Pemko Padangsidimpuan Belum Pastikan kerjasama dengan PTN Mana, untuk Penerimaan CPNS

Pemko Padangsidimpuan (Psp) belum memastikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mana yang akan digandeng dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Psp tahun 2010. Sementara pada penerimaan tahun lalu, Pemko bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Surakarta dalam membuat dan memeriksa soal CPNS.

“Kita sedang sibuk bersama Kepala BKD (Asli Rangkuti, red) di Jakarta terkait penerimaan CPNS ini juga. Mungkin Senin (29/11) kita sudah kembali,” kata Sekretaris Panitia Penerimaan CPNS Psp yang juga Kabid Penerimaan dan Perencanaan Pegawai, Afdal, saat ditanya METRO mengenai PTN mana yang akan diajak bekerja sama dalam penerimaan CPNS, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (28/11).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Psp Asli Rangkuti, ketika dikonfirmasi METRO melalui telepon seluler, mengaku sedang rapat terkait penerimaan CPNS.

“Saya sedang rapat di Jakarta, nantilah kita pulang dari Jakarta kita bicarakan,” ujar Asli ketika ditanyakan soal kepastian PTN mana yang akan diajak kerja sama dalam penerimaan CPNS.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Psp meminta agar penerimaan CPNS tahun 2010 transparan. Sebab anggota dewan mengaku belum mengetahui PTN mana yang akan digandeng Pemko untuk diajak bekerja sama dalam penerimaan CPNS. Padahal, saat ini sudah memasuki hari ketujuh pendaftaran, sementara ujian akan digelar 15 Desember.

Ketua Komisi I DPRD Psp, Khoiruddin Rambe kepada METRO, Minggu (28/11), melalui telepon selulernya mengaku belum tahu dengan PTN mana Pemko Psp akan menjalin kerja sama dalam penerimaan CPNS tahun 2010. Hanya saja, dirinya berharap ada ketransparanan atau keterbukaan dari pimpinan dewan soal izin yang nantinya akan diberikan oleh DPRD kepada Pemko Psp terkait PTN mana yang nantinya akan diajak kerja sama.

“Karena seluruh anggota DPRD berhak tahu. Izin ini bukan atas nama pimpinan DPRD, tapi seluruh lembaga DPRD Psp. Jadi jangan sampai hanya pimpinan saja yang memutuskan, karena sepengetahuan saya teknis pemberian izin ini seluruh anggota dewan punya hak suara atau memberikan pandangan paling tidak melalui masing-masing fraksi yang ada, bukan hanya pimpinan saja,” jelasnya.

Baca Juga :  Proyek 2008 Dishubprovsu di Bandara Aek Godang disidik

Diutarakan Rambe, Pemko Psp dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkesan lambat khususnya untuk mengajukan usulan PTN tersebut ke DPRD untuk segera diberikan izinnya oleh dewan. Sehingga masyarakat khususnya pelamar tahu dengan PTN mana Pemko menjalin kerja sama, dan tidak ada kesan ketertutupan.

“Atau jangan-jangan memang sudah diberikan izinnya, karena kita tidak tahu dan tidak ada diberitahukan dan diajak bicara. Padahal, kita juga punya hak. Ini semua juga untuk menghindari anggapan masyarakat penerimaan CPNS ini tidak transparan,” tegasnya.

Senada dikatakan Ketua Fraksi Nasional Bersatu DPRD Psp, Lukman Siregar. Lukman mengaku tidak tahu dan tidak pernah diberitahu serta diajak bicara oleh pimpinan DPRD soal izin dari dewan kepada Pemko, terkait PTN mana yang akan diajak kerja sama dalam pembuatan soal CPNS 2010 dan pemeriksaannya.

“Sebagai anggota DPRD atau sebagai ketua fraksi saya tidak tahu (PTN yang digandeng Pemko, red), karena saya tidak pernah diberitahu dan juga tidak pernah diajak bicara oleh pimpinan mengenai hal ini,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Demokrat DPRD Psp, H Khoiruddin Nasution, mendesak Pemko melalui BKD agar segera mengajuka dokumen izin tentang PTN yang akan diajak kerja sama ke DPRD agar segera dibahas dan dipertimbangkan oleh dewan. Sehingga kelak nantinya DPRD bisa memberikan izin PTN mana yang dianggap atau dinilai tepat untuk diajak bekerja sama dalam penerimaan CPNS.

“Jangan dilama-lamakan lagi, karena pendaftaran sudah dimulai. Kapan lagi akan kita pertimbangkan, karena kita ingin PTN yang dituju itu nantinya bisa mewakili keinginan seluruh elemen dan memang tepat buat Pemko untuk menjaga ketransparanan penerimaan CPNS di Psp,” katanya.

Baca Juga :  Diringkus Timsus JNC, Oknum Polisi Nyesal Konsumsi Sabu

“Kita di DPRD Psp juga tidak ingin lagi turut dipersalahkan seperti kejadian tahun lalu, karena masyarakat mempersoalkan penunjukan Universitas Sebelas Maret, Solo sebagai mitra dalam penerimaan CPNS 2009,” tambahnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Psp, Sopian Harahap meminta pimpinan dewan membawa hal tersebut dalam sidang resmi dengan seluruh anggota dewan. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dan keributan di kemudian hari, dalam artian baik dan buruknya dipertimbangkan benar-benar, dan seluruh anggota dewan dapat memberikan saran.

“Harus diputuskan bersama, tidak bisa pimpinan saja. Jangan sampai ada persoalan di belakangan hari seperti kejadian tahun lalu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Psp, Asli Rangkuti ketika ditanya PTN mana yang akan diajak bekerja sama, baru-baru ini menuturkan, Pemko kemungkinan besar akan kembali menjalin kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, seperti penerimaan CPNS tahun lalu. Pemko, sebut Asli, menjatuhkan pilihan kepada universitas tersebut karena dinilai sudah baik dan sukses saat diajak kerja sama tahun lalu. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*