Pemilukada Ulang Madina Diprediksi Maret Atau April

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah menerima dana hibah sebesar Rp10 miliar dari Pemkab untuk menggelar Pemilukada ulang. Diprediksi, jadwal Pemilukada ulang akan digelar akhir bulan Maret atau awal April.

“KPU Madina saat ini sedang membuat laporan ke KPU pusat, Provinsi dan juga ke Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa KPU sudah siap melaksanakan Pemilukada ulang. Dan mereka (KPU Pusat, Provinsi, red) kini sedang memberikan penilaian. Jika sudah disetujui, baru bisa kita tetapkan tahapan,” kata Ketua KPU Madina, Jefri Antoni SH kepada METRO melalui telepon selularnya, Minggu (16/1).

Dijelaskannya, apabila proses di KPU pusat dan provinsi cepat, maka bisa diprediksikan jadwal pencoblosan Pemilukada ulang Madina akan digelar akhir bulan Maret atau awal bulan April tahun 2011. “Jadi tergantung waktu proses di KPU pusat,” ungkap Jefri.

Untuk diketahui, Pemilukada ulang di Kabupaten Madina digelar berdasarkan putusan MK atas gugatan terhadap sengketa Pemilukada beberapa waktu lalu. Kemudian, Pemilukada ulang sudah mulai bisa dijadwalkan setelah Penjabat (Pj) Bupati Madina, Ir H Aspan Sopian Batubara MM menyurati Ketua DPRD Madina dengan surat Nomor : 900/023/BPKAD/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberitahuan Pengeluaran Belanja Hibah Mendahului Evaluasi APBD oleh Provinsi Sumut untuk Pemilukada ulang Madina sebesar Rp12 miliar.

Pedoman pengeluaran hibah mendahului evaluasi APBD tersebut adalah Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1. Di mana setiap daerah yang belum menetapkan Perda APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah (KDH) sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilukada. Juga, pengeluaran belanja hibah mendahului evaluasi APBD diberitahukan kepada DPRD, karena pada pasal 30 ayat 3 ditegaskan, penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilukada mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penyesuaian anggaran mendahului Perubahan APBD sesuai ayat 2 diberitahukan kepada DPRD.

Baca Juga :  Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Palas Diduga Belum Patuhi Permentan

Sementara itu, Pj Bupati Madina Ir Aspan Sopian Batubara, Jumat (14/1) lalu mengatakan, dirinya selaku Pj Bupati Madina sudah menyurati pihak DPRD untuk memberitahukan pengeluaran belanja hibah demi suksesnya pelaksanaan Pemilukada ulang di Madina. Dana sebesar Rp10 miliar sudah diserahkan ke KPU Madina pada Kamis (13/1) siang.

Aspan menegaskan, dirinya dihunjuk Gubsu Syamsul Arifin SE sebagai Pj Bupati Madina dengan tugas salah satunya untuk memfasilitasi dan menghantarkan pelaksanaan Pemilukada ulang Madina, di samping untuk menjalankan roda pemerintahan hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Madina defenitif. (wan)-(metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*