Pemkab Paluta Sosialisasi Bansos dan Hibah

Paluta, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Paluta menggelar sosialisasi Permendagri No 32 tahun 2011, pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta permendagri No 33 tahun 2012, tentang pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Senin (17/11).

Sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Paluta tersebut diikuti oleh puluhan pengurus dari organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa undangan lainnya.

Kaban Kesbangpol Linmas Paluta Burhan Harahap SH menyebutkan, tujuan pelaksanaan sosialisasi ini dalam rangka memberikan pemahaman yang jelas terutama tentang pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos), sehingga terciptanya kondisi daerah yang kondusif.

Ia juga menyebutkan, sosialisasi ini juga bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada para pengurus organisasi tentang tata cara pendirian dan pendaftaran organisasi serta perundang-undangan yang mengatur tentang ormas dan pengelolaan bantuan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang pendirian dan pendaftaran organisasi serta aturan yang mengatur tentang ormas dan pemahaman tentang pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan juga aturan dalam pengelolaannya,” ujarnya kepada wartawan.

Bertindak sebagai narasumber, Kaban Kesbangpol Linmas Paluta Burhan Harahap memberikan pemaparan terkait pemahaman Permendagri Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, dan Kepala Inspektorat Paluta Husni Afgani Hutasuhut memberikan pemaparan tentang Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. (ong)

Baca Juga :  Bupati Madina Dinilai Tak Taat Aturan

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*