Pemkab, DPRD, dan KPU Ditenggat Hitungan Hari untuk Menetapkan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di Madina

Sekitar dua ratusan masyarakat yang mengatas namakan masyarakat pro terhadap perubahan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memberikan tenggat waktu dalam hitungan hari kepada pemkab, DPRD, dan KPU untuk menetapkan jadwal pemungutan suara ulang di Madina.

Hal ini disampaikan masyarakat saat berunjuk rasa di gedung DPRD, kantor Bupati dan KPU Madina, Senin (9/8) sekira pukul 10.30 hingga pukul 12.00 WIB.

5896916abb833caa92ef00493af0f2e9c36459f Pemkab, DPRD, dan KPU Ditenggat Hitungan Hari untuk Menetapkan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di Madina
Masyarakat yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Madina sambil membakar poster yang dibawa dan kotak minuman air mineral, Senin (9/8).

Para pengunjuk rasa mendesak pemkab, DPRD, dan KPU untuk menetapkan jadwal dan tahapan serta anggaran untuk terlaksananya pelaksanaan pemungutan suara. Dan apabila tak ada kepastian, maka ratusan warga akan mengajak seluruh masyarakat yang termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk melakukan aksi serupa hingga ditetapkannya jadwal dan tahapan pemilukada ulang Madina.

Koordinator aksi Ahmad Y Nasution mengatakan, DPRD dan instansi dinilai lamban terkait penetapan jadwal pemungutan suara ulang di Madina. “Masyarakat Madina yang pro terhadap perubahan di Bumi Gordang Sambilan meminta dan mendesak Bupati, DPRD, dan KPU untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga tidak adanya keresahan dan kegelisahan masyarakat akibat dari tidak adanya kepastian kapan dilaksanakan,” teriak pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa juga meminta DPRD dan pemerintah agar segera mengambil kebijakan dan tidak mencederai demokrasi di Madina. Sebab, dengan lambatnya pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut maka terindikasi dipolitisir oleh pihak kapitalis yang hanya memanfaatkan situasi seperti ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madina, AS Imran Khaitami SH, kepada METRO menyampaikan, agar masyarakat Madina tenang dan bersabar, karena DPRD dan instansi terkait masih terus melakukan koordinasi.

Baca Juga :  Bupati Paluta Diminta Evaluasi Kinerja Kadis Damkar

“Saya imbau kepada seluruh masyarakat Madina untuk bersabar atas jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilukada ulang ini. Sebab, hingga saat ini kami tetap berupaya agar pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan segera mungkin,” jawab Imran.

Dalam hal ini, lanjut Imran yang didampingi Ketua Komisi I, Jakfar Rangkuti, mengatakan, saat ini DPRD dan Pemkab berusaha mengadakan dana untuk pemungutan suara ulang, karena APBD Madina tahun anggaran 2010 tidak mencukupi untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Harus Dilimpahkan ke PN Medan

Sementara itu, DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina), meminta agar Gubernur Sumatera Utara, merekomendasikan Bupati Madina untuk melakukan investigasi dan peninjauan proses Pemilukada Madina lalu.

Permintaan massa mahasiswa IMA Madina dalam orasinya di depan kantor, Gubsu Jalan Dipenogoro Medan, Senin (9/8). Selain itu, massa menuntut agar agar MK memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan politik uang pasangan Hidayat-Dahlan yang memenangkan pemilukada tersebut.

“Kami minta agar Gubsu berperan penting untuk memerintahkan jajarannya melakukan investigasi terhadap pelaksanaan pemilukada Madina lalu,” teriak koordinator aksi, Fery Irawan Tampubolon, dalam orasinya di depan Kantor Gubsu.

Massa juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan karena, massa menganggap pasangan Hidayat-Dahlan diduga telah melanggar hukum.

“Dalam hal ini Pemkab Madina harus menggugat secara perdata terhadap pasangan Hidayat-Dahlan untuk mengganti kerugian negara akibat batalnya pemilukada Madina,” beber Tampubolon.

Baca Juga :  Ratusan Ribu Warga Sumut Kurang Kalori

Usai melakukan orasinya tersebut massa juga bergerak menuju kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.Di kantor KPU Sumut ini, massa meminta agar kasus pemilukada Madina segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.

“Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 41 PHPU.D-VIII/2010, yang membatalkan penetapan KPUD Madina tentang hasil pilkada pada tanggal 9 Juni 2010, pada saat itu dimenangkan pasangan Hidayat dan Dahlan,’’ tegasnya.

Untuk itu massa juga KPU Sumut merekomendasikan kepada KPU Madina, untuk sesegera mungkin melimpahkan kasus politik uang ini ke Pengadilan Negeri.

Sumber: http://metrosiantar.com/Metro_Tabagsel/Pemkab_DPRD_dan_KPU_Ditenggat_Hitungan_Hari

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Pemkab,DPRD dan KPU dituntut dan diminta tanggungjawabnya menetapkan pemilu ulang, kandidat yang money politic mana tanggung jawabnya yang telah membuat pilkada 9 Juni lalu gagal, dan uang APBD terbuang percuma, yang melakukan aksi itu org2 kandidat money politic, ini aksi menuntut kebenaran atau mau menunjukkan kebodohan, kalau ada yg dituduh kapitalis, jadi yg aksi itu apa2, mudah2an bukan komunis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*