Pemkab Tapsel Beking Kejahatan HAM PTPN-3 Di Muara Batang Toru

9088727d9d960cb629a1c3e4ef88ee2ec2c4d6d Pemkab Tapsel Beking Kejahatan HAM PTPN 3 Di Muara Batang Toru
Massa demo petani Ampolu di DPRD Tapsel.

Padangsidimpuan, Perilaku Bupati Tapsel sekalipun sudah berganti dari Ongku Hasibuan ke Syahrul Pasaribu, namun keberpihakan Pemkab kepada rakyat kecil masih sekedar basa-basi politik . Prakteknya seperti terlihat pada konflik lahan antara PTPN-III selaku pemegang izin lokasi perkebunan dari Bupati Tapsel dengan masyarakat petani Desa Ampolu, yang belakangan ini menjurus pada kejahatan HAM. Sementara tingkah Ongku Hasibuan menindas hak rakyat gejalanya diamini dan diekori Syahrul Pasaribu.

Kejahatan Hak Azasi Manusia (HAM) PTPN-III di Kecamatan Muara Batang Toru bermula dari persekongkolan menerbitkan Surat izin Lokasi Perkebunan No: 01/izin/2010 tgl.. 28 Januari 2010 oleh Bupati –masa itu- Ongku Hasibuan, seluas 1.500 Ha ditujukan kepada Amri Siregar Dirut PTPN-III. Dengan prosedur penerbitan surat izin lokasi yang melanggar No. 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi pasal 6 ayat (4) yang berbunyi: ‘Rapat koordinasi disertai konsultasi denganmasyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon’. Masyarakat petani Ampolu sama sekali tidak pernah diberitahu oleh Pemkab Tapsel tentang adanya permohonan izin lokasi perkebunan oleh PTPN-III di tanah kebun mereka.

Sejak awal 2010 PTPN-III melalui Distrik Manager Rafael Sibagariang dan Kepala Cabang Batang Toru Frederick Eddy Giri terlihat hanya menggunakan surat izin lokasi sebagai topeng untuk menyerobot dan merampas hak hidup petani Ampolu di kebunnya sendiri. Ketentuan izin lokasi bahwa harus bermusyawarah langsung dengan para pemegang hak dan pemegang kepentingan lainnya, dikangkangi Rafael Sibagariang bersama Eddy Giri.

9090662ffa52845c2c6a9c59b0162d4b99c846d Pemkab Tapsel Beking Kejahatan HAM PTPN 3 Di Muara Batang Toru
2. Kabag Hukum Pemkab, Hamdan Zen sedang pasrah dihujat orator demo.

PTPN-III lalu memakai jasa pihak ketiga untuk urusan pembebasan dan perolehan tanah, yaitu beberapa tauke preman jalanan yang bernasib baik jadi orangkaya kampung seperti komplotan Maludin Siagian, Robinton Simanjuntak dikomandani Ali Hasan Arifin alias Apin guna berperan menjadi broker, calo ataupun makelar tanah. Setiap bidang tanah yang diakui komplotan calo sudah dibayari, tanpa periksa kebenarannya PTPN-III segera memasukkan alat berat excavator dikawal aparat bersenjata terkokang siap tembak, melindasratakan semua kebun masyarakat. Hak ekonomi sosial budaya masyarakat yang sudah lama bermukim di daerah Ampolu, yang menjadi dasar UU HAM diacuhkan PTPN-III. Dikawal aparat menggenggam senjata laras panjang lengkap magasen berisi peluru tajam, alat berat PTPN-III leluasa menghancurkan kebun dan ladang masyarakat. Bahkan pada beberapa peristiwa, aparat bersenjata yang ditunggangi PTPN-III untuk meneror masyarakat, ketahuan pernah beberapa kali buang tembakan menakuti rakyat.

Baca Juga :  "Tak Banyak yang Panggil Saya Monyet"

Sementara puluhan warga Ampolu yang berasal dari eks wargaTransmigrasi Rianiate, merasa tidak pernah diberitahu akan terbit izin lokasi PTPN-III di tas tanah kebun mereka, tidak pernah diajak musyawarah langsung bersama dengan PTPN-III, dan melihat kebun mereka sudah porak-poranda digilas excavator PTPN-III, langsung ribut. Ada yang mengadu ke Polres, ke DPRD dan ke Pemkab Tapsel. Namun semua pengaduan tak ada yang ditanggapi baik oleh eksekutif Pemkab, legislatif DPRD bahkan yudikatif Polres Tapsel.

