Pemkab Tapsel Beking PT. Toba Pulp Lestari Caplok Tanah Rakyat

Angkola Timur, Konflik bertahun antara rakyat petani di Kecamatan Angkola Timur dengan perusahaan Iizin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (IUPHTI) PT. Toba Pulp Lestari (TPL) terus berkepanjangan tanpa solusi penyelesaian apapun. Pemkab Tapsel yang punya wewenang sekaligus kewajiban menyelesaikan konflik rebutan tanah rakyat melawan PT. TPL justru terlihat sengaja memelihara dan dicurigai mendapat keuntungan dari perampasan tanah rakyat.

Kadishut Tapsel Sahgiman Siregar, “antek konglomerat”...?

Sejarah awal konflik dimulai sewaktu Dewan Negeri Batunadua menyerahkan tanah adat sekitar Pal Sabolas kepada Sub Daerah Djawatan Kehutanan Tapanuli Selatan pada tgl. 12 Oktober 1953, berlanjut pada tgl. 2 November 1953 Dewan Negeri Baringin menyerahkan tanah adat sekitar Siturbis dan Janji Mauli juga kepada Sub Daerah Hutan Tapanuli Selatan (Tapsel). Dengan tujuan hanya untuk direboisasi dan bukan diserahkan untuk menjadi milik Djawatan Kehutanan, dengan ketentuan bahwa segala tanah-tanah yang terlebih dahulu diusahakan oleh penduduk dapat dikeluarkan dari maksud reboisasi.

Pada kenyataannya, pelaksanaan proyek Inpres reboisasi masa rezim otoriter Orde Baru medio tahun 70-an justru menerobos masuk mencincang habis bahkan memusnahkan areal persawahan rakyat, seperti di Hasobe, Garonggang, Janji Mauli. Rakyat petani terbungkam akibat proyek reboisasi dikawal aparat bersenjata, bahkan mengerahkan barisan pramuka dari Kota Padangsidimpuan untuk gotong-royong gratis. Pada masa itu jika ada rakyat yang protes sawah dan kebunnya dirampas untuk direboisasi, mudah dituduh anasir PKI perongrong pembangunan.

Perampasan tanah adat makin meluas ketika Pemerintah Orde Baru pada tahun 1982 membuat peraturan paksa yang disebut Penunjukan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Banyak sawah dan kebun bahkan perkampungan rakyat di Tapsel dirampas dan dipaksa jadi kawasan hutan negara.

Perampokan tanah rakyat anggar kekuasaan militer rezim Orde Baru di Tapsel khususnya di Kecamatan Sipirok dan Angkola Timur, terus berlanjut dengan terbitnya SK No. 493/Kpts-II/1992 yang memberikan izin kepada perusahaan konglomerat Pt. Inti Indorayon untuk menyerobot belasan ribu Ha tanah rakyat.

15869274d9f42c633694bed7c5bd6ff25ccac647 Pemkab Tapsel Beking PT. Toba Pulp Lestari Caplok Tanah Rakyat
Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, “Tak perduli rakyat”...?

Awal era reformasi ternyata tidak mengubah keberpihakan pemerintah pada rakyat, pada tahun 2005 kembali Menteri Kehutanan (Menhut) menerbitkan SK No. 44/Menhut-II/2005 yang melakukan Penunjukan sepihak bahwa tanah kebun sawah rakyat di Sipirok dan Angkola Timur dirampas tanpa alasan untuk menjadi milik Departemen Kehutanan.

Belakangan sesudah terjadi gejolak dan konflik berdarah antara rakyat dengan perusahaan konglomerat dan aparat bersenjata di berbagai daerah di Indonesia, keluar beberapa Peraturan yang mengatur dan mengakui hak rakyat di dalam kawasan hutan negara. Seperti Permenhut No. P.26 Tahun 2005 tentang Hutan Hak, Permenhut No. P.47 Tahun 2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan terakhir Permenhut P.50 Tahun 2011 yang ketiga Peraturan ini memerintahkan Bupati serta Kadishut untuk mengakui Hak-hak rakyat sebagai Pihak Ketiga dalam kawasan hutan.

