Pemkab Palas Terkesan Terlalu Sederhanakan Masalah

SIBUHUAN (Waspada): Pemerintah Kabupaten Padanglawas terkesan terlalu menyederhanakan persoalan hanya dikarenakan miss komunikasi, terkait kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan prasarana perkantoran pemerintahan yang dianggarkan tahun 2009 sebesar Rp. 6,7 miliar.

Demikian disampaikan Ansor Harahap Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Padang Lawas (Gema Padanglawas) yang juga mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip USU, Sabtu (5/6). Terlalu sepele dibuat pemerintah, padahal akibat yang berbentuk dugaan kasus korupsi ini cukup besar, hanya karena miskomunikasi, berarti pemerintah tidak menjalankan tupoksi.

Polemik yang mengganggu kondusifitas dan sempat menciptakan isu hingga ke tingkat akar rumput prihal kasus dugaan korupsi di Padanglawas Rp6,7 M. Kemudian ditanggapi dengan mengatakan, persoalan polemik Palas, salah satunya kasus dugaan korupsi karena miskomunikasi. Mahasiswa menilai pernyataan itu itu tidak tepat dan terlalu menyederhanakan persoalan.

Kata Ansor, dalam kasus pidana korupsi, meski masih dugaan, hukum tidak mengenal miskomunikasi. Kalau pun kasus ini pada mulanya berawal dari persoalan sederhana, tapi hal ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan di lingkungan Padanglawas tidak profesional dan bertanggungjawab. Jadi, menurutnya masalah ini tidak sekedar miskomunikasi.

Selanjutnya, Gema Padanglawas mengatakan bila persoalan korupsi Palas dapat disimpulkan sementara benar adanya cukup dengan analisis sederhana lebih masuk akal. Yakni pembuktiannya cukup melihat antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada.

Seharusnya, anggaran Rp. 6,7 M yang dikucurkan tahun lalu (TA 2009) dan telah melakukan kontrak dengan perusahaan yang menangani sudah dapat membangun unit kantor Bupati Padanglawas. Namun, kenyataannya di lapangan pembangunan kantor bupati belum ada sama sekali. Fakta ini menguatkan pandangan publik akan kebenaran terjadinya penyelahgunaan anggaran.

Baca Juga :  Ini Penjelasan Komunitas Mandailing di Malaysia Soal Tari Tor-tor

“Lebih masuk akal pengukuran sederhana dalam pembuktian masalah ini, dengan melihat apa yang ada di lapangan, jadi tidak mungkin miskomunikasi,” katanya.

Gema Padanglawas juga mengatakan, mekanisme tata pelaksanaan kelembagaan pemerintah termasuk prihal kebijakan sudah jelas dan sudah ada aturan mainnya. Contohnya, bila pemerintah ingin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penggunaan anggaran, penetapan rencana tata ruang, dan sebagainya.

Serta pelaksanaannya tentu harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan lembaga setingkat yang terkait, seperti lembaga legislatif. Dalam hal ini, sepertinya pemerintah eksekutif Padanglawas belum melakukannya.

Untuk itu, Gema Padanglawas mengganggap pentingnya kasus ini dibawa ke wilayah hukum sebagai jalan keluar dari persoalan dugaan ini. Sehingga tidak terus menerus jadi polemik dan menimbulkan friksi-friksi yang tak kunjung berujung. Oleh karenanya, penegak hukum, Kejatisu, KPK, maupun BPKP harus menangkap ini dengan serius dan penuh tanggungjawab.

“Untuk mencari kebenarannya bawa saja ke ranah hukum, dan penegak hukum jangan diam saja seperti boneka, berikan kepastian di tengah-tengah dugaan masyarakat,” ungkap Ansor.

Sumber: http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:pemkab-palas-terlalu-sederhanakan-persoalan-&catid=52:sumut&Itemid=207

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*