Pemko Padangsidimpuan Diminta Tunda Pemekaran Kecamatan

Rencana pemekaran kecamatan di Kota Padangsidimpuan (Psp) yang digulirkan oleh pemerintah mendapat tanggapan dari masyarakat. Mereka meminta agar pemekaran kecamatan dari enam menjadi sembilan kecamatan sebaiknya ditunda hingga beberapa tahun kedepan. Seperti yang diutarakan pengamat sosial dan politik, Arman Badrisyah Hasibuan kepada METRO, Minggu (30/1) melalui telepon selulernya. Disebutkan Arman, kondisi APBD Psp saat ini dan beberapa tahun sebelumnya kurang atau belum mampu untuk membutuhi anggaran untuk seluruh yang dibutuhkan oleh kecamatan baru. Seperti, untuk bangunan atau perkantoran, pegawai, dan lain sebagainya.

“Sekarang saja anggaran APBD Psp hampir 90 persennya tersedot untuk biaya rutin seperti gaji dan honor, atau hanya sekitar 10 persen untuk tujuan pembangunan. Kalau pemekaran dengan menambah camat serta perangkatnya, berarti akan menambah beban biaya rutin. Jadi kapan pembangunan terlaksana,” terangnya. Pemekaran kecamatan, menurut Arman, bukanlah langkah bijak, karen secara geografi luas wilayah Kota Psp sekitar 15 ribu hektare, dan jumlah penduduk sekitar 200- ribuan jiwa, sudah tidak memungkinkan untuk menjadi sembilan kecamatan.
“Untuk pemekaran apa sudah ada kajiannya dan siapa panitianya? Janganlah pemekaran muncul secara tiba-tiba,” kritiknya.

Sementara itu Ketua Pekerja Sosial (Peksos), Baun Aritonang menuturkan, pemekaran kecamatan untuk saat ini atau paling tidak hingga dua tahun kedepan, jika kondisinya masih sama maka lebih baik ditunda saja. Dirinya juga mendesak DPRD Psp agar dalam setiap pembahasan di DPRD untuk memikirkan dan mempertimbangkan untung dan rugi pemekaran kecamatan dilakukan di Kota Psp. Kemudian, permasalahan dana-dana pembangunan yang selama ini masih kurang. “Tapi kalau dana pembangunan kita besar, bisa jadi pemekaran ini merupakan satu langkah untuk percepatan pembangunan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan kepada publik dan perluasan wilayah. Tapi kalau untuk sekarang ini atau hingga dua tahun kedepan, kita rasa tidak tepat,” ucapnya.

Baca Juga :  Aek Sijorni Butuh Jembatan, Juga Lampu Jalan

Masih dikatakan Baun, Baperjakat juga diminta nantinya lebih transparan dalam penyeleksian pejabat yang diangkat untuk memimpin satu SKPD atau persoalan sosial lainnya yang masih belum juga terselesaikan Pemko Psp. “Seharusnya persoalan yang ada saja dulu diselesaikan, jangan malah berkutat memikirkan pemekaran,” ingatnya. (phn) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*