Pemkab Madina Diminta Tinjau Ulang Kembali Izin Iup PT. M3

Panyabungan (Berita): Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. Madinah Madani Mining (PT. M3) yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) Kecamatan Lingga Bayu, Kelurahan Tapus yang menuai kritikan dari elemen Masyarakat salah satunya LSM AMPEL (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan) yang meminta Bupati segera tinjau ulang kembali Izin perusahaan tersebut, hal ini dikatakan Ketua LSM AMPEL, Faisal Lubis kepada wartawan baru-baru ini di Panyabungan.

Dikatakan, PT. M3 dalam hal ini diduga telah melanggar Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara kemudian PP Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaklasanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara. Seterusnya PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebelumnya juga telah ada surat Bupati Madina yang ditujukan kepada Sda. Bagyo Widagdo selaku Direktur PT. M3 tertanggal 04 oktober 2011 yakni tentang penghentian aktifitas PT. M3 yang mana dalam surat tersebut dinyatakan dalam poin 1. PT. M3 harus melakukan perubahan Izin sesuai dengan jenis logam yang diproduksi. Kemudian dalam poin 2. Kesepakatan terkait dengan kontribusi yang akan diberikan kepada pemasukan terhadap Pemerintah Kabupaten. Dan sampai sekarang PT. M3 belum melakukan perubahan Izin dan dugaan belum membayar iuran – iuran yang terkait dengan usaha pertambangan.

Baca Juga :  Dana PNPM Tapsel Rp. 28 M

Namun anehnya PT. M3 belum melakukan perubahan Izin Penambangan ternyata Pemerintah Daerah kembali mengeluarkan Surat dengan Nomor : 540/705/Tamben/2012 tentang Pengaktiban kembali kegiatan operasi produksi PT. Madinah Madani Mining. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut, dan PT. M3 harus segera ditutup, kemudian diselesaikan secara hukum dan ditindak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

PT. M3 telah melakukan penyalah gunakan Izin Usaha Pertambangan karena PT. M3 telah memproduksi emas, dalam surat izin PT. M3 ini dinyatakan bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Bouksid. Tentunya terkait Izin perusahaan PT. M3 ini telah melanggar ketentuan dan perundangan – undangan yang mengakibatkan kerugian Negara dan Masyarakat. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD Madina serta Instansi terkait lebih tegas menyikapi permasalahan PT. M3.  “Tegasnya” (Mag) – http://beritasore.com/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*