Pemko Dituntut Bijak Pakai Anggaran

Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan (Psp) dituntut untuk bijak menggunakan anggaran dari kas daerah. Jangan menganggarkan yang tidak prioritas, khususnya yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak ada dana sosial dari pusat yang mengalir ke Pemko Psp.

Demikian disampaikan pengamat sosial, Arman Badrisah Hasibuan, dan Ketua Pekerja Sosial (Peksos) Kota Psp yang mencakup lima daerah lainnya di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Baun Aritonang, kepada METRO, Minggu (5/12).

“Jangan lagi anggaran itu dibuat untuk yang tidak perlu atau yang tidak bersentuhan dengan masyarakat,” tegas keduanya.

Dicontohkan keduanya, sudah ratusan juta rupiah dihabiskan Pemko Psp untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat Kota Psp. Di antaranya, honor untuk 11 orang anggota korps musik Pemko Psp yang malah menurut mereka diduga ada indikasi mark up mulai tahun 2005 lalu hingga tahun 2010.

Belum lagi, sambung keduanya, dana yang dianggarkan untuk BUMD PDAM Tirta Ayumi yang setiap tahunnya dibantu oleh Pemko Psp sekitar Rp500 juta, tapi sampai dengan tahun 2010 ini Tirta Ayumi tidak pernah memberikan sepeserpun untuk PAD buat Pemko Psp, malah selalu menjadi beban bagi Pemko Psp setiap tahunnya.

“Kita mendukung pengajian akbar dibuat, hanya saja harus jelas visi dan misinya. Jangan pula soal keagamaan ditumpangi untuk kepentingan politik, kasihan masyarakat. Kemudian dinas atau SKPD yang bersentuhan langsung dengan rakyat malah kami menduga anggarannya sengaja dirampingkan dan sebagainya, seperti Dinas Sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat khususnya yang bersifat masalah sosial,” keluh keduanya.

Baca Juga :  Akses Jalan Kecamatan Di Madina Buruk

Untuk itu, keduanya berharap agar penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan tidak lagi dibuat untuk anggaran yang tidak perlu dan substansional atau mendesak. “Kita berharap Wali Kota Psp tidak mencari keuntungan dan kekayaan di atas penderitaan warganya sendiri. APBD itu uang rakyat, seharusnya kembali ke rakyat bukan malah menjadi bahan untuk kepentingan pejabat,” harap keduanya. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*