Pemko Padang Sidimpuan Bangkrut?

P.SIDIMPUAN- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis, 124 dari 497 kabupaten dan kota di Indonesia terancam bangkrut akibat sistem alokasi anggaran belanja daerah yang tidak seimbang dalam APBD. Salah satunya Pemko Padang Sidimpuan.

Adapun pemicu kebangkrutan ini adalah, pemerintah daerah lebih memporsir anggaran untuk belanja pegawainya daripada belanja modal, seperti untuk pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Pada APBD 2011, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60 persen dan belanja modalnya hanya 1 sampai 15 persen,” kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan.

Berdasarkan catatan Fitra, belanja pegawai Kota Padang Sidimpuan, Kota Tasikmalaya, Kota Bitung,  Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Pemalang, mencapai 70 persen.

Menyikapi kebangkrutan yang mengincar Pemko Padangsidimpuan ini, Ketua Fraksi Demokrat, H Khoiruddin Nasution, SE, mengaku tidak heran. Pasalnya, pada pembahasan APBD 2011 dia sudah melihat ini dan getol mengusulkan pemangkasan penggunaan anggaran yang dianggap tidak penting atau terlalu dilebih-lebihkan.

“Pada pembahasan APBD 2011 saya mengusulkan anggaran biaya makan minum dan honorarium pegawai di tiap kegiatan dihapus, karena pemborosan.

Bukankah pegawai sudah mendapat gaji dari negara, kenapa ketika bekerja sesuai tugasnya masih tetap diberi honorarium. Tapi tidak ditanggapi,” katanya.

Disebutkan, alokasi anggaran yang berlebih untuk belanja pegawai ini bukan hanya pada APBD 2011 saja tapi sudah sejak tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada APBD TA 2010 Pemko Padangsidimpuan, belanja pegawai mencapai 78,7 persen.

Total belanja operasional sebesar Rp 328.392.953.000. Dari jumlah itu sebanyak 78,7 persen atau Rp 258.543.313.000 dialokasikan untuk biaya belanja pegawai. Sedangkan belanja modal  hanya 18,9 persen atau Rp 62.102.238.000.

Parahnya, dari Rp 62.102.238.000 itu hanya Rp 14,7 M untuk pembangunan fisik sarana infrastruktur. Ironisnya lagi, dari Rp 14,7 M itu hanya Rp 6 M yang untuk jalan, jembatan, dan irigasi. Sisa yang Rp 8 M lebih digunakan untuk pembangunan gedung pemerintah yang artinya tetap untuk kepentingan pegawai.

Baca Juga :  Bupati Tapsel Tepung Tawari 205 Calhaj

Pada APBD 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hasil kutipan pajak dan retribusi dari masyarakat sebesar Rp 14.602.383.000. Sementara anggaran untuk pembangunan fisik sarana-prasarana hanya Rp 14,7 M.

“Artinya, tahun tahun 2010 rakyat Kota Padangsidimpuan tidak menikmati uang pemerintah pusat. Karena pembangunan tahun 2010 dibiayai uang rakyat, sedangkan ratusan miliar dari pemerintah pusat hanya dinikmati pegawai,” katanya.

Defisit
Di APBD 2011 ini terjadi defisit anggaran sebesar Rp 8.295.740.931. Karena Pendapatan Daerah tahun ini hanya Rp 417.518.277.079, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp 425.814.018.010. Lebih besar biaya pengeluaran daripada pemasukan.

Sebenarnya defisit ini tidak perlu terjadi jika Pemko Padangsidimpuan mengurangi alokasi anggaran yang sangat berlebih pada pos Belanja Pegawai. Pasalnya, dari Rp 425.814.018.010 Belanja Daerah di APBD 2011 sebanyak Rp 297.594.730.946 atau 69,8 persen digunakan untuk Belanja Pegawai.

“Sementara untuk Belanja Modal dan sudah termasuk pembangunan fisik sarana infrastruktur anggarannya hanya Rp 52.665.167.561 atau 12,3 persen. Ini artinya uang daerah kita lebih banyak membelanjai pegawai daripada untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Menurut Khoiruddin Nasution, membengkaknya anggaran Belanja Pegawai di tiap tahun karena Pemko Padangsidimpuan tidak pernah memiliki data valid tentang jumlah pegawainya. DPRD sudah berulang kali memintanya, tapi tidak pernah bisa ditunjukkan.

Korupsi
Sementara Wakil Ketua Komisi II, Sopyan Harahap, menyebut pembengkakan anggaran pada pos Belanja Daerah rentan terhadap meningkatnya jumlah perbuatan tindak pidana korupsi di Pemko Padang Sidimpuan.

“Sampai sekarang sudah 6 orang pejabat Pemko Padangsidimpuan yang masuk penjara gara-gara korupsi. Saya melihat ini erat kaitannya dengan anggaran Belanja Pegawai yang terlalu besar pada APBD. Jadi, menurunkan jumlah Belanja Pegawai sama artinya menkan jumlah korupsi,” ujar Sopyan.

Terkait kebangkrutan yang mengincar Pemko Padang Sidimpuan. Sopyan berpendapat, pihak yang harus bertanggungjawab besar akan hal ini adalah Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas dan Kabid Anggaran pada Dispenda, serta Kepala Badan dan Kabid Kepegawaian di BKD.

Baca Juga :  Jamaah Haji Padangsidimpuan Kloter 3 Tapsel Kloter 4 dan 8

Untuk menghindari kebangkrutan ini, Sopyan menyarankan agar pada pembahasan Perubahan APBD 2011 nanti dilakukan pemangkasan secara besar-besaran pada pos Belanja Pegawai. Khusunya anggaran honorarium pegawai ditiap kegiatan dan belanja makan minum.

Pemko Padang Sidimpuan diminta melakukan efisiensi anggaran dan membuat pengalokasian yang tepat sasaran. Hapus pemberian insentif-insentif yang tidak jelas, tunjangan jabatan para pejabat harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan beban kerjanya.

BKD harus miliki data valid tentang jumlah pegawai, mulai dari yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mutasi dari dan ke daerah lain. Batalkan penerimaan CPNS sebelum pemerataan pegawai dilakukan dengan baik. Semua ini penting demi menekan jumlah pengalokasian anggaran berlebih pada pos Belanja Pegawai.

“Pemko Padang Sidimpuan jangan lagi memboros keuangan daerah dengan memperpanjang masa kerja pegawai yang sudah masuk masa pensiun. Bila tidak ada gunanya, hapus saja jabatan Staf Ahli Walikota dan tinjau kembali tunjangan jabatan para Asisten yang mencapai Rp 13 juta per bulan,” sebutnya.

Disarankan, untuk menghindari kebangkrutan ini, Pemko Padang Sidimpuan sudah seharusnya meninjau kebijakan-kebijakan yang tidak bijak dalam penggunaan anggaran. Kemudian fokus pada pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung bagi kepentingan masyarakat.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*