Kemarahan rakyat Ampolu melihat pembiaran pejabat Tapsel terhadap kejahatan HAM oleh PTPN-III akhirnya meledak dengan datangnya aksi demo koalisi masyarakat Ampolu bersama kelompok mahasiswa Kota Padangsidimpuan. Rabu siang 30 Maret 2010. Di Kantor DPRD,para anggota terlihat tidak punya kapasitas untuktampil menerima aksi demo, koordinator demo Sumurung Sinaga dosen Fakultas hukum UMTS dan juga Sekretaris lsm ALARM cuma diterima Sekretaris DPRD Rodani Hasibuan secara tertutup di ruang kerjanya bersama beberapa anggota DPRD, Syawaludin Pane, Yan Haris Tambunan, Gunawan Siregar, Iqbal.

Aksi demo berlanjut ke Kantor Pemkab Tapsel, konyolnya semua pejabat Pemkab sembunyi di ruang kerjanya masing-masing. Bupati Syahrul Pasaribu selaku pejabat yang berwenang sekaligus bertanggungjawab terhadap kekacauan adminisrasi Pemkab, Asisten-I Pemerintahan, Asisten-II Pembangunan Saulian Situmorang, Kakan PTSP Kurnia Saleh selaku pejabat penerbit izin lokasi PTPN-III tak nampak batang hidung mereka. Beberapa pejabat lain seperti Kabag Tapem Syahrudin Siregar, Kakan {Pertanahan Awaludin Sibarani, mantan pejabat lamayang muncul kembali, Pardamean Daulay Cuma becus nonton dari kejauhan.

Kabag Hukum Hamdan Zen yang coba tampil terima aksi demo di halaman Kantor Pemkab, dalam debat dengan para orator demo tak becus membuktikan SK Bupati No. 01/izin/2010 tentang izin lokasi PTPN-III dibuat sesuai ketentuan Ka BPN, sehingga akhirnya dituding dan diusir massa demo dianggap telah merugikan negara RI dan mengangkangi hak rakyat.

Tuntutan massa demo agar Pemkab Tapsel memninjau ulang dan membatalkan SK Bupati tentang izin lokasi PTPN-III, mendesak Polres Tapsel agar segera memprose pengaduan kasus praktek mafia tanah oleh Frederick Eddy Giri berdsama makelar tanah, si Apin, dan meminta DPRD membentuk Pansus untuk menagih pertanggungjawaban Bupati atas munculnya segala macam kasus akibat terbitnya izin lokasi PTPN-III.

Baca Juga :  Pemko Padangsidimpuan Tak Rekrut CPNS Jalur Umum

Ketua DPRD Tapsel, H. Rahmat Nasution juga tak nampak wajahnya untuk menerima aksi demo, namun sumber di DPRD mengungkap telah dijadwalkan pada Hari Rabu tgl. 6 April 2010, akan dilaksanakan acara Dengar-Pendapat dengan menghadirkan Pemkab Tapsel, masyarakat Ampolu, PTPN-III di aula sidang paripurna DPRD.

Sayangnya Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu tak bisa ditemui, kata staf Humas sibuk urus acara Pemkab di kampungnya Marancar. Distrik Manager PTPN-III Tapsel, Rafael Sibagariang dan Kacab PTPN-III Batang Toru, Frederick Eddy Giri yang beberapa kali dikonfirmasi via sms, tak pernah mau menjawab.

Terakhir, dir. Lsm ALARM, Achmad RM Hutasuhut mengecam pedas: “Di awal periode masa jabatannya, Bupati Syahrul Pasaribu sudah salah tafsir dan keliru langkah dalam menilai mal-administrasi Pemkab yang terindikasi berbau kolusi dan konspirasi sistematis terstruktur massif melakukan berbagai pelanggaran yang berakumulasi menjadi kejahatan HAM Pemkab terhadap rakyatnya sendiri”, tuding ARM Hutasuhut.

Bagaimana lanjutan forum debat argumen yuridis pada acara Dengar-pendapat di DPRD Tapsel antara masyarakat Ampolu melawan Pemkab dan PTPN-III, masih terus dipantau.  ( Morniff )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*