Pembangunan Museum Purbakala Di Kota Padangsidimpuan Diduga Korupsi

Pembangunan museum purbakala di Kota Padangsidimpuan tahun 2010 diduga sarat korupsi. Sebab hingga saat ini pembangunan museum yang terletak di Jalan Sutan Soripada Mulia dan menelan dana sekitar Rp390 juta tersebut belum juga selesai.

Pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Psp sendiri tidak bisa memberikan penjelasan soal pembangunan museum purbakala yang terletak di belakang SMAN 6 Psp itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrat Bersih (AMPBB) di ruang sidang utama DPRD Psp, Kamis (12/5). RDP dipimpin Wakil Ketua Baleg, Syahrun Harahap SH, Ketua Komisi III Hamdani Nasution, dan Ketua BK Marataman Siregar Pelaksana Tugas (Plt) Kadisporabudpar Psp, Haris Efendi ketika ditanya koordinator AMPBB Andi Lumalo Harahap soal pembangunan museum purbakala, tidak bisa menjawab secara pasti karena tidak paham betul persoalannya. Sementara yang mengetahuinya adalah staf yang membidanginya, namun tidak bisa hadir dalam RDP.

Dedi Faisal Hasibuan yang juga dari AMPBB, karena merasa kesal tidak adanya jawaban pasti dari Disporabudpar, meminta kepada pimpinan rapat untuk menunda RDP dan kembali melanjutkannya setelah ditentukan waktunya kemudian.
AMPBB berharap pada RDP berikutnya seluruh bidang yang membidangi persoalan museum purbakala dan bidang kepariwisataan secara keseluruhan agar hadir untuk menjelaskannya kepada mereka. “Kita meminta agar DPRD bahkan kalau perlu memaksa agar bidang pariwisata untuk hadir dalam RDP ini,” ujar Andi Lumalo dan Dedi Faisal dari AMPBB.
Sebab, AMPBB tidak hanya mempertanyakan soal museum purbakala saja baik soal angggaran, urgensi kepentingan dan lain sebagainya, juga soal PAD yang didapatkan Disporabudpar dari lokasi wisata lainnya dan sistem pengelolaannya seperti kolam renang Sitataring dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Warga Naga Juang Demo Ke Kantor DPRD-Bupati Madina

“Tapi kalau yang membidanginya tidak hadir, bagaimana RDP ini bisa berjalan. Memang betul yang datang itu Kadisnya, tapikan cuma pelaksana. Sedangkan yang memahami betul bidang itu adalah kepala bidangnya,” ketus keduanya.
Dijelaskan Andi, pada beberapa kali kesempatan dalam RDP, Kepala Bidang Pariwisata Indra Dalimunthe sering mangkir atau tidak menghadiri RDP dengan DPRD Psp.

“Padahal yang paham betul kan Kabidnya. Kalau tak dijelaskan, bagaimana kita bisa paham. Apalagi kita baru meninjau bangunan museum purbakala yang saat ini masih baru selesai pondasi dan sebagian dindingnya. Sedangkan rangka atapnya tidak jelas kelanjutan pembangunannya, malah sekarang sudah ditutupi ilalang. Jika nanti data kita sudah penuh dan kita menduga ada tindakan dugaan korupsi, maka akan kita laporkan ke Kejari Psp untuk diusut tuntas secara hukum,” tegasnya.

Sementara itu Plt Kadisporabudpar Haris Efendi meminta waktu kepada pimpinan sidang dan AMPBB untuk membicarakannya kembali dengan Kabid Pariwisata, dan juga agar dapat hadir dalam RDP berikutnya.
“Akan saya bicarakan dulu sama Kabidnya,” sebutnya. Pimpinan sidang, Syahrun Harahap meminta kepada Disporabudpar untuk secepatnya menginformasikan kepada DPRD soal kepastian kesiapan Disporabudpar agar bisa segera dijadwalkan RPD berikutnya.

“Kita akan mengawal ini. Makanya kita minta Disporabudpar jangan main-main untuk persoalan ini, dan segera menginformasikannya kepada DPRD agar bisa segera kita tentukan jadwal RDP berikutnya,” katanya. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Psp, Khoiruddin Nasution menjelaskan, anggaran untuk pembangunan museum purbakala bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) provinsi tahun 2010 dan besarannya Rp390 juta. Pembangunannya harus selesai tahun 2010, karena tidak ada ditampung di APBD Psp tahun 2011 untuk kelanjutan pembangunannya.

Baca Juga :  Satlantas Polres Tapsel Sebarkan Spanduk dan Baliho Sosialisasi Tertib Lalulintas

“Kalau belum siap juga berarti ada persoalan. Jelas ini mencurigakan, dan kita indikasikan sudah ada dugaan korupsi. Sebab dana pembangunan museum ini sampai dengan selesai pada tahun 2010 lalu sebesar Rp390 juta bersumber dari DBD, dan jelas ada dituangkan di APBD Pemko Psp tahun 2010 lalu,” ucapnya. Sekretaris Komisi II DPRD Psp, Sopian Harahap malah menuding pembangunan museum purbakala tersebut jika tidak selesai tahun 2010, maka sudah dipastikan ada dugaan korupsi.

“Dananya ada, waktunya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2010 lalu. Artinya dana sudah dicairkan, karena sudah kita lihat ada pekerjaan. Pembangunan museum purbakala ini bukan pekerjaan multiyears, karena tidak ada danaya kita tampung lagi di APBD Psp tahun 2011. Ini jelas ada indikasi kuat dugaan korupsi. Kita di Komisi II dalam waktu dekat akan mengkoordinasikan untuk meninjau langsung bangunan itu dan mempertanyakannya kembali ke Disporabudpar,” tegasnya. (phn)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. ko bisa sih…begitu..emang birokrasi terpuruk yah…
    sarap justrn saya..
    .tolonglh….para petinggi negara yang terkait jangan mengambil keuntungan sendiri, tapi memperhatikan nasib rakyat..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*