Pemko Padangsidimpuan Kerjasama dengan UNS (untuk pembuatan soal ujian CPNS)

Kamis, 05 November 2009 – www.metrosiantar.com

UNS

Khusus dalam pembuatan soal ujian dan penggandaannya serta memeriksa Lembar Jawaban Komputer (LJK) dalam seleksi penerimaan CPNS, Pemko Padangsidimpuan memilih Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) ketimbang Universitas Sumatera Utara (USU) yang jauh lebih dekat dan juga yang sudah direkomendasikan oleh Pemprovsu.

Hal ini diketahui setelah Ketua DPRD Psp sementara, H Aswar Syamsi SE melaksanakan rapat kerja antara Komisi I dengan eksekutif di gedung DPRD Psp, Rabu (4/11) membahasan proses penerimaan CPNS. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi I Khoiruddin Rambe dan sejumlah anggota DPRD, Sekdakot Psp Sarmadhan Hasibuan bersama Kepala BKD Psp, Asli Rangkuti dan sejumlah pejabat lain.

Dikatakan Aswar, dasar Pemko Psp pemilihan UNS sebagai mitra dalam pembuatan soal ujian penerimaan CPNS dan pemeriksaan LJK adalah pengalaman Pemkab Tobasa pada penerimaan CPNS tahun 2008 lalu. Di mana Pemkab Tobasa mengaku kerjasama dengan UNS sangat baik dan mendapatkan penghargaan dari Pemprovsu. Selain itu dalam daftar peringkat universitas terbaik di Indonesia, UNS masuk dalam peringkat 7 besar. Sedangkan di tingkat Asia masuk di peringkat 170. Pemilihan UNS juga berkat Keputusan BKN No 30 Tahun 207 tentang kerjasama dengan PTN dalam penerimaan CPNS.

“Kita pilih UNS karena Tobasa sukses melakukan kerjasama dengan UNS. Untuk pembuatan soal tidak ada sedikitpun kita campur tangan. Semuanya menjadi tanggung jawab mereka. Begitupun saat memeriksa LJK yang akan kita umumkan berdasarkan rangking dan tidak ada kewenangan kepala daerah merubah rangking,” ujarnya.

Secara teknis, kata Aswar, Pemko Psp akan bekerjasama dengan Polresta Psp dalam mengantarkan lembar LJK ke UNS untuk menghindari terjadinya manipulasi atau praktik kecurangan.

“Sejak penyaluran soal dari UNS ke Psp hingga pengantaran ke UNS kita bekerjasama dengan Polresta Psp. Dan soal-soal yang telah selesai diujikan akan kita bakar untuk menghindari adanya kecurangan,” terangnya.

Menanggapi adanya isu pencaloan hingga puluhan juta rupiah yang diduga melibatkan pejabat teras Pemko Psp, Sarmadhan menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada. Sarmadan meminta masyarakat agar jangan percaya karena penerimaan dipastikan murni.

Baca Juga :  1.910 Guru di Padangsidimpuan Belum Disertifikasi

“Tidak ada pencaloan ataupun KKN dan sejenisnya. Ini murni karena kepala daerah saja tidak bisa meloloskan seseorang menjadi PNS apalagi pejabat,” katanya.

Mengenai sulitnya mendapatkan informasi tentang CPNS dari BKD Psp, Sarmadhan sudah memerintahkan panitia penerimaan CPNS untuk memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat maupun wartawan.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Psp, Khiruddin Rambe mengatakan, apa yang sudah dilakukan Pemko Psp dalam penerimaan CPNS sudah cukup baik. Begitupun Rambe mengimbau kepada seluruh elemen untuk tetap memantau pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan Pemko Psp. Sedangkan anggota komisi I DPRD Psp lainnya dari Partai PKB, M Isnandar Nasution meminta kepada Pemko Psp untuk benar-benar mengawasi pelaksanaan penerimaan CPNS.

Untuk diketahui formasi CPNS untuk tahun 2009 ini di Pemko Psp adalah sebanyak 513 orang. Rinciannya 410 untuk jalur umum, 98 tenaga honorer yang sudah masuk data base dan akan diangkat menjadi CPNS, serta 5 orang sekretaris desa.

Seperti yang dikatakan Kepala BKD Pemprovsu Drs Arsyad Lubis, hanya enam kabupaten/kota termasuk Pemprovsu yang menjalin kerja sama dengan USU dalam proses penerimaan CPNS 2009. Sisanya, sebanyak 26 kabupaten/kota memilih bekerja sama dengan PTN di Pulau Jawa.

“Data yang kita dapat dari kabupaten/kota, hanya enam daerah yang menjalin kerjasama dengan USU, selebihnya ke Pulau Jawa,” ujarnya pada wartawan usai rapat dengan Komisi A DPRD Sumut kemarin.

Keenam daerah tersebut yakni Pemprovsu, Pemkab Deliserdang, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), dan Pemkab Labuhan Batu.

Sedangkan yang menjalin kerjasama dengan UI yaitu Pemko Medan, Binjai, Pematangsiantar, Gunung Sitoli, Sibolga, Asahan, Dairi, Karo, Langkat, Nias Selatan (Nisel), Serdang Bedagai (Sergai), Phakpak Bharat, Samosir, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan (Labusel), Labuhan Batu Utara (Labura), Nias Utara, dan Nias Barat.

Baca Juga :  Sidang Korupsi DAK Pemko Padangsidimpuan - 2 Minggu Lagi, Maskur dan Panongonan Dituntut JPU

Kemudian Pemko Tanjung Balai, Mandailing Natal (Madina), dan Padang Lawas Utara (Paluta) memilih bekerja sama dengan Universitas Padjajaran Bandung (Unpad). Berikutnya yang bekerjasama dengan Universitas Negeri 11 Maret (UNS) Solo adalah Pemko Padangsidimpuan, Tobasa, dan Padang Lawas (Palas).

“Sementara yang bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta hanya Pemkab Tapanuli Tengah,” sebut Arsyad.

Wabup: Jangan Percaya Calo

Di lain tempat, Wakil Bupati Padang Lawas (Palas), H Ali Sutan Harahap atau yang lebih dikenal dengan sebutan TSO mengimbau masyarakat khususnya pelamar CPNS tidak percaya calo yang mengaku-ngaku dekat dengan pejabat dan bisa meloloskan masuk menjadi CPNS.

“Kita akan tetap melaksanakan pemerintahan yang jauh dari intrik KKN,” tegas Wabup, Rabu (4/11) kemarin.

Tidak itu saja, Wabup menjelaskan kepada para pelamar untuk berusaha dengan baik dengan cara bersaing sehat, karena Pemkab Palas membuka peluang bagi pelamar seluas-luasnya, dan untuk kekhawatiran masalah soal dan lembar jawaban pelamar nantinya, pihaknya tidak akan ikut campur, sudah ada kerjasama pengamanan mulai dari pusat sampai ke Kabupaten Palas dengan Polda, Polres dan Polsek. (phn/amr)

Link: https://apakabarsidimpuan.com/2009/11/pemko-padangsidimpuan-kerjasama-dengan-uns-untuk-pembuatan-soal-ujian-cpns/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*