Pemkab Madina Diminta Tertibkan Pertambangan Warga

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diminta proaktif menertibkan galundung atau mesin pemisah emas yang berada di sekitar Kota Panyabungan dan Kecamatan Huta Bargot serta

kecamatan lainnya sebab dikhawatirkan sudah banyak sungai yang sudah tercemar akibat dijadikan tempat pengolahan bijih emas seperti yang terlihat di sungai Aek Simalagi dan Aek Siharaan.

Hal itu disampaikan Iskandar Hasibuan yang merupakan Sekretaris Komisi I DPRD Madina dan Wakil Ketua PDI Perjungan Madina kepada wartawan, Selasa (5/4).

Langkah untuk menertibkan galundung menurut Iskandar bukan dengan cara menghentikannya akan tetapi bagaimana bisa melokalisasi tempat galundung yang harusnya bukan di pinggir sungai atau di pemukiman warga.

“Kita ketahui memang untuk menertibkannya sangat sulit namun kita berharap agar dinas-dinas terkait melakukan sosialisasi bahaya dari merkuri atau air raksa , sosialisasi bukan hanya sebatas rapat, selebaran atau hal lainnya akan tetapi yang kita inginkan adanya tindakan yang nyata dari Pemkab Madina,” tegas Iskandar.

Dia mengatakan, Pemkab jangan melakukan penertiban setelah ada korban jiwa. “Penertiban galundung bukan untuk menghentikan cari makan, silahkan buka galundung sebanyak-banyaknya, silahkan gali lubang untuk menambang akan tetapi juga harus memikirkan kepentingan masyarakat secara umum artinya para pengusaha galundung harus dilokalisasi serta jauh dari pemukiman warga dan aliran sungai,” katanya.

Menyinggung sinyalemen adanya sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat sebagai pengusaha galundung dan sejumlah DPRD Madina, diungkapkan Iskandar Pemkab harus menertibkan juga baik PNS maupun anggota DPRD Madina yang berusaha sebagai pemilik galundung maupun pemilik lobang.

Baca Juga :  Bunga Bangkai Mekar di Sipirok

“Bahaya penambangan rakyat ini sudah di depan mata kita sudah banyak kita lihat daerah- daerah tambang rakyat tentang bahaya yang ditimbulkan, kalaupun ada PNS yang ikut menambang ataupun memiliki galundung harus ditertibkan, Sat Pol PP harus turun menertibkan PNS tersebut,” tegasnya. (sah) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*