Pemko Sidimpuan Didesak Bentuk Perda Larangan Ahmadiyah

Guna mengantisipasi eksodus penganut jamaah ahmadiyah dari sejumlah daerah, Pemko Padangsidimpuan didesak untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan terhadap segala

aktifitas aliran ini. “Jangan sampai kota tercinta kita ini menjadi sorga bagi Ahmadiyah,” ujar aktivis Dakwah Muhammad Asro’i Saputra Hasibuan kepada Analisa di P. Sidimpuan, Selasa (8/3).

Menurut Asro’i, ibarat pemilik sebuah rumah, Ahmadiyah itu belum keluar dari lingkungan pagar. Tapi jika sudah keluar pagar dan berbaur dengan masyarakat maka akan sangat membahayakan, khususnya terhadap aqidah.

Disinggung mengenai apakah pihaknya telah ada mendeteksi keberadaan Ahmadiyah di daerah ini Asroi mengatakan, secara komunitas, gerakan Ahmadiyah itu belum ada. Tapi upaya antisipasi sangat perlu dilakukan dengan segera.

“Secara komunitas, Ahmadiyah belum ditemukan di P.Sidimpuan. Tetapi kita khawatir faham ini sudah disusupkan dengan strategi tertentu, seperti melalui per orangan maupun keluarga,” katanya.

Dijelaskan, terkait upaya menghindarkan diri dari ajaran sesat tersebut Kementrian Agama juga telah memberikan himbauan agar masyarakat dapat lebih menyemarakkan baca Quran selepas shalat Magrib.

“Mari bentengi diri dengan lebih sering membaca Alquran setiap saat sembari berdoa kepada Allah agar terhindar dari paham sesat tersebut, “terangnya.

Disinggung mengenai Yogyakarta yang mau menerima Ahmadiyah dengan alasan demokrasi Asro’i mengaku sangat menyesalkannya dan dalam waktu dekat akan mengadakan gerakan moral.

Baca Juga :  Jika Terbukti Ada Dugaan Pelanggaran Penerimaan CPNS 2010 - BKD Padangsidimpuan Siap Hadapi Proses Hukum

“Pada prinsifnya, kita mendukung Yogyakarta agar tetap menjadi Daerah Istimewa di negara ini. Tapi kita tidak mendukung Yogyakarta yang mau menerima Ahmadiyah, kita cukup menyesalkan itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Asroi menghimbau agar para pengikut ahmadiyah kembali kejalan yang benar dan jika memang berkeras pada pendapatnya lebih baik tidak menopang dalam tubuh Islam namun membuat agama baru.

“Kembalilah ke jalan yang benar dan sesuai ajaran Islam. Kami mau menerima dan menuntun saudara semua untuk kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Jika tidak mau lebih baik buat agam baru, “sebutnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota P.Sidimpuan, H Khoiruddin Nasution SE, yang dimintai tanggapan tentang desakan pembuatan Perda itu menyebut sampai sekarang Perda larangan itu belum bisa diterbitkan.

Pasalnya, Perda tentang larangan terhadap Ahmadiyah yang diterbitkan Pemprov Jawa Timur masih dalam proses penelitian dan pembahasan di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara daerah tidak punya hak untuk melarang sebuah organisasi seperti Ahmadiyah, sebelum ada larangan dari Kemendagri sebagai pembina organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia.

“Kemendagri sebagai pembina ormas di Indonesia masih meneliti dan membahasnya. Jika Perda itu diterima dan sah, maka sudah ada alas hukum kita untuk membentuk Perda serupa di kota ini,” katanya.

Diakuinya sampai saat ini belum ditemukan adanya aktifitas gerakan Ahmadiyah di kota ini namun jika ada pihak yang menemukannya dianjurkan untuk tidak main hakim sendiri. (hih)(analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Wujudkan Profesionalisme ; Polres P. Sidimpuan Gelar Pelatihan Fungsi Terpadu

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*