Pemerintah Kecam Penyerangan Jemaah Ahmadiyah

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyikapi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik-Banten, di Kementerian Polhukam  Jakarta, Minggu (6/2).

Pemerintah mengecam tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah tersebut, namun pemerintah juga meminta agar warga Ahmadiyah mengikuti dan menaati kesepakatan bersama tanggal 14 Januari 2008 serta Keputusan Bersama 2008.

Pemerintah mengecam tindakan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Pandeglang, hingga menimbulkan korban jiwa dan warga lainnya luka-luka.

“Pemerintah mengecam aksi kekerasan tersebut, dan meminta aparat untuk mengusut dan menindak pelakunya,” kata Menko Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Antara.

Ia menambahkan, pemerintah sama sekali melarang berbagai macam aksi kekerasan terhadap sesama anak bangsa. “Jadi jelas, aksi-aksi kekerasan seperti itu, apalagi sampai menimbulkan korban tewas, harus diusut tuntas dan ditindak tegas siapapun pelakunya,” kata Djoko menegaskan.

Humas Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Mubarik Ahmad mengungkapkan, saat ini tercatat ada tiga jemaah Ahmadiyah yang tewas dalam penyerangan di Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. “Ini data yang saya terima sampai sore ini, sebelumnya ada yang menyatakan enam, lalu turun jadi empat dan kemudian tiga,” kata Mubarik.

Tiga orang yang tewas itu adalah, Mulyadi, Tarno dan Roni. Keduanya diakui memang anggota jemaah Ahmadiyah. “Tarno dan Mulyadi adalah kakak beradik dari Parman yang merupakan Mubaligh Ahmadiyah di Cikeusik,” katanya.

Baca Juga :  Mahfud: Saya Diminta Para Kiai Diam Soal Nazaruddin

Mubarik mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan kronologi kejadian.

Presiden: Evaluasi SKB 3 Menteri

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan evaluasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Mendagri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, dievaluasi menyusul bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu. “Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam,” kata Menko Polhukam Djoko Santoso.

Ia mengatakan, evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya.

“Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada,” katanya.

Djoko menegaskan, “intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,”.

Evaluasi dilakukan menyeluruh, lanjutnya, karena juga akan melibatkan seluruh komunitas masyarakat termasuk Ahmadiyah. Tentang batas waktu evaluasi yang diinstruksikan Presiden, Djoko mengatakan, sesegera mungkin. (Ant) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*