Pembuatan Soal CPNS, Pemko Medan Beralih ke Universitas Sumatera Utara (USU)

Wali Kota Medan Rahudman Harahap (tengah) berjabat tangan dengan Rektor USU Prof Syahril Pasaribu (kanan) disaksikan Ketua DPRD Medan Amiruddin, Senin (29/11).

Pemko Medan akhirnya memutuskan menggunakan jasa Universitas Sumatera Utara (USU) untuk membuat soal dan memeriksakan hasil ujian peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang memperebutkan 324 formasi.

Keputusan ini disambut gembira pelamar CPNS. Mereka beralih memasukkan lamaran untuk mengisi formasi yang dibutuhkan pemko. Kepastian Pemko Medan menggunakan USU terlihat saat Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama sembilan kepala daerah lain dengan Rektor USU, Prof dr Syahril Pasaribu, di Biro Rektor USU, Senin (29/11). “Kita ingin menghindari prasangka masyarakat yang mengatakan pelaksanaan ujian yang tidak bersih,” kata Kabag Humas Pemko Medan, Hanas Hasibuan.

Pada penandatangan MoU itu, Rahudman didampingi Ketua DPRD Medan Amiruddin, Asisten Sekda Kesejahteraan Sosial Farid Wajedi dan Kadis BKD Pemko Medan Lahum. Sebelumnya Rahudman menegaskan pihaknya tetap kukuh menggunakan jasa ITB Bandung. ”Pemko Medan akan bekerja sama Institut Teknologi Bandung, karena pasti lebih objektif,” katanya saat ditemui Tribun, seusai sosialisasi Perundang-undangan Tata Ruang dan Tata Bangunan, di Hotel Garuda Plaza, Medan, Senin (15/11). Syahril mengatakan pembuatan soal ujian CPNS dilakukan tim USU sesuai tupoksi yang diamanahkan oleh BKN. ”Pemeriksaan ujian menggunakan sistem komputerisasi, memakan waktu 1-2 hari. Setelah pemeriksaan, hasilnya akan kita distribusikan ke masing-masing pemko/pemkab,” ujarnya. Syahril menegaskan USU tidak akan terlibat dalam proses pengawasan.

Baca Juga :  Anshori Siregar: Pemkab Madina Dapat Nilai Merah

Humas USU, Bisru Hafi, mengatakan USU harus tetap menjadi pilar utama dalam memberikan dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat Sumut khususnya dalam hal penerimaan CPNS. “USU tidak akan pernah menghilangkan kepercayaan masyarakat tersebut,” katanya mengutip keterangan Syahril Bisru mengatakan berdasarkan data dari Purek IV USU Prof Dr Ningrum Natsya Sirait, 10 pemerintah daerah (pemda) yang menandatangani MoU dengan pihaknya adalah Pemprov Sumut, Pemko Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Samosir, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan. (tribun-medan.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*