Baca Juga :  Di Padangsidimpuan Cuaca Panas, Jeruk & Semangka Laris Manis

Pembodohan oleh barisan pejabat Pemkab Tapsel terhadap rakyat agar pasrah tanah kebunnya dirampas PT. TPL terus berlanjut. Seperti terdata dari Notulen Rapat tgl. 17 November 2011 membicarakan areal konsesi TPL di Desa Marisi yang diteken Camat Angkola Timur, Darwin Dalimunte, dihadiri pejabat Dinas Kehutanan seperti Kabid Perencanaan Agus Salim Siregar dan Pemangku Hutan Wilayah-1 Angkola Timur, Irawadi yang mengatakan Dinas Kehutanan tidak berhak mengeluarkan rumah, sawah, kebun rakyat dari dalam kawasan hutan produksi.

Perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 45/PUU-IX/2011 mencabut Aturan Penunjukan Kawasan hutan dari UU No. 41 Tahun 1999 dengan memutuskan Aturan Penunjukan kawasan hutan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Yang sekaligus juga membatalkan wewenang Menhut untuk sekedar membuat Penunjukan kawasan hutan (thok) seperti SK TGHK 1982 dan SK 44/2005.

Menhut Zulkifli Hasan yang terbirit-birit pontang-panting pada hari yang sama dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi tgl. 21 Februari 2012 langsung membuat Surat Edaran No. SE-1/Menhut-II/2012 yang isinya memerintahkan para pengusaha pemegang izin kehutanan termasuk Pt. TPL untuk dalam waktu 3 bulan menyelesaikan Penataan batas areal izin kerjanya.

Mengacu pada Permenhut No. P.47 Tahun 2010 seharusnya Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu selaku Ketua Panitia Tata Batas bersama Kadis Kehutanan sebagai Sekretaris membentuk Panitia Tata Batas dan dalam kerjanya Panitia harus mengeluarkan seluruh tanah kebun rumah rakyat dari dalam areal konsesi Pt. TPL. Namun keberpihakan Pemkab Tapsel membeking perampasan tanah rakyat di Janji Raja, Hasobe, Silinggom-linggom oleh Pt. TPL terus merajalela.

Terbukti surat Kades Marisi No. 04/KD/ tgl 06 Februari 2012 yang mememinta Pemkab bersama DPRD untuk membentuk Tim menentukan Tapal Batas desa-desa di Angkola Timur dengan Pt. TPL terlihat seolah masuk tong sampah alias tak diperdulikan sama sekali oleh Pemkab Tapsel dan Pt. TPL.

Terbukti, sejak terbit izinnya tahun 1992 selama 20 tahun Pt. TPL d/h Indorayon tidak pernah mau melakukan Penataan Batas areal konsesinya baik batas-luar maupun batas-dalam dengan 8 desa yang berada dalam areal konsesinya.

Selain di wilayah Pemko Padangsidimpuan, Pt. TPL yang merasa memiliki (diatas kertas peta lampiran izin Menhut) 2.800 Ha, PT. TPL tiarap melihat kesepahaman pemko, dinas tehnis, masyarakat bersama lsm/pers menghadapi Pt. TPL. Berbeda di Kabupaten Tapsel, hingga kini Pt. TPL masih bebas kerahkan karyawan dikawal security dan aparat bersenjata mengintimidasi rakyat. Sementara sikap Pemkab Tapsel terlihat seolah sengaja melakukan pembiaran. Dalam beberapa pertemuan, pejabat Pemkab selalu menekankan pada rakyat petani yang bermukim dalam areal Pt. TPl agar menghormati hak Pt. TPL yang diberikan izin Menhut serta mematuhi hukum dan perundangan. Sebaliknya, kewajiban Pt. TPL  yang diatur izin Menhut, dibiarkan Pemkab untuk dikangkangi Pt. TPL.

Baca Juga :  Beckham Cuma Inginkan MU

 

Bungkem Melempem

Konfirmasi pers ke managemen PT. TPL diacuhkan, mulai dari Sektor Manager TPL di Maragordong, J. Tampubolon, Kordinator Sektor TPL, Ir Putu bahkan Direktur Ganda Panjaitan ketika dikonfirmasi semua kompak tutup-mulut diam seribu bahasa.

Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu dan Kadis Kehutanan, Sahgiman Siregar keduanya cuma becus bungkem melempem, tak mampu membantah tuduhan beberapa aktifis LSM bahwa kedua pejabat Pemkab Tapsel tsb seolah tidak punya akal budi hati nurani, tak perduli nasib rakyat malah bertingkah menghambakan diri jadi hatoban japurut antek membeking perusahaan konglomerat PT. TPL yang anggar kuasa tak mau kembalikan tanah hak rakyat yang sudah puluhan tahun dirampas.

Aktifis lsm Alarm di Tabagsel, Randy MH menanggapi perilaku Pemkab tsb berkomentar kritis dan provokatif, “Bagusnya masyarakat desa-desa di Angkola Timur dan Sipirok bersama BPD dan kades masing-masing berdasarkan UU Pemerintahan Desa membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Batas Desa. Ukur, buat peta dan patok sendiri seluruh batas areal pemukiman, lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) beserta seluruh areal lahan penghidupan ekonomi masyarakat desa. Buat, teken peta dan berita acaranya dan kirim tembusannya ke Mendagri, Menhut, Kapolri, BPN Pusat”.

Aktifis lain menimpali, “Dengan catatan digaris-bawahi, mereka bukan warga transmigrasi luar pulau datang kemarin dibiayai negara dikasi 2 Ha/KK, mereka sudah beranak-pihak sekian generasi membangun peradaban manusia di daerah itu, hak sejarah penguasaan dan kepemilikan mereka sudah diwarisi dari milik  kakek moyang mereka, bukan hak yang diberikan oleh pemerintah, melainkan jauh hari sebelum negara ini merdeka hak itu sudah menjadi milik pewaris mereka”, ketus aktifis tsb. ( ARM-H )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

30 Komentar

  1. ei biasanya kalau ngak bisa buat berita bagus………. nanti dimutasi ke sidimpuan, kena getah lagi kayak si tagor manik digembleng di Tapsel di GIMBAL di Simalungun oleh demo warga, gemananya katanya HUMAS tepeel JAGO. jago opo…………..i

  2. hoi chairudddin pasaribu dan pastor lambertus siregar, kok ngak bisa dekati wartawan daerah kayak itu. Sudah temui PAMRED SIB, tokh berita TPL sedang demo dan karyawan dipukuli babakbelur di humbahas dimuat SIB juga, kurang barangkali sawerannnya untuk SIB lambertus, kalau ngak ada doku lagi minta sini …………………

  3. rasain humas TPL jadi tempe karena jiulat pantat sukamto tanoto, kena getahnya sama warga di Humbahas. kasihan si tagor manik bodat sian siantar dan juanda panjaitan bodat juga dari siruar

  4. TPL kalau bawa BRIMOB atau aparat apapun supaya melapor ke POLRES atau DANDIM setempat supaya tidak terjadi bentrok lagi, gara – gara ulah KARYAWAN tpl TERJADI BENTROK SUSULAN

  5. kami masyarakat lumbanpurba doloksanggul MENOLAK KEHADIRAN PT.TPL INDORAYON sama saja di bumi HUMBAHAS, jangan terulang lagi bentrok seperti dulu lagi dan kemarin di SAIT NIHUTA akibat kekejaman INDORAYON dan AROGANSI HUMAS TPL menyerobot lahan warga

  6. saya sudah ingatkan anda Tagor Manik jangan suka bawa -bawa APARAT ke hutan, pertanggungjawabkan itu Tagor Manik kejadian bentrok di SAIT NIHUTA HUMBAHAS secepatnya sebelum SUKAMTO TANOTO menghardikmu .

  7. Tagor manik humas TPL meniru gaya DPD Parlindungan P , SOK X anggar kumis, ngak laku itu sama kami. kami uda tanda you Tagor

  8. Aku orang Porsea.. pernah ku lihat muka si Tagor Manik mirip kali kayak BABI HUTAN !!!!
    wkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka
    kakakakakakakkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
    kakakakakakakakakakakakakakakakakaka….hahahahahahahahahahahahahahahahaha !!!!

