Pemilukada Ditunda – Sibolga Diproyeksi Tanpa Paket Wakil Walikota

Sibolga, Tahapan pelaksanaan Pemi­lukada Kota Sibolga seyogianya sudah berlangsung sejak No­vember 2014 ini. Namun tahapan tersebut terpaksa ditunda akibat terbitnya peraturan baru me­ngenai aturan main pelaksanaan Pemilukada.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sibolga me­nyatakan, penun­daan ini ber­dasarkan peraturan pelaksanaan Pemilu (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diterbitkan pemerintah pusat baru–baru ini.

Dalam Perppu itu, termaktub sejumlah perubahan-perubahan yang perlu untuk diperhatikan dan dilaksa­nakan bagi daerah–daerah yang akan melaksanakan Pemilukada tak terke­cuali Kota Sibolga. Perubahan itu terkait tata laksana Pemilukada serta ke­­mungkinan pelaksanaan berlang­su­ng secara serentak dengan daerah lain­nya di Sumatera Utara pada 2015 men­datang.

“Pemilukada tetap dilaksa­nakan secara langsung. Hanya saja ada beberapa poin perubahan dalam Perppu tersebut. Salah satunya tentang pelaksanaan uji publik,” kata Ketua KPUD Sibolga, Nadzran kepada Ana­lisa, Senin (24/11).

Menurutnya, setiap calon kepala daerah (KDh) yang maju diwajibkan untuk menjalani tahapan uji publik. Namun, dirinya belum dapat me­nyim­pulkan teknis pelaksanaan uji publik itu. Tapi kemungkinan uji publik akan diselenggarakan oleh dua orang tenaga yang berasal dari akademisi, dua orang dari tokoh masyarakat dan satu orang dari KPU.

Kemudian, pelaksanaan pemi­lihan KDh akan dilangsungkan tanpa sistem paket. Pemilukada nanti, masyarakat hanya akan memilih walikota/bupati. Se­dang­kan untuk posisi Wakil Kepala Daerah, ditentukan belakangan berdasarkan jumlah penduduk.

“Kota Sibolga ke depan, kemung­ki­nan akan dipimpin oleh seorang KDh (Walikota) tanpa Wakil Wali­ko­ta. Karena ber­dasarkan Perppu ter­se­but, daerah yang jumlah pendu­duk­nya di ba­wah 100 ribu jiwa seperti Ko­ta Si­bolga, tidak memiliki wakil,” je­lasnya.

Maka itu, daerah-daerah yang akan melaksanakan Pemilukada dijad­walkan 2015 ini, terpaksa harus me­nunda tahapan pelak­sanaan Pemi­lu­kada dan menunggu petunjuk selan­jutnya dari KPU pusat. Karena kebe­tulan, kata dia, petunjuk teknis ten­ta­ng pelaksanaan Pemilukada tersebut belum ada turun sampai saat ini.

Seyogianya, Pemilukada Si­bol­ga dilangsungkan pada April 2015 men­da­tang, hal tersebut berdasarkan taha­pan pelaksanaan Pemilukada Sibolga lima tahun lalu. Maka itu, KPU Sibolga seharusnya telah melak­sanakan tahapan Pemilukada tersebut pada November 2014 ini. “Jadi, kita menunggu Juknis dari pusat,” tukas Nadzran.

Perubahan

Sementara, DPRD Sibolga menya­takan, belum ada mene­rima salinan surat tentang peru­bahan pelaksanaan Pemilukada Sibolga tahun 2015 tersebut, sehingga dalam hal ini, pihaknya memastikan sama sekali tidak dapat mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme pelak­sanaan tahapan Pemilukada Sibolga nanti.

“Belum, kita sama sekali belum ada me­nerima salinan surat tentang pelak­sa­naan Pemilukada kota Sibolga tahun 2015 mendatang,” kata Jamil Zeb Tu­mori selaku Wakil Ketua DPRD Sibolga dihubungi Analisa via ponselnya.

Disebutkan, Perppu Pemilu­kada tersebut tak memperlihatkan peran DPRD terutama dalam melaksanakan uji publik. Jamil pun sedikit menyam­paikan nada bersifat protes.

“Sewajarnya dalam pelaksa­naan itu (uji public-red), me­libatkan anggota DPRD untuk mengetahui sosok calon KDh tersebut selaku partner legislatif ke depan dalam melaksanakan pemba­ngunan daerah. Bila itu terjadi, tampak mencolok kera­guan pemerintah dalam peraturan tersebut. Sehingga UU yang ada seperti sebuah eksperimen (co­ba–coba),” ketus Jamil. (yan)

/(Analisa)