Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakal

Kamis, 31 Desember 2009 – www.metrosiantar.com

PALAS-METRO; Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengalami kewalahan dalam mengawasi perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2007 dan UU Nomor 7 tahun 1981 tentang penggunaan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan upah minimum pekerja. Pasalnya di Palas belum adanya jabatan fungsional bidang pengawasan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disdukcapilnakertrans), Efendi Harahap melalui Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja (Naker), Muallim Siregar menerangkan, saat ini pihak Diskdukcapilnakertrans hanya memiliki struktur jabatan bidang tenaga kerja, sedangkan untuk bidang pengawasan belum ada, sehingga ada kesulitan pada ranah pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang saat ini ada melakukan ketidakadilan terhadap tenaga kerjanya.

“Banyak kita dengar persoalan pengerdilan terhadap tenaga kerja, bahkan ada perusahaan tidak melaporkan jumlah tenaga kerjanya, serta ada dugaan banyak perusahaan tidak menyalurkan Jamsostek kepada pekerjanya.

“Tapi karena di bagian tenaga kerja cuma saya sendiri, belum ada anggota saya yang benar-benar ahli disiplin ilmu pendidikannya tentang sosial tenaga kerja,” ujar Muallim kepada METRO, Selasa (29/12) lalu.

Ditambahkannya, persoalan buruh paling kompleks di wilayah Palas, karena terdapat puluhan perusahaan besar seperti PT Permatau Hijau Group (PHG) dan PTPN IV yang bergerak di bidang kelapa sawit, serta puluhan perusahaan perkebunan swasta lainnya, yang menggunakan ribuan tenaga kerja, belum lagi sejumlah pabrik yang ada di Palas.

“Jadi, kalau ada bidang pengawasan, bisa dipantau mana yang menjadi pidana terhadap tenaga kerja dan mana perusahaan yang nakal yang tidak memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya. Kita sadari bersama data yang ada saat ini tentang jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan masih terjadi tumpang tindih, karena masih berdasarkan data dari Kabupaten Induk Tapsel yang dulu. Jadi secara pelan-pelan saat ini kita akan melakukan pendataan ulang jumlah tenaga kerja yang digunakan seluruh perusahaan di Palas,” sebutnya.

Ke depan diharapkan kepada Bupati agar ada dibuat di bidang pengawasan dalam penempatan CPNS yang lulus tahun ini, agar bisa diketahui perusahaan-perusahaan yang nakal, serta putra daerah dapat diberikan peluang kerja di sejumlah perusahaan yang ada.

“Inilah yang kita harapkan, selain putra dapat bekerja di daerah, kesejahteraan pekerja juga dapat diperhatikan oleh perusahaan. Karena untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja, harus benar-benar yang ahli dalam delik hukum sosial perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi buruh dan karyawan,” pungkasnya. (amr)

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakalfacebook Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakaltwitter Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakallinkedin Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakalemail Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakalprint Pemkab Palas Kewalahan Awasi Perusahaan Nakal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*