  9. LSM, Media, dan barisan sakit hati kepada TPL Indorayon yang mau menghantam TPL saya tunggu dan jumpai saya IR.TAGOR MANIK di kantor saya Humas Porsea

  10. kalau sudah terjadi demikian truknya ditahan di jalan – jalan umum oleh masyarakat dan aparat polisi datang untuk melihatnya setelah ditelepon humas TPL ………. maka dengan sendirinya Direktur Humasnya sampai anjing-anjing TPL di lapangan akan datang dan langsung kita hantam. TUTUP TPL

  11. kebutuhan pabrik TPL di kota porsea tobasa hanyalah KAYU untuk dioleh jadi pulp bubur kertas . satu-satunya cara untuk membuat Direktur TPL sampe hantublaunya kaluar kandang ( kayak bagudung….) karena tidak mau meladeni klaim masyarakat bicara baik – baik ADALAH stop logging – logging pengangkut kayu disetiap daerah penebangan hutannnya. bila perlu bakar kayunya karena hasil rampasan dari tanah rakyat

  12. jangan hanya kita perang kata- kata di media dan komentar pembaca sekalian. sayapun sedang berjuang untuk TUTUP TPL dan saya serukan kawan – kawan peduli masyarakat , tanah dan air RI yang diRAMPOK TPL…………..Mari kita masyarakat tutup jalan lintas sipirok untuk logging – logging TPL selain merusak jalan juga melecehkan kita par tapsel on.
    HANCURKAN TPL

  13. SAYA BEKAS KARYAWAN LAMA TPL JUGA DARI SIDIMPUN INI. MARI SUARAKAN SATU TEKAD TUTUP TPL… TUTUP TPL..TUTUP TPL . KAMI TAHU SEMUA TPL ADALAH VAMPIR SIAN TOBA. HANYA DI TOBA SAMOSIR NYA TPL KAU BOLEH SEENAK MAUMU BANGSAT………………………. JANGAN KAU COBA – COBA DI SIDIMPUAN ON . KUINGATKAN KALIAN JANGAN ADA LAGI PENEBANGAN HUTAN DAN PENANAMAN YANG AKAL – AKAL KALIAN TPL SEAKAN2 MELKESTARIKAN HUTAN………….. PEMBOHONGAN PUBLIK . RUMAS SAYA JUGA DEKAT ASRAMA BRIMOB MESS TPL…………. SEKALI LAGI GANYANG TPL DARI TAPSEL INI.

  14. kawan – kawan dari Tapsel……………… mari kita ingatkan bupati dan kadishut TAPSEL dan kroninmya… jangan TERGIURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR…………………… hepeng sagepo sian TPL . karena UANG ITU ADALAH haram HASIL MERAMPOK DAN MENCAPLOK HASIL KERINGAT oppung-oppung kita di tapsel ini sudah menjaga hutan dengan baik ehh…. dirambah TPL seenak maunya. ta pa ingot ma bupati dishut TAPSEL on

  15. si betmen ritonga i pe humas TPL ngakungaku PUTRA DAERAH TAPSEL pembohong do i. par siantar do i , ala marga RITONGA do i dibaen tu TAPSEL on asa unang barane rakyat tapsel on mangalo TPL. siapapun menghancurkan hutan di tapsel ini aku lawannnya di lapangan.

  16. karena kapala humas CHAIRUDIN PASARIBU berkuasa di indorayon tpl itu maka dipakai mendekati adeknya bupati tapsel asa bere urusan TPL bisa bebas beroperasi di hutan tapsel. jangan biarkan PUTRA DAERAH TAPSEL ASLI diadu domba humas TPL . kecil kali si chairuddin pasang anaknya humas karena pasaribu dalle do i, hanya adu dombanya senjata TPL ini dan sekarang……………………… tak berlakuy lagi itu di tapsel on

  17. Bah ba…..ba . ai songoni do haroa ate . ba hurippu do nga cukkup gaji ni direkturnai sian si bangsat sukamto tanoto i sian TPL i….. ba .. ba disangahon dope ate mangaliukkup tano rakyat tano hutan register manjadi milik sendiri. ba ba nga marjea be hape negara taon di baen perusahaan toba lestari i ete.

    be ta dongan dongan ta lapor ma tu angka anakanak ta na di pangarattoan na malo asa diangkat kasus on ba ba nga sega behape tano batak on disegai perusahaan toba lestari i ate. rappak manutup ma hita .

