Pemerintah Pusat Diminta Ciutkan Kontrak Karya PT Sorikmas Mining

Panyabungan – Rapat Dengar Pendapat Muspida Plus dengan masyarakat Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, digelar pada Kamis (04/04/2013) kemarin. Bupati Madina HM Hidayat Batubara akan memperjuangkan hak masyarakat Naga Juang dengan menyurati kembali Menteri ESDM RI.

“Sudah sepentasnya saya sebagai Bupati Madina menyahuti keluhan dan aspirasi warga Naga juang. Saya yakin semua kita yang ikut rapat ini merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah ini,” sebut Bupati Madina bersama Muspida Plus saat menerima warga Naga Juang di Aula Kantor Bupati.

Terkait aspirasi masyarakat mengenai pelepasan Sihayo Sambung yang masuk dalam kontrak karya PT Sorikmas Mining (PT SM), Bupati mengajak legislatif kembali menyurati pemerintah pusat agar turun ke lapangan dan jangan hanya mendengar informasi dari orang yang berusaha memperkeruh suasana sehingga Menteri ESDM mengeluarkan Tor Sambung dari kontra karya karena membahayakan pemukiman masyarakat sekitar.

Mengenai petugas pengamanan dalam (sekuriti) PT SM yang bukan warga Madina, diminta kepada PT SM untuk mengeluarkannya, karena ada perbedaan budaya dengan daerah Madina, ucapnya.

Lanjut Bupati, kiranya rapat Muspida Plus dengan masyarakat dapat mencari solusi permasalahan yang ada dan memperoleh manfaat sesuai yang diharapkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mari lakukan kearifan lokal untuk mencari solusi, pintanya.

Sebelumnya, Wakil DPRD Madina Syafaruddin Ansari Nasution, menyampaikan jangan mempolitisir permasalahan sehingga menggangu stabilitas. DPRD Madina akan membuat surat ke presiden yang ditandatangani Bupati Madina diketahui Muspida Plus untuk merespon persolan ini. Kemudian petugas pengamanan PT SM yang bukan warga Madina harus hengkang dari Madina.

Baca Juga :  Soal Belum Diumumkannya Hasil Seleksi CPNS Madina : Bupati jangan Bersandiwara

“Persoalan PT SM ini sudah sedemikan banyak sehingga persoalan PT SM ini dapat evaluasi keberadaannya di Madina. Dalam rangka penyelesaian masalah ini kiranya dilakukan dengan kearifan lokal melalui Dalihan Na Tolu,” paparnya.

Salah seorang Warga Naga Juang, Oslan Simangunsong, menjawab wartawan usai pertemuan, mengatakan perwakilan warga sebanyak 3 orang per desa se Kecamatan Naga Juang. Adapun kesepakatan dalam pertemuan itu antara lain bupati bersama masyarakat Naga juang dan muspida termasuk DPRD akan mengajukan surat bersama tentang penciutan luas kontrak karya PT SM kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Kemudian bupati juga memiliki prinsip yang sama dengan prinsip warga Naga Juang soal perlunya diupayakan pelepasan sebagian wilayah kontrak karya yang dikantongi PT SM untuk kepentingan rakyat di desa-desa ring tambang.

Dalam pertemuan itu juga disepakati akan dibentuk tim khusus yang akan menindaklanjuti aspirasi rakyat ke Jakarta menyusul setelah terbitnya surat bersama tersebut.

Sementara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Madina yang dijadwalkan pada 5 Maret 2013, yang rencananya juga akan dihadiri Muspida Plus Madina, dibatalkan. Pembatalan itu diketahui warga setelah menerima surat pembatalan yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Madina Syafaruddin Ansari Nasution. (BS-026), (beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Longsor Dan Banjir Di Madina Perlu Diwaspadai

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*