Pemilik Ruko Sukaramai Somasi Pemko Medan

Pemilik ruko di Jl AR Hakim, Sukaramai, Medan Area, melayangkan somasi ke Pemko Medan melalui kuasa hukumnya, Iim Syahrizal SH dari Law Office Justice Front, Senin (22/11).

“Kita sudah kirimkan somasi. Pemko melanggar perda larangan berdagang di badan jalan. Kita undang Wali Kota Medan untuk mengklarifikasi kebijakan pembangunan kios penampungan sementara di depan toko klien saya, Rabu (24/11) ini,” ujar Syahrizal saat ditemui Tribun,  di kantornya, Kompleks Halat Center No 4A, Medan.

Menurut Syahrizal, kliennya keberatan atas kebijakan Pemko Medan mendirikan kios penampungan sementara di depan ruko mereka.

“Klien saya keberatan. Karena sangat rentan terjadinya kejahatan, pendapatan mereka juga menjadi berkurang,” kata pria yang juga Penasihat hukum LBH DPN MPI.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 31 tahun 1993 tentang pemakaian badan jalan dan Peraturan Wali Kota No 9 Tahun 2009, diatur larangan mendirikan bangunan permanen atau sementara di atas badan jalan, trotoar, drainase dan garis sempadan sungai untuk berjualan atau berdagang.

Ia mengatakan kliennya memberikan waktu hingga besok, Rabu (24/11) untuk menjawab somasi pertama. Bila tidak dijawab, kliennya akan mengajukan somasi kedua hingga Jumat (26/11) ”Kalau tidak ditanggapi kita akan gugat pemko secara class action,” katanya.

Pemko Medan melalui PD Pasar mendirikan kios penampungan eks pedagang Pasar Sukaramai yang terbakar 17 Oktober lalu. Jumat lalu, beberapa pemilik ruko mengamuk dan membongkar kios yang sudah dibangun PD Pasar. PD Pasar akhirnya mengadukan tindakan pemilik ruko ini ke Polsekta Medan Area.

Baca Juga :  Usut Indikasi Korupsi Dalam Pengelolaan PD Pasar Medan

Terpisah, Kabag Humas Pemko Medan, Hanas Hasibuan mengatakan belum mengetahui somasi dari pemilik ruko di Jl AR Hakim, Sukaramai.  “Besok dicek dulu,” katanya, saat dihubungi kemarin malam.

Ia mengimbau pemilik ruko melihat kepentingan yang lebih besar dalam pendirian kios sementara di depan ruko mereka. “Untuk sementara mereka harus bisa terima lah. Ini kan kondisi darurat. Musibah itu juga kan bukan maunya pedagang. Kalau memang ada tempat lain, kita juga tidak akan tempatkan di situ,” ujar Hanas.

Meski begitu Hanas memaklumi somasi tersebut adalah hak orang untuk mendapatkan perlindungan hukum.
“Ini kan negara hukum, negara berdasarkan Pancasila. Terkandung toleransi, tenggang rasa, kerjasama, musyawarah dan sebagainya,” ujarnya.

Terkait kekecewaan pemilik ruko yang tidak diajak PD Pasar bermusyawarah, Hanas mengatakan itu masalah teknis.  “PD Pasar harus melakukan itu, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Saya imbau Direksi PD Pasar dan camat bermusyawarah dengan pemilik ruko. Jangan karena kondisi darurat begini kita mengambil keputusan sendiri,” ujarnya. Ia juga mengaku belum tahu apakah wali kota akan memenuhi somasi pemilik ruko. ”Kalau beliau ada waktu, pasti beliau akan datang. Tapi kalau beliau sibuk, perwakilan lah yang akan datang,” katanya. (fer) (tribun-medan.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Wadow!!! Gubernur dan Wagub Sumut Ditengarai Pecah Kongsi Politik ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*