Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Bila saja, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat sedikit saja mau mendengarkan suara rakyat, maka kejadian amuk warga kepada aparat dan rusaknya fasilitas negara di Batangtoru tidak akan terulang. Sebelumnya, Juni 2012, kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa, yang berujung amuk warga.

Warga sejak semula menolak pembuangan limbah tambang yang akan dialirkan ke Sungai Batangtoru. Ada sekitar 25 desa di 3 Kecamatan yang dilalui aliran sungai Batangtoru. Hampir semua warga memanfaatkan aliran sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga juga pengairan untuk pertanian. Penolakan warga sangatlah wajar dan realistis. Kekhawatiran akan hancurnya sumber penghidupan dan layanan alam adalah hal yang utama. Selain itu, warga tidak tahu persis bagaimana dan apa yang dibuang ke sungai Batangtoru.

Tambahan, AMDAL yang seharusnya menjadi acuan atas rencana proyek tambang Martabe, diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. Salah satunya, tidak adanya keterlibatan warga terkena dampak limbah dalam penilaian AMDAL. Bahkan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, memanggil setidaknya 4 orang termasuk Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tapsel untuk diperiksa terkait dengan AMDAL PT. Agincourt Resources. Misalnya saja, dalam dokumen daftar hadir rapat komisi AMDAL tertanggal 27 Juli 2012, tidak ada satu pun tersebut perwakilan warga Muara Batang Toru dalam dokumen tersebut.

Baca Juga :  Kepala Desa Batu Mundom Jual Kapling Hutan Negara Di Areal HPH PT. Teluk Nauli

Pemasangan pipa itu berdampak negatif terhadap kehidupan warga yang ada di seluruh desa yang dialiri Sungai Batangtoru. Warga meminta perusahaan membatalkan rencana membuang air limbah ke Sungai Batangtoru. “Sungai itu tempat kami mencari nafkah, kalau sungai itu dijadikan tempat pembuangan limbah, maka sungai itu akan tercemari, dan akhirnya kami tidak mempunyai mata pencarian lagi,

Hal itu jelas menurunkan kualitas sumber air Batang Toru yang yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Batang Toru. “Kami menuntut rencana pemasangan pipa dihentikan dan operasi tambang PT. Agincourt Resources untuk ditinjau ulang untuk tidak diteruskan, agar tidak menimbulkan kerugian material dan nyawa di kemudian hari,” tuntut Hendrik Siregar Pengkampanye Emas Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

“Protes masyarakat di kecamatan Batang Toru tesebut direspon represif dengan menangkap 39 orang yang menolak keberadaan pemasangan pipa PT.Agincourt oleh aparat keamanan kepolisian. Perlakukan represif ini jelas melanggar hukum nasional karena dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas bahwa mayarakat yang memperjuangkan tidak bisa di tuntut baik secara perdata maupun secara pidana” ujar Abetnego Tarigan Direktur eksekutif Walhi.

Dari 32 warga yang ditangkap, 12 saat ini ditetapkan sebagai tersangka.  20 orang warga yang dibebaskan dalam kondisi luka fisik akibat penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.  Dalam  peristiwa ini terdapat sejumlah pelanggaran HAM serius terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan sebagaimana telah disahkan dalam UU No 5/1998. Pelanggaran serius ini paling tidak dapat dikategorikan dalam bentuk perbuatan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Konvensi menentang Penyiksaan. Termasuk aturan internal kepolisian dilanggar oleh anggota kepolisian. Kami meminta agar pelaku penyiksaan terhadap warga diproses secara hukum.  Meminta pemerintah tidak menegasikan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan, apalagi kebijakan yang akan dibuat berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca Juga :  Liverpool Setuju Beli Suarez Rp 324 M

Jakarta, 4 November 2012

*) statement pers Eksekutif nasional Walhi, Jatam (Jaringan Advokasi Tambang dan KontraS menyikapi konflik pembuangan limbah tambang mas PT. Agincourt Resources

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara

    Seharusnya pihak Perusahaan tambang harus melibatkan masyarakat terhadap keputusan yang akan diambil apalagi menyangkut kehidupan masyarakat . dan limbah yang dibuang juga harus ada analisanya , barang apa yang dibuang baku mutunya bagaimana kenapa bisa lolos di buang ke sungai Batang toru. seharusnya yang berperan menjawabnya disini adalah pihak Environmental dari perusahaan , mungkin tidak ada pula CSR yang di bina oleh perusahaan.
    Mengenai masyarakat yang ditahan oleh keamanan dan bahkan ada kasus penganiayaan ini jelas jelas melanggar aturan dalam hal ini masyrakat tidak boleh di jadikan sebagai kriminal karena mereka adalah yang bersengketa dengan Perusahaan , tetapi semuanya harus dibawa ke sidang Majelis biarlah nanti disana Pengadilan yang memutuskan siapa yang salah antara si penjarah atau masyarakat.

  2. TUTUP dan HENTIKAN OPERASIONAL TAMBANG MAS PT AR, Batangtoru dan bumi Tapanuli Selatan pasti damai dan adem ayem.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*