Pemkab Tapsel Maling Teriak Maling: Rakyat Dilarang Merambah, Pejabat Jadi Perambah

Muara Batang Toru, Kelakuan Bupati Tapsel, Syahrul M. Pasaribu beserta jajaran antek aparat bawahannya di Pemkab Tapsel belakangan ini tak ubahnya seperti “maling teriak maling”. Rakyat belasan tahun dicekoki anjuran sekaligus ancaman, jangan merambah masuk kawasan hutan negara nanti ditangkap polisi. Sudah banyak rakyat masuk penjara gara-gara diadukan Pemkab ke Polres, dan telah banyak harta rakyat berupa kayu dan mobil keropos membusuk dalam proses hukum tak kunjung usai, bertaburan di halaman Kantor Dinas Kehutanan Tapsel. Sementara pejabat Pemkab dipimpin Bupati bertopeng proyek pemerintah, dalih program instansi tehnis terang-terangan membajak kawasan hutan negara jadi bancakan aparat.

Peta yang dibuat Kadishut Tapsel, jelas batas (A) areal transmigrasi Sawangan dengan (B) kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan (C) lahan kelompok tani Maju Bersama..

Salah satu contoh bejatnya moral sosial Bupati dan pejabat Pemkab ialah kasus program transmigrasi seumur-jagung di Sawangan Desa Muara Opu Kecamatan Muara Batang Toru. Yang mulai terungkap ketika LSM ALARM berhasil memperoleh data peta lampiran Surat Penegasan Status Lahan No.  522/1987/tgl. 19 Oktober 2011 yang diteken Kadishut Tapsel, Sahgiman Siregar menunjukkan lokasi areal Transmigrasi Sawangan sebelah Barat berbatas dengan perkebunan sawit PTPN-3 Kebun Bt Toru, sebelah Selatan dengan Kawasan Hutan Negara di Sihitom-hitom Menek sesuai SK No. 44/Menhut-II/2005, sebelah Timur berbatas dengan tanah kelompok tani Maju Bersama, dan sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT. Samukti Karya Lestari (SKL).

Dalam Surat resmi Kadishut Tapsel, Sahgiman Siregar yang lain yaitu surat No. 522/2321/tgl. 6 Desember 2011 terlampir peta lokasi areal transmigran Sawangan yang mirip persis sama identik batas-batasnya.

15918239441f39b0f7fb2524bf549402a011c1bb Pemkab Tapsel Maling Teriak Maling: Rakyat Dilarang Merambah, Pejabat Jadi Perambah
Peta yang dibuat Pemkab Tapsel, kawasan HPT (B) hilang dialih-fungsi seluruhnya jadi areal transmigrasi Sawangan.

Diketahui pula bahwa 100 KK warga Transmigrasi Sawangan telah meneken Memorandum Of Understanding (MOU) yaitu proyek kerjasama pembangunan lahan plasma sawit di areal transmigran Sawangan dengan bapak-angkatnya PTPN-3 Kebun Bt Toru. Namun masih belum jelas berapa luas areal Transmigrasi Sawangan yang diserahkan ke PTPN-3.

Baca Juga :  Aset Pemkab Madina diperiksa

Proyek transmigrasi Sawangan yang jadi ajang kolusi dan korupsi berjama`ah pejabat Pemkab Tapsel belakangan ini terlihat makin kemaruk merambah masuk kawasan hutan negara melalui cara taktik pelintir rekayasa dan manipulasi proyek Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Proyek TSM pada dasarnya dibuat Deptrans RI dengan tujuan menampung anak-anak keturunan warga transmigran yang telah berkeluarga untuk punya lahan sendiri yang diperoleh melalui jatah lahan warga TSM.

Namun di Kabupaten Tapsel, Kadistrans, Samsul Bahri Siregar konon dibeking Asisten-2, Saulian Sabbih dan Bupati Syahrul Pasaribu membuat proyek TSM di Sawangan, tapi pesertanya bukan anak-anak dari warga transmigran induk. Melainkan dibuat daftar-nama warga TSM yang kabarnya sengaja dicomot orang-orang tak jelas dari sana-sini. Darimana lagi lahannya karena lokasi areal transmigrasi Sawangan sudah “dikepung” areal beberapa perusahaan dan kawasan hutan negara?

Disinilah tingkah maling teriak maling dipraktekkan Bupati bersama Pemkab Tapsel. Sementara sampai kini rakyat petani masih banyak yang diuber-uber Polisi Khusus Kehutanan dengan tuduhan merambah kawasan hutan SK No. 44/2005, di sa`at itu pula Pemkab jual-nama  warga TSM untuk jadi topeng dalih pembenaran jadi perambah hutan negara.

