Pemindahan Ibukota Tapsel dari P.Sidempuan ke Sipirok – DPD RI akan Surati Mendagri

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan segera mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Mardyianto untuk menegur Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Ongku Hasibuan agar melaksanakan UU No. 37 / 2007 dan UU No.38 / 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Tapsel dengan memindahkan ibukota Tapsel dari Padang Sidimpuan ke Sipirok.

Selain itu, DPD RI juga akan menurunkan tim pencari fakta (Fact finding team) ke Tapsel untuk mencari bukti, termasuk menanyakan Bupati dan pejabat instansi terkait lainnya mengenai tidak dilaksanakannya pemindahan ibukota Tapsel ke Sipirok.

Hal ini merupakan bagian rekomendasi yang dikeluarkan PAH I DPD RI saat menerima warga Tapsel Naposo Nauli Bulung Napa Ni Sibual Buali Sumut (NNBS) dalam rapat pleno PAH I di ruang rapat PAH I DPD RI, Selasa. Pada kesempatan itu NNBS juga menyerahkan dokumen terkait pemekaran Kabupaten Tapsel.

Ketua PAH I DPD RI Marhani Poa (Sulawesi Tenggara) mengemukakan, DPD RI memberi dukungan politik terhadap upaya yang dilakukan warga NNBS untuk meminta Bupati Tapsel agar memindahkan ibukota Tapsel dari Padang Sidimpuan ke Sipirok.

“Semua dokumen terkait pemekaran Tapsel dan secara khusus dari NNBS akan kami pelajari dengan seksama,” kata Marhani Poa sembari menyebutkan, hasil telaahan itu akan disimpulkan dan selanjutnya akan dikirim surat ke Mendagri agar menegur Bupati Tapsel supaya melaksanakan UU No.37 / 2007 dan UU No.38 / 2007 dengan memindahkan ibu kota Tapsel ke Sipirok.

Baca Juga :  Tapsel Belum Terima Kuota Final CPNS

Surat ke Mendagri itu juga akan ditembuskan kepada Gubernur Sumut, DPRD tingkat I Sumut dan DPRD II Tapsel, sehingga permasalahannya diketahui dengan jelas oleh instansi terkait, baik di pusat maupun daerah.

Menurut Marhani, untuk mencari keterangan yang lebih rinci mengenai masalah pemekaran Tapsel, DPD RI juga akan menurunkan tim pencari fakta ke daerah Sumut, khususnya Kabupaten Tapsel. Tim ini akan meminta keterangan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan, DPRD tingkat II Tapsel. “Kita akan pilih waktu yang tepat untuk terjun ke lapangan, kemungkinan besar pada saat reses nanti,” ujar Marhani Poa.

Somasi
Anggota DPD RI asal Sultra Drs Pariama Mbyo SH menyatakan, jika masyarakat Tapsel merasa keberatan atas kebijakan Bupati Tapsel Ongku P. Hasibuan tentang pemindahan ibukota Tapsel, masyarakat bisa melakukan somasi.

“Jika ada indikasi pelanggaran Undang-Undang, masyarakat bisa melakukan somasi, dan apabila somasi tidak diindahkan, bisa dilanjutkan dengan class action,” ujar mantan Jaksa ini seraya menambahkan, siapapun atau pihak manapun di negeri ini harus taat kepada Undang-Undang, karena Undang-Undanglah dasar utama untuk melaksanakan tugas yang diemban masing-masing pihak, termasuk para Bupati dan Gubernur.

Dalam waktu terpisah, Yopie S Batubara anggota DPD RI asal Sumut yang mendampingi warga menghadiri rapat pleno PAH I DPD RI menyatakan, areal yang akan dibangun Bupati Ongku Hasibuan sebagai ibukota Tapsel di Desa Tolang / Maragordong merupakan hutan lindung sebagai resapan air dan menjadi sumber mata air masyarakat Tapsel.

Baca Juga :  15 Petani Karet dari Taput dan Tapsel Ikuti Pelatihan Pertanian Organik di Simalungun

“Saya telah minta Menteri Kehutanan agar membatalkan ijin pembangunan itu, karena merusak lingkungan hutan lindung,” kata Yopie sambil menambahkan, sesuai dengan pernyataan Ketua NNBS Faisal Reza, terkait dengan permasalahan ini Bupati Tapsel cenderung menyalahgunakan jabatan karena dengan sengaja mengabaikan undang–undang yang berlaku.

Bupati juga melanggar ketentuan terkait dengan lokasi pertapakan ibukota Tapsel yang seharusnya berada dalam radius 9 Km sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK) Sipirok. (Jl/q)

hariansib.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*