  18. saat ini masalah perampasan tanah rakyat dan hutan register yang banyak diubah oleh pejabat di TPL seperti direktur humasnya tagor manik dan jasmin parhusip untuk tanah register di sihapashapas,sihaporas , aek nauli , p.sidamanik, simalungun akan segera diangkat ke permukaan oleh pecinta hutan se simalungun menggugat TPL dan direkturnya yang merampas tanah rakyat dan kawasan register menjadi milik sendiri bersertifikat BPN. Mari kita bersama-sama kontak ke PUSAT Jakarta untuk menyelidikinya ………

    Caranya Karyawan TPL termasuk humasnya melobi dishut terkait di tiap kabupaten pada saat pemetaan ulang kawasan dan terakhir keluarlah PETA baru versi TPL yang menguntungkan karyawan dan pihak TPL…. HINGGA TPL tertawa terbahakbahak sungguh biadap menipu rakyat dan negara RI ini. dan ini nantinya akan terjadi di TAPSEL bila tidak sekarang diantisipasi. Saat ini masih banyak melintas TRUK – TRUK Logging TPL dari sipirok. mari blokade truk dan karyawan TPL dan bila mereka menebang kayu sembarangan di kawasan kita , TUTUP TPL secepatnya

  19. Pertama sekali salam PERS untuk kawan – kawan khusus apakabarsidimpuan yang mau menampung dan menyuarakan kebenaran untuk kita masyarakat khusus TAPSEL.

    Sudah banyak berita dan komentar dan semua hampir 99,9 % adalah TUTUP TPL yang saat ini sudah memperokporandakan bumi TAPSEL dan sipirok sekitarnya. dan itu benar PT.TPL adalah jelmaaan dari PKI yang berusaha merebut kayu, tanah dan terakhir rakyatnya untuk dijadikan bubur kertas di pabrik pulp di PORSEA Kab. Tobasa. di 8 kab. tempat TPL beroperasi mengambil hasil kayu untuk pulpnya, saat ini sudah memasuki tahap kritis karena masyarakat sudah berani mempertahankan haknya seperti tanah ulayat di sidimpuan yang notabene dirampas oleh TPL dengan alih-alih mengikuti kepmenhut tahun 1992, yang SEBENARNYA adalah pembohonbgan publik, karena tanah rakyat jelata juga diCAPLOK TPL alias komunis berdasi itu.
    Maka sukamto tanoto memerintahkan kepada juanda panjaitan dan tagor manik menempatkan putra daerah TAPSEL (mengaku-ngaku putra TAPSEL) Betmen Ritonga kahumas dan Riza Pasaribu anak si CHAIRUDDIN PASARIBU humas untuk meredam konflik yang saat ini dipakai TPL merusak TAPSEL . untuk itu bersatulah kita masyarakat TAPSEL SIPIROK melawan Komunis TPL dari bumi TAPSEL. Tutup TPL.

  20. chairuddin pasaribu humas tpl indoreayon sian medan DALLE do i pbalik2 berita TPL orang tapsel tapi penghianat orang tapsel suruhan tpl dari medan melobi pemkap supaya kayunya bisa ditebang dan dikuasai tpl. rakyat tapsel. bersama – sama menolak tpl di sedempuan dan sebentar lagi tutup karena ditolk masyarakat on. kampungku di sayur matinggi…….