Tuduhan masyarakat bahwa Pemkab memobilisasi kejahatan perambahan hutan negara di Sihitom-hitom Menek makin terbukti ketika ditemukan Berita Acara Peninjauan lapangan yang dilakukan mematuhi sabda Bupati Syahrul Pasaribu dalam Surat Perintah Tugas (SPT) No. 094/721/2012. beserta peta lampirannya.

Baca Juga :  Masyarakat 4 Kecamatan Minta Bupati Tapsel Jangan Hanya Pikirkan Sipirok

Dalam peta lampiran tsb yang diteken para pejabat Pemkab secara berjama`ah mulai dari Camat Muara Bt Toru, Ibrahim Lubis, Staf Dishut Thohir Tua, Ronni Oktorio dan Yulhelmi, Kadisbun Bakhrian Lubis dan Kadistrans Samsul B. Siregar beserta para staf Sofyan Lubis, Mahyudin, Prasetio dan pemuncaknya diteken Kabag Pertanahan Pardamean Daulay serta Asisten-2 Saulian Sabbih.

Dalam peta lampiran berita acara Pemkab tsb jelas terlihat bahwa kawasan hutan negara berfungsi Hutan Produksi terbatas (HPT) di Sihitom-hitom Menek sudah menghilang, digantikan seluruhnya menjadi areal Transmigrasi Sawangan. Luas lahan transmigrasi Sawangan yang awalnya seluas 200 Ha di lahan APL kini membengkak meluas jadi 800 Ha, karena memasukkan, mengalih-fungsikan –secara paksa anggar kekuasaan—kawasan HPT dalih jadi areal penambahan TSM.

Sebaliknya Kadishut, Sahgiman Siregar yang melihat wewenang tupoksi jabatannya dikeroyok staf bawahannya di Dishut dan dicaplok para rekan kerjanya di Pemkab, terlihat cuma becus membungkam bahkan terkesan mengekor. Sumber kelompk tani Maju Bersama menuturkan cerita staf Dishut Yulhelmi yang sa`at peninjauan lapangan menegaskan proyek transmigrasi tidak boleh merambah kawasan HPT kecuali ada izin pelepasan dari Menhut, disembur Kadis Sahgiman supaya mau teken berita acara dan peta Pemkab yang menyerobot dan mencaplok kawasan HPT Sihitom-hitom Menek.

Konfirmasi pers ke jajaran Pemkab Tapsel gagal total, seluruh pejabat terkait kompak buat barisan berjama`ah melakukan Gerakan Tutup Mulut. Mulai dari Bupati Syahrul Pasaribu beserta para anteknya Asisten-2 Saulian Sabbih, Kadistrans Samsul B. Siregar, Kadishut Sahgiman Siregar, Manager PTPN-3 Kebun Bt Toru ir. Edi Giri semuanya acuh tak peduli cuek tak mau menanggapi paparan sms konfirmasi pers.

Baca Juga :  Stoner Jatuh, Tapi Bisa Lanjutkan Tes

Isuenya Pemkab Tapsel berani memekakkan kuping dari kritik masyarakat dan nekad jadi perambah, karena didukung pemodal besar PTPN-3 –konco lawas Syahrul Pasaribu— yang konon siap alokasikan anggaran puluhan milyar untuk mengalih-fungsi alias menyulap kawasan HPT di Sihitom-hitom Menek jadi perkebunan sawit bancakan pejabat Pemkab.  ( AR Morniff Hutasuhut  – ALARM)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. caplok sana caplok sini… mengambil lahan u kepentingan tertentu dengan gaya orde orba benar-benar merambah ke pikiran dan gaya berbagai pihak….
    Perkuat LSM, perkuat publikasi Informasi, gunakan sarana informasi publikasi yang actual untuk menghambat atau memerangi cara-cara lama ini. Kalau menggunakan pihak-pihak keamanan dan pihak-pihak pejabat pemda setempat bisa-bisa sudah kena virus atau terinfeksi terlebih dahulu sebelum sampai ke tingkat pusat yang berwenang u menanganinya…

  2. Nanggo Na Ibana be Parange Ni Bupati Tapsel on…………………… tokkin nai ditappul halak maon molo na diuba ia parange nia i. Orang yang rakus akan tanah, dan korup

    • Kini giliran kubu ANdar Hrp ingn jadi walikota. Kemarin kata laporan intelijen kami, di rumah musik milik Erwin di Gn Si sada2 Psp, lewat adiknya Andar, Irma d/a Jl. Lubukraya Psp, bagi2 uang Rp 100 rb per org minta mendukung kubu Andar. Uang keluar itu rugi. Cari untungnya bisa setelah jadi walikota. Rusakkkkk,…. negara ini.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*