan ke wilayah Sipirok, dan yang membungkusnya adalah orang-orang tertentu yang punya akses dan kepentingan, namun sekarang bungkusan itu pelan-pelan bocor bungkusan madunya dan semakin hari semakin akan bocor ada apa sebenarnya dibalik bungkusan itu alias dibalik Perencanaan Pemindahan dan Pembuatan Kantor Tapanuli Selatan sehingga apa yang sudah digariskan untuk pembangunan kantor ini akan semakin terbengkali hanya gara-gara kepentingan-kepentingan yang masih terbungkus dan tidak mengetahui apa sebenarnya di dalam mengapa semua pihak memaksa kehendak untuk mengatakan harus disana atau disini dibuat kantor Bupati dan kantor Pemda ini.
    Permasalahan ini akan menjadi Bom waktu ke permukaan Nasional jika pejabat tingkat Propinsi dan Pusat tidak benar-benar turun u menyelesaikan dan menuntaskan ada apa sebenarnya dengan pemindahan Tapsel ini. Saat ini banyak pejabat tingkat Propinsi dan Pejabat Pusat baik pemda maupun wakil rakya hanya memberi komentar atas nama pribadi untuk mencari posisi pribadi pula, dan tidak berbicara sebagai statusnya sebagai pejabat, sehingga menyulitkan mengetahui bagaimana sebenarnya situasi yang sebenarnya tentang Pemindahan ini. Apa yang diceritakan diatas tentang KEHUTANAN, PEMBEBASAN HUTAN LINDUNG dan hal lainnya perlu benar-benar sadari oleh rakyat Tapanuli Selatan apakah itu sudah benar-benar sesuai kebutuhan, peraturan, atau apa ada hal-hal lainnya yang dialihkan dengan masalah lainnya sehingga Madu yang tersembunyi yang harusnya terpublikasi tidak terpublikasi. Dan Rakyat diharapkan benar-benar mengetahui dampak Resiko/untung atau mamfaat dari semua perencanaan itu…horas..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*