PEMBANGUNAN PANTAI BARAT MADINA PERLU KEPASTIAN HUKUM

Oleh: Ryzach Morniff H. *)

Dari sekian banyak pelaku perkebunan liar, baru satu pengusaha yang diadukan melanggar UU Perkebunan. Sementara masih banyak para pemegang surat-surat garap fiktif ribut meminta pembayaran gantirugi melambung di atas harga pasaran serta perkebunan liar yang masih terus merajalela merambah.

Alarm…!

5718437bca558a5face50348ac79def63776c4f PEMBANGUNAN PANTAI BARAT MADINA PERLU KEPASTIAN HUKUM
Aktifis LSM Alarm temukan tumpukan kayu liar

Pembangunan daerah pesisir yang bukan lagi tertinggal namun masih terbelakang di wilayah Pantai Barat Kabupaten Madina dimulai dengan pelepasan puluhan ribuan Ha kawasan hutan negara melalui Perda Tata Ruang Kabupaten yang dikukuhkan Perda Tata Ruang Propinsi Sumut dan finalnya disahkan Menteri Kehutanan dengan SK No: 44 /Menhut-II/2005 tentang Penghunjukan kawasan hutan di Propinsi Sumut. Berlanjut Pemkab Madina mengundang sejumlah investor untuk menanam modal guna membangun perkebunan, yang dinilai sebagai alternatif yang paling memungkinkan untuk mengangkat kehidupan masyarakat di sepanjang pesisir pantai.

Namun niat dan itikad Pemkab Madina tersebut terlihat justru terkendala akibat permainan spekulasi tanah oleh kalangan elite desa-desa di pesisir Pantai Barat yang diiming-iming oleh sejumlah mafia tanah yang berdatangan dari Kota Medan, Tebingtinggi dan Padangsidimpuan. Permainan spekulasi tanah di Pantai Barat terdeteksi dimulai sejak daerah pesisir tersebut terbuka oleh pembangunan/pembukaan Jalan Lintas Pantai Barat pada tahun 1997.

Mengamati himpunan data sejumlah surat-surat akta jual-beli tanah, akta pelepasan hak, serta surat-surat garap yang diterbitkan aparat setempat, terlihat banyaknya surat-surat kepemilikan dan penjualan tanah produk rekayasa yang cacat-hukum. Masalahnya obyek lahan-lahan yang digarap dan diperjual-belikan, diperbuat surat-surat kepemilikan dan pembeliannya oleh aparat setempat seolah tanah kebun garapan milik pribadi warga desa. Padahal obyek lahan yang diakui seolah kebun milik pribadi, justru fisik lahan masih berwujud hutan rimba alam yang statusnya sesuai SK Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 yang populer dengan sebutan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah Hutan Negara.

Contoh gamblang yang mudah diakses publik seperti kawasan hutan negara eks areal HPH Teluk Nauli di Kecamatan Muara Batang Gadis terutama di sepanjang tepi sungai Aek Marait, Aek Siriam dan Aek Rambe, yang sejak terbukanya wilayah tersebut oleh proyek pembukaan Jalan Lintas Pantai Barat, diklaim dan diperjual-belikan oleh aparat setempat dengan memakai nama-nama warga desa setempat kepada pihak luar. Prihatinnya, warga desa setempat para pemegang surat-surat garap serta surat-surat jual-beli tanah di dalam hutan negara di Kec.Muara Bt Gadis malah tidak pernah berkebun menggarap lahan, kawasan hutan negara yang fisiknya masih rimba alam, dan dibiarkan begitu saja apa adanya selama bertahun-tahun. Terkecuali ada segelintir pemodal besar dari Medan yang mampu merambah hutan negara dan mengalihfungsikan menjadi perkebunan Sawit, seperti ada ratusan Ha perkebunan liar di dekat Desa Sikapas yang diketahui tidak memiliki izin apapun. Baik izin pelepasan hutan negara dari Menhut, ataupun izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari Pemkab Madina, apalagi izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga :  Menyesalkan Absennya Kandidat Perempuan di Pilkada Sumut

Konflik mulai muncul ketika para investor yang mendapat izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari Pemkab Madina mengembangkan usahanya, mendapat tantangan dari warga setempat yang merasa berhak karena mengantongi surat-surat garap –walau luas garapannya terlihat mengada-ada– karena tak masuk akal warga desa menggarap hutan rimba alam secara manual puluhan Ha. Apalagi hutan negara yang katanya digarap bukan hutan tanah kering tapi hamparan hutan rawa yang secara tehnis tidak bisa digarap oleh kerja tangan perorangan. Terbukti hingga kini ribuan batang pohon kayu rimba alam hasil tebangan liar bergeletakan di sepanjang tepi Jalan Lintas Pantai Barat mulai dari Singkuang sampai ke Marait.

