Pemilukada Madina – Pemkab Serahkan Rp. 10 M ke KPU

Penjabat (Pj) Bupati Mandailing Natal (Madina), Ir Aspan Sopian Batubara MM telah menyurati DPRD terkait pengeluaran belanja hibah demi suksesnya pelaksanaan Pemilukada ulang di Madina. Dana hibah Pemilukada sudah diserahkan Pemkab ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp10 miliar, Kamis (13/1) siang.

“DPRD sudah saya surati untuk memberitahukan pengeluaran belanja hibah Pemilukada ulang Madina. Kemarin (Kamis, red) sudah diserahkan ke pihak penyelenggara yakni KPU Madina sebesar Rp10 miliar. Sedangkan lembaga lainnya akan menyusul,” kata Aspan, Jumat (14/1) siang.

Ditegaskan Aspan, dirinya dihunjuk Gubernur Sumut Syamsul Arifin SE sebagai Pj Bupati Madina dengan tugas salah satunya untuk memfasilitasi dan menghantarkan pelaksanaan Pemilukada ulang, di samping untuk menjalankan roda pemerintahan hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Madina defenitif.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Madina T Rizal mengatakan, sudah seharusnya Pemilukada ulang segera dilaksanakan. Ini diutarakannya terkait adanya informasi jika Pj Bupati Aspan Sopian menyurati Ketua DPRD Madina, No: 900/023/BPKAD/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberitahuan Pengeluaran Belanja Hibah Mendahului Evaluasi APBD oleh Provinsi Sumut untuk Pemilukada ulang Madina sebesar Rp12 M.

“Sikap bupati yang menyurati dewan sudah sangat tepat. Sebab, salah satu tugas Pj Bupati adalah menghantar pemilukada ulang,” tutur Rizal kepada wartawan baru-baru ini.

Disebutkan, informasinya pedoman pengeluaran hibah mendahului evaluasi APBD tersebut adalah Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1. Di mana setiap daerah yang belum menetapkan Perda APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah (KDH) sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilukada. Juga, pengeluaran belanja hibah mendahului evaluasi APBD diberitahukan kepada DPRD. Sebab pada pasal 30 ayat 3 ditegaskan, penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilukada mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penyesuaian anggaran mendahului Perubahan APBD sesuai ayat 2 diberitahukan kepada DPRD. (neo) – (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Tebangi karet, DPRD Tapsel didemo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*