Pemerintahan Orde Mafia (?)

Oleh: Maesah Anggni *)

1295947177251606583 Pemerintahan Orde Mafia (?) Istilah mafia telah lama dikenal sebagai sebuah organisasi yang sangat identik dengan praktik bisnis “hitam”, seperti perdagangan heroin, penyelundupan mobil dan barang mewah lainnya, perjudian dan prostitusi serta sederet usaha jahat lainnya, meskipun mereka juga memiliki bisnis resmi dan sah untuk menutupi kedoknya.

Untuk melanggengkan usahanya, kelompok mafia “mengkondisikan” aparat negara terkait, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bahkan, menilik cerita film the Godfather, para mafia juga sangat berkepentingan untuk turut menentukan siapa pemimpin tertinggi vatikan. semuanya dilakukan guna menjamin tidak akan da yang bisa menghambat bisnis para mafia.

Wikipedia menerjemahkan mafia sebagai kata untuk merujuk kelompok besar yang melakukan kejahatan terorganisir. Beberapa nama organisasi mafia dunia di antaranya  cosa nostra, triads, yakuza, dan masih banyak lagi berdasarkan negara tempat beroperasi dan wilayah “kekuasaannya”, seperti mafia Rusia, Albania, Israel, Serbia.

Lantas, siapa dan bagaimana sepak terjang mafia di Indonesia ?. Barangkali lebih arif jika pertanyaannya diperhalus menjadi, “adakah mafia di Indonesia ?”. Seluruh lapisan masyarakat pasti berharap bahwa sebagai negara yang memiliki dasar kehidupan sosial dan peradaban “ketimuran” yang mapan, jangan sampai ada mafia. Sayangnya, tidak demikian tampaknya dalam logika berpikir pemerintahan SBY-Boediono saat ini.

Kegelisahan menggelinding bagai bola salju, saat sang presiden mencanangkan pemberantasan mafia hukum, yang kemudian diteruskan penandatanganan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH).

Kenapa orang nomor wahid di Republik ini harus menggunakan istilah mafia?, bukankah mafia adalah sesuatu yang sangat tidak layak untuk “diakui” eksistensinya, kemudian apa, siapa dan bagaimana mafia yang mau diberantas ?. Dalam penjelasan di websitenya, Satgas PMH menjelaskan bahwa praktik mafia hukum adalah praktik dimana aparat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya atau menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang mereka miliki, baik karena adanya kolusi atau nepotisme atau pemerasan atau penyuapan dengan salah satu pihak atau karena tekanan dari pihak yang memiliki kedudukan kuat.

Baca Juga :  Refly Harun: Rakyat Sudah Sudah Terlalu Lelah Menyaksikan Bahwa Tidak Ada Satupun Institusi Di Negeri Ini Yang Layak Dipercaya

Jika demikian penjelasannya, bukankah telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan korupsi, penyuapan, pemerasan dan tindakan mengintervensi proses hukum lainnya. Dan sebutan bagi para pelaku bukankah sudah jelas, koruptor, penyuap, pemeras, dan seterusnya, dan bagi mereka yang terbukti di pengadilan, semua akan menjadi sama sebutannya, terdakwa dan terpidana.

Penggunaan kata mafia dalam terminologi kerja Satgas PMH sangat-sangat disayangkan, karena mafia sebenarnya tidak pernah dipetakan, gerak-gerik dan ancaman nyata mafia tidak pernah dianalisa.Selama satu tahun lebih semenjak dibentuknya Satgas PMH, masyarakat menunggu siapa mafia yang telah berhasil dipetakan, siapa godfathernya, seluas apa jaringannya, berapa “preman” yang dipekerjakan, lembaga penegak hukum mana saja yang berhasil “dikuasai”nya, serta bagaimana modus operandinya ?.

Jika hanya sekedar Gayus Tambunan, benarkah dia mafia ?, bukankah Gayus hanya korputor kelas teri, mana mafianya?. Jika pertanyaan-pertanyaan di atas suit dijawab, hal tersebut dikarenakan penggunaan terminologi mafia yang salah sejak awal, karena persoalan korupsi, suap menyuap dan sejenisnya sebenarnya tidak perlu menggunakan kata mafia. Karenanya, secara subyektif muncul banyak penilaian bahwa pemerintahan kali ini terlalu “lebay” atau dalam bahasa lain over acting.

Benang kusut kasus Gayus Tabunan beserta sekian bunga rampainya, tidak lain cerminan bobroknya mentalitas aparat negara, beserta sistemnya di semua lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perpajakan, imigrasi, dan lainnya. Persoalan tersebut bukanlah masalah mafia, itu murni lemahnya kontrol internal dan sistem bernegara, maka benahilah aparatnya, dandani sistemnya. Jika polisi, jaksa, hakim, pegawai pajak, petugas imigrasi bermasalah, cukup diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Ganti semua pimpinan lembaga tersebut beserta sistemnya. Kenapa justru menyusun terminologi baru dengan membuat trend “mafia” ?.

Baca Juga :  Nurdin dan Politisasi PSSI

Kecuali jika yang dibidik Denni Indrayana, dan gerbongnya adalah kelompok mafia sebenarnya yang “mencengkeram” negara ini demi kepentingan bisnisnya, yang dengan kekuatannya, bahkan mampu mempengaruhi siapa yang harus jadi Kapolri, KaJagung, Ketua MA, bahkan siapa presiden berikutnya.

Adakah mafia yang sebenar-benarnya di Indonesia ?, entahlah, tetapi yang jelas, pemerintahan SBY-Boediono kali ini tampaknya telah begitu inspiratif memperkenalkan kehadiran “mafia” di Indonesia. Jika pemerintahan Soeharto dikenal dengan orde pembangunan karena oerientasi “bangun-membangun” dan menjuluki dirinya Bapak Pembangunan, dihawatirkan pemerintahan kali ini akan dujuluki Orde Mafia, karena penggunaan terminologi “mafia” yang terus menerus dipopulerkan, dan mendominasi setiap berita media, setiap hari. Wallahu A’lam. (kompasiana.com/maesah)

*) Penikmat budaya, pemilik creativelabs, gallery&creative production. – kompasiana.com/maesah

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*