Pemilukada Ulang Kabupaten Madina Akhir 2010 Atau Awal 2011

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal hingga hari ini belum menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilukada ulang Madina. Namun, KPU memberikan gambaran Pemilukada ulang tersebut akan digelar pada 4 hingga 6 bulan mendatang.

“Mungkin 4 atau 6 bulan lagi kita gelar. Ini mengingat secara mekanisme dan sistem, KPU Madina masih terus berkoordinasi dengan KPU Pusat dan Provinsi serta Pemkab begitu juga DPRD Madina,” kata Ketua KPU Madina Jefri Antoni SH didampingi anggota KPU lainnya saat ditemui METRO di Kantor KPU Madina di Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Sipolupolu, Kecamatan Panyabungan, Selasa (20/7).

Dijelaskan Jefri, penetapan jadwal pelaksanaan Pemilukada ulang Madina hingga hari ini belum diputuskan, karena KPU Madina masih terus berkoordinasi dengan banyak instansi termasuk KPU Pusat dan KPU Sumut. Sebab, menurut Jefri, pelaksanaan Pemilukada ulang tidak sama dengan pelaksanaan Pemilukada putaran kedua. Diutarakan Jefri, Pemilukada ulang yang pernah terjadi di beberapa daerah adalah pemungutan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja. Namun yang terjadi untuk Kabupaten Madina sesuai putusan MK adalah Pemilukada ulang di seluruh Kabupaten Madina.

“Inilah yang menjadi persoalan yang sulit bagi kami, dan kami tak akan melakukan kebijakan atau penetapan sebelum berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait terutama atasan kami di Pusat dan Provinsi, menyangkut teknis dan sistemnya,” ungkapnya.

Ditambahkan Jefri, anggaran yang ditetapkan untuk Pemilukada ulang juga belum diputuskan. Apalagi, anggaran yang tersisa selama pelaksanaan Pemilukada lalu belum tentu bisa digunakan untuk Pemilukada ulang. Sebab belum ada dasar hukum yang ditemukan untuk hal itu.

Baca Juga :  Panyabungan Rawan Banjir

“Kita tak mau melakukan suatu program yang tidak ada dasar hukumnya, begitu juga dengan penggunaan anggaran Pemilukada ulang, meskipun masih adatersisa dananya. Kami tak bisa mengambil kebijakan untuk menggunakan anggaran tersebut karena kami belum menemukan dasar hukumnya,” tukasnya.

Sementara itu Sobir Lubis SH, anggota KPU Madina menambahkan, untuk pelaksanaan Pemilukada ulang masih harus melaksanakan beberapa tahapan, maskipun tidak semua tahapan seperti pada Pemilukada lalu. Di mana yang paling utama adalah pemutakhiran data atau validasi data pemilih. Pasalnya, jadwal pelaksanaan Pemilukada ulang belum ditetapkan atau masih gambaran di akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011.

“Seperti dikatakan Ketua KPU Madina, pelaksanaan Pemilukada ulang sekitar 4 atau 6 bulan lagi. Jadi mengingat waktu tersebut masih sangat dibutuhkan untuk pemutakhiran data atau validasi data pemilih, karena pemilih pada Pemilukada lalu memungkinkan ada yang meninggal dunia, begitu juga usia warga pada Pemilukada lalu belum 17 tahun tapi sekarang sudah genap 17 tahun, dan berarti dia bisa ikut memilih, karena itu sudah menjadi peraturan undang-undang. Nah inilah yang menjadi tahapan yang paling urgent untuk dilaksanakan,” terang Sobir.

Sobir juga menegaskan, jumlah anggaran Pemilukada ulang belum ditetapkan. “Kita belum bisa memastikan jumlah anggaran Pemilukada ulang karena Pemilukada ulang ini anggarannya masih sama dengan Pemilukada lalu yakni untuk 2 putaran. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab Madina, dan Pemkab dalam hal ini mengatakan sudah siap terkait anggaran Pemilukada ulang,” terang Sobir yang diamini Jefri sembari mengatakan, KPU Madina saat ini masih fokus terhadap jadwal atau tahapan yang akan dilaksanakan pada Pemilukada ulang.

Baca Juga :  Waspada Jalinsum di Tapsel Rawan Longsor

Sumber: http://metrosiantar.com/Metro_Tabagsel/Pemilukada_Ulang_Kabupaten_Madina_Akhir_2010_Atau_Awal_2011

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. Maslahnya bukan penetapan jadwalnya, maslh dana belum tersedia, jadi kalau jadwal ditetapkan pas hari H nya tidak terlaksana krn dana blm tersedia kan jadi gawat. Kenapa ributkan jadwal, langkah terbaik cek dulu benar gak anggaran APBD nya gak tersedia atau akal2an saja baru jadwal. Krn dana itu dari pusat + APBD, setelah pilkada selesai dibuat perincian pertanggungjawabannya. Skrng KPU dan Pemkab sedang pusing dengan pertanggungjawabannya, Siapa yang bertanggungjawab sehingga pemilu diulang sedang dipertanyakan dari Pusat. KPU bingung menjawabnya. apakah salah satu kandidat ?

  2. Aku rasa,untuk pnetapan jadwal pilkada ulang madina,KPU madiana sedikit teledor dalam hal ini, kenapa saya katakan demikian,karena untuk berkoordinasi dengan KPU pusat,tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama,masak sich untuk pnetapan jadwal aja membutuhakan waktu yang bgtu lama. Masyarakat menunggu2 lho,kapan jadwal tetap nya. jadi,aku harap kpada KPU madina,ambil lah kputusan atau langkah tepat dalam hal ini,agar rakyat tak bertanya2 terus.
    dan tolong,kepada KPU untuk mengantisipasi money plitick dalam moment ini,kalo bisa,ajak aparat penegak hukum untuk mengawasi kemungkinan hal tersebut terjadi, agar hasil pilkada kita ini sedikit memuaskan, atau kita kan tetap seperti ini terus?????? pilkada ulang sampe kiamat.
    dan kepada seluruh masyarakat madina,saya atas nama pribadi menghimbau,marilah kita jaga harga diri kita dalam moment ini,dengan langka,jangan terlalu mudah di iming2i sesuatu yang tak jelas,apalagi sempat menjual suara nya hanya nuk kepentingan se saat,ingat,suara kita untuk madiana 5 tahun ke depan.
    salam demokrasi……….
    aku yakin KPU,PEMKAB,MASYARAKAT MADINA, BISA dan mampu untuk demokrasi.

  3. ayo semua kandidat siapa yang berani bersumpah tidak menggunakan money politik dalam bentuk apapun dalam pilkada kemaren…. jangan hanya memojokkan satu orang saja. bentuk money politik tidak hanya dengan voucher, masih banyak bentuk lain yang tidak terungkap.

  4. Sadia EM ( milyar ) nai pak biaya na ? dadap booooooo….. ayo para calon, adope pasang kuda-kuda, sebarkan TS-TS, bikin horja dan jangan lupa siapkan Voucer, dan semoga sipemberi Voucer ketahuan dan ajukan ke MK lagi agar Pilkada diulang. begitu saja seterusnya…. tak mengapa Negara kaya kok untuk biayai pilkada ulang sepuluh kali lagipun.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*