Pemkab Dituding Lebih Memihak PT AR

TAPSEL – Ketua Komisi III DPRD Tapsel H Mahmud Lubis dan Ketua Komisi IV H Darwis Sitompul menuding Pemkab Tapsel lebih berpihak terhadap investor asing (PT AR) daripada memikirkan kemaslahatan umat di masa yang akan datang.

Tudingan ini berkaitan dengan ditandatanganinya perubahan nota kesepahaman antara masyarakat Kecamatan Muara Batang Toru dengan PT AR beberapa waktu lalu.

Dengan adanya penandatanganan oleh pada kepala desa di lingkar tambang, dikhawatirkan pembangunan pipa yang telah disepakati pada nota kesepahaman tertanggal 22 September 2012 tidak akan terlaksana lagi.

Ketua Komisi III H Mahmud Lubis SAg bersama Ketua Komisi IV H Darwis Sitompul, Senin (26/8) mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bupati H Syahrul Pasaribu yang dinilai mendukung perubahan nota kesepahaman antara masyarakat Muara Batangtoru dengan PT AR.

“Atas dasar apalah Pemkab Tapsel bersedia menerima tawaran dari PT AR untuk merubah kembali nota kesepahaman bersama itu. Pemerintahan Tapanuli Selatan sudah mulai runtuh dikarenakan Investor asing. Jadi saya rasa generasi penerus di daerah Muara Batangtoru akan terancam dikarenakan limbah,” ungkap Mahmud.

“Jika Pemkab Tapsel tidak bersedia dan membantah PT AR agar tidak melakukan perubahan nota kesepahaman masyarakat dengan PT AR, maka kepala desa di Muara Batangtoru tidak akan bersedia menandatangani perubahan tersebut,” terangnya.

Hal senada dikatakan Darwis, masyarakat Muara Batangtoru hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menerima dampak dari perubahan nota kesepahaman tersebut. Karena saat ini sudah dimulai masa produksi, dikhawatirkan dampak dari limbah-limbah tersebut akan dirasakan masyarakat.

Baca Juga :  Belasan Warga Tapanuli Selatan Adukan Perbuatan Aparat Keamanan ke Komnas HAM

“Saya rasa sikap Pemkab yang bersedia merubah kembali nota kesepahaman itu sangatlah mengecewakan. Jika Pemkab Tapsel terus mendukung dan bersedia mengayomi rakyat atau berpihak kepada rakyat, kesejahteraan akan dirasakan rakyat itu sendiri nantinya,” ujarnya.

Selanjutnya, kalau Pemkab memang betul berpihak kepada rakyat, penandatanganan perubahan nota kesepahaman antara masyarakat dengan PT AR ini tidak akan terjadi.

“Apalagi yang perlu dipertahankan dalam hal pembangunan pipa tersebut, kepala desa sudah menandatanganinya. Kita hanya menunggu waktu kehancuran saja,” pungkasnya.

Sementara saat METRO menghubungi Kabag Humas Pemkab Tapsel Drs Anwar Simanungkalit untuk menanyakan tanggapan Pemkab Tapsel terkait tudingan Ketua Komisi III dan Ketua Komisi IV DPRD Tapsel ini, ia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Sebab sejauh ini, Anwar mengaku tidak pernah mengikuti acara tersebut dan ia menyarankan agar Bupati Tapsel H Syahrul Pasaribu yang memberikan jawaban.

“Saya tidak pernah ikut dalam permasalahan itu. Menurut saya, yang lebih berhak menjawabnya ialah bupati,” ungkapnya melalui telepon seluler, tadi malam. (mag-02)

Sumber: merosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*