Pemerintah Pulangkanlah TKI yang Terlantar di Bawah Jembatan-jembatan di Arab Saudi!

Tim Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia DPR mendesak pemerintah memulangkan segera seluruh TKI yang berada di bawah jembatan Kandara, Jeddah dan Sareh Mansyur, Makkah, Arab Saudi.

Demikian disampaikan Koordinator Timsus Irgan Mahfidz bersama Ketua Timsus Taufik Kurniawan, Taufik Effendy (Demokrat), Choirunnisa (Golkar), Eva Kusuma Sundari (PDIP), dan Yoris Raweyai (Golkar) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (26/1).

Desakan itu disampaikan Timsus setelah sebelumnya menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan BNP2TKI di gedung DPR.

Dana untuk pemulangan TKI diperikarakan mencapai Rp 14 miliar.

“Pemerintah harus berusaha dengan upaya sendiri maupun dengan memanfaatkan kebijakan amnesty yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang akan berakhir Maret ini,” kata Irgan

Selain itu, Timsus meminta Kemenlu untuk melakukan koordinasi dengan Kemenakertrans dan Kementerian Agama dalam merespons banyaknya TKI illegal yang berasal dari umroh dan haji.

Terkait banyaknya kasus TKI di Saudi, Timsus mendesak Menakertrans dan BNP2TKI untuk melakukan kajian terhadap penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI yang tidak terampil ke luar negeri sampai semua draf perbaikan efektif dan ke depan pemerintah hanya mengirimkan TKI yang terampil.

Menurut Irgan, kasus TKI terjadi sejak rekruitmen, penempatan, bekerja hingga pemulangan ke tanah air.

“Karena itu Timsus mendesak Menakertrans, Kemenlu, BNP2TKI dan Kemenkumham untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan konseptual terhadap sistem pengiriman dan pemulangan TKI ke luar negeri,” tegasnya.

Baca Juga :  ‘Ariel Effect’ Juga Rambah Bursa Saham

Selain itu dia menambahkan perlu diaudit kebijakan di setiap tahapan, sehingga diperoleh diagnosa tepat untuk perbaikan kebijakan maupun regulasi.

Apalagi, kata dia, banyak permasalahan TKI itu berawal dari masalah dalam negeri, maka diperlukan upaya serius untuk membentuk regulasi-aturan berupa pengaturan dan perlindungan pekerja rumah tangga, sehingga dapat terwujud komitmen perlindungan bagi warga negara di dalam dan luar negeri.

Selain itu Timsus nantinya, akan melakukan penelitian ke daerah-daerah tempat mereka berasal. Seperti Madura Jatim, Indramayu Jabar, NTB, Kalimantan Barat, dan daerah lain yang dikirim ke Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Hongkong, Philipina dan Korea Selatan dan lain-lain.(RakyatMerdeka)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*