Situasi makin keruh ketika para pemodal kuat perambah hutan negara berdalih punya surat-surat jual-beli tanah thok –yang diragukan keabsahannya—tanpa memiliki semua izin-izin terkait, bekerja sama dengan elite desa-desa setempat melakukan perlawanan. Buat kehebohan dengan cara gembar-gembor di mass media mengklaim kepemilikan dan menuntut ganti-rugi, disinyalir bertujuan mengganggu iklim investasi di Kab. Madina.

Diduga para spekulen ataupun tegasnya mafia tanah tersebut hanya sekedar mengganggu cuma bertujuan dapat gatirugi, karena para pemegang surat-surat garap dan akta-akta jual-beli tersebut tidak pernah berupaya menuntut –jika benar—haknya melalui jalur hukum.

Tidak ditempuhnya jalur hukum oleh para pemegang surat-surat tanah tersebut, sesuai analisa himpunan data dapat diketahui bahwa semua surat-surat tanah tersebut memiliki kelemahan yuridis. Surat-surat tanah yang pada jadwal surat kepemilikannya dibuat justru lahannya masih berstatus kawasan hutan negara, jelas cacat hukum tidak sah dan harus batal demi hukum.

Namun upaya win-win solution yang coba ditawarkan oleh beberapa investor untuk memberi ganti biaya inmas-tumbang serta ganti harga tanaman –yang umumnya tanaman berkondisi hidup segan mati tak mau—ditantang dengan tuntutan harga irrasional, seperti nilai harga future value kebun 10 tahun ke depan. Dampaknya jelas, beberapa usaha perkebunan resmi diakui negara kini menghadapi kendala di lapangan, di satu sisi para investor bakal dihadang dead-line time izin lokasi dan di lain pihak pembangunan perkebunan terkendala trick taktik spekulasi mafia tanah, yang bekerjasama dengan segelintir elite desa yang lebih mengejar keuntungan pribadi katimbang kesejahteraan hidup masa depan rakyat di desanya.

Baca Juga :  Sidang Perdana Praperadilan Dugaan Korupsi PS Sidimpuan Digelar

Upaya hukum penertiban oleh Pemkab Madina secara administrasi sudah dilakukan sejak lama dengan mengeluarkan berbagai surat teguran dan peringatan, sayangnya kekurang sungguhan aparat bawahan serta ketidakpedulian para perambah lebih dominan di lapangan.

Menurut pengamatan, hingga kini baru seorang aparat desa yang dihukum karena perbuatannya membuat surat-surat garap palsu, dan seorang warga desa masih diproses hukum karena menggunakan surat tanah palsu. Dari sekian banyak pelaku perkebunan liar, baru satu pengusaha yang diadukan melanggar UU Perkebunan. Sementara masih banyak para pemegang surat-surat garap fiktif ribut meminta pembayaran gantirugi melambung di atas harga pasaran serta perkebunan liar yang masih terus merajalela merambah.

Memperhatikan semua konstelasi konflik lokal yang terkadang mencuat ke mass media, jelas akan mengganggu kinerja investor dan percepatan pembangunan wilayah Pantai Barat. Di lain pihak, upaya penegakan hukum terihat masih setengah hati.

Padahal tanpa didukung oleh seluruh jajaran aparat pemerintahan dan penegakan hukum, masuknya kalangan investor untuk mengangkat kesejahteraan hidup masyarakat daerah pesisir yang masih terbelakang, tanpa diberi kepastian hukum, akan berakibat terus digerogoti aksi-aksi petualangan para mafia spekulen tanah yang cuma memikirkan kemakmuran diri dan kelompoknya saja.

*) Ryzach Morniff H.
LSM Aliansi Rakyat Merdeka (ALARM)
Pengamat Lingkungan dan Pembangunan
Di Tabagsel

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*