  21. nunga di hepengi par TPL i do pemkap sidempuan on …. disude wilayah 8 kab di sumut songoni do dibaen. on nomor ni halak i 081318235656, 0811631670 ni INDORAYON ON. TUTUP TPL INDORAYON SIan tano batak , usir cepat merusak lingkungan dan pabada2hon na markluarga. saya adalah humas TPL dulu di sedemupuan depan asrama brimop. bakar

  22. TPL ADALAH DRACULA PENGISAP DARAH. TOLAK TPL INDORAYON SIAN huta ta sidempuan on. si tagor manik, si lambertus, garuda te, si james biang, si jasmoin pahusip si te do i mangalobi pemkab sidempuan on. au pe par sidempuan on hiaan do karejo hian do au di tpl i./ usir TPL sian sidempuan on … keroyok ma masy sidempusan on

  23. Perebutan Lahan tidur merupakan perebutan tanah lahan yang seperti mencari rusa ditengah-tengah rimba, kadang kelihatan kadang hilang ditengah rimba tapi masih itu-itu juga rusa yang ditemuin.
    Senjata atas nama Hutan Lindung menjadi kalimat yang ampuh diinformasikan ke masyarakat agar suatu hutang/tanah dapat dikuasai dengan mudah dengan alasan pengembangan Ekonomi dan hal-hal pembangunan. Inilah cepat dapat informasi maka dia akan dapat lebih dahulu. Orang Demo karena mungkin mengetahui kenyataanya adanyan informasi yang berlawanan dengan kebijakan di satu pihak, sehingga masing-masing memamfaatkan kekuatannya dan posisi masing-masing untuk meneruskan perjuangannya. Yah.. semacam hukum rimba juga jadinya… yang benar juga berjuang mati-matian walaupun kadang setelah berhasil terkadang dibelakang kemenenangan itu tersimpan sejuta impian dan harapan, begitu juga sebaliknya.
    Apapun itu informasi menjadi berarti dengan baik jika sistem puplikasi kebijakan juga terbuka dan terpublikasi. Masalahnya sering dibuka setengah dan dibungkus baik2 hal lainnya informasi untuk menggapai kepentingan pribadi. Dan kalau sudah terbuka bungkusan yang sebenarnya, maka demonstrasi menjadi salah satu cara terbaik u mengalahkan yang tidak baik….

    Yang pasti….Mengikuti perkembangan pemerintahan dan politik serta pembangunan di Tapanuli Selatan menjadi menarik untuk diikuti…

  24. Rapatkan barisan mari kita lawan sistim yang rusak dan jangan lagi berdiam diri dan jangan takut untuk tetap teguh mempertahankan hak-hak individu dan komunitas. Lakukan langkah kongkrit melalui jalur hukum, agar semuanya terang benderang.

  25. Selama ini kami hanya tahu permasalahan pencaplokan tanah masyarakat kami oleh PT.Toba Palp Lestari (dahulu bernama PT.INTI INDORAYON).
    Tetapi setelah membaca berita ini kami tidak menyangka bahwa BUPATI Tapanuli Selatan H.Syahrul M Pasaribu dan Kepala Dinas Kehutanan Kab.Tapsel Syahgiman Siregar ternyata IKUT TERLIBAT dalam penipuan masyarakat kami di Desa Marisi dan Desa Janji Raja, dll secara berkelanjutan.
    Mestinya masalah ini sudah harus selesai jauh-jauh hari tapi ternyata BUPATI Tapsel H.SYAHRUL M PASARIBU berserta jajarannya membekingi PT.TPL untuk merampas dan merampok tanah masyarakat kami puluhan tahun.

    Terimakasih kami ucapkan kepada anak-anak kami para generasi muda yg tergerak hatinya melihat penindasan TPL yg dibantu BUPATI Tapsel beserta jajarannya.
    Dan kami akan mensosialisasikan berita ini kepada saudara-saudara kami di semua Desa dimaksud.

    Wassalamualaikum wr wb,
    Horas

    Drs.Ahmad Saib Harahap
    Palsabolas – Tapsel

  26. Mur muap do na busuk, pengakuan tiudak harus dengan mulut tapi waktu yang berbicara bahwa pembodohan terhadap masyarakat tidak akan pernah ditolelir oleh siapapun; tangkap dan adili pelakunya.

  27. ya,,,inilah dua pecundang sejati,Syahrul Pasaribu & Syahgiman Siregar.ntah apa isi kepala dua makhluk serakah ini.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*