Pemko P. Sidimpuan Akan Tertibkan PKL

Rahmat Irmansyah

Padangsidimpuan,  Pemerintah Kota P.Sidimpuan akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sepanjang Jalan Thamrin, Patrice Lumumba I, II dan Mongonsidi.

“Penertiban PKL ini dimaksudkan untuk menegakkan Peraturan Daerah  (Perda) Nomor : 41/2003 Tentang Peruntukan dan Pengunaan Jalan Di Kota P. Sidimpuan serta Perda Nomor : 08/2005 Tentang Peraturan dan Pembinaan PKL, ” ujar Walikota P. Sidimpuan Andar Amin Harahap melalui Kabag Humas Rahmat Irmansyah diruang kerjanya, Selasa (2/9).

Dijelaskan, guna mensukseskan penertiban PKL tersebut, Pemko P.Sidimpuan telah membentuk tim gabungan   dari unsur Pemko ( Sat Pol PP. Dishub, Kebersihan Pertamanan, Pencegahan Kebakaran (KPPK), Perindag, UK, KOP dan Pasar) dibantu unsur TNI dan Polsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota P.Sidimpuan.

“Hasil rapat tim gabungan di kantor walikota, Senin (1/9) telah disepakati bahwa penertiban PKL ini dilakukan sesuai jadwal 5 September 2014,” terangnya.

Rahmat mengimbau, agar tidak terkena penertiban para PKL diharapkan bersedia pindah ke tempat yang disediakan yaitu ke pasar Pajak Batu, Pasar Inpres Sadabuan dan Padangmatinggi.

Sedang pedagang yang berjualan  di lapak pelataran Pasar Raya Sangkumpal Bonang diarahkan untuk berjualan di lantai dua pasar tersebut.

“Seluruh pedagang di pelataran Pasar Raya Sangkumpal Bonang, direloaksi ke lantai dua pasar tersebut. Hal itu sesuai dengan kesepakatan dengan pengelolan Pasar Raya Sangkumpal Bonang,” katanya.

Baca Juga :  Jika Tak Oke Lagi, McLaren Diyakini Bisa Kehilangan Hamilton

Terpisah Kasat Pol PP Pemko P.Sidimpuan Samadi didampingi Kasi Ops mengatakan, personil yang terlibat  penertiban PKL terdiri dari Sat Pol PP 100 orang, Dishub 50, KPPK 20 dan Disperindag, UKM Kop Dan Pasar 20 personel.

“Semua personel ini telah dibekali dengan pemahaman Perda:41/2003 dan Perda 08/2005 serta dilengkapi dengan pelindung diri berupa tameng untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Disinggung ancaman hukumn bagi PKL membandel, Samadi mengatakan, sesuai Perda 041/2003 penjara kurungan maksimal 3 bulan dan atau maksimal Rp 4 juta.

“Pun begitu kita dahulukan  pendekatan kekeluargaan dan humanis sebelum mengambil tindakan tegas kepada PKL,” tegasnya. (hih)

/(Analisa).

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*