Pemko Sidimpuan Putuskan Kontrak 31 Perusahaan

Padangsidimpuan, (Analisa). Pemerintah Kota Padangsidimpuan memutuskan kontrak 31 perusahaan yang menangani sejumlah proyek pembangunan infrastruktur Tahun Anggran 2011, karena pekerjannya tidak selesai hingga akhir tahun Anggaran 31 Desember 2011.

“Dari 31 proyek yang diputuskan itu, 28 proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 3 proyek di Dinas Pendidikan, ” ujar Wakil Walikota Padangsidimpuan, H Maragunung SE kepada wartawan, Jumat (6/1).

Dikatakan, pemutusan kontrak ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang barang dan jasa.

Dijelaskan, sebelum dilakukan pemutusan kontrak tersebut, walikota bersama Inspektorat dan dinas tekhnis terkait, telah melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Dalam monitoring tersebut ditemukan berbagai masalah, seperti kurangnya kualitas pekerjaan, terlambatnya pelaksanaan pekerjaan. Bahkan ada yang sama sekali belum melaksanakan pekerjaannya.

“Daripada kita menanggung resiko hukum, lebih baik kita putus kontrak dan mengenakan denda kepada rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaannya sebelum akhir tahun anggaran berakhir,” tegas wakil walikota.

Diakuinya, khusus proyek pembangunan jalan menjadi kendala yang sangat rumit, di samping harus menghadapi kondisi cuaca akibat musim hujan yang cukup pajang, juga disebabkan kekosongan hotmix di AMP.

“Namun kita tidak memberikan toleransi kepada kontraktor. Karena kita menganggap kontraktor sudah profesional dan memahami isi Perpres Nomor 54 tahun 2010,” katanya.

Ditambahkan, selama ini, rekanan mengandalkan pemesanan aspal hotmix dari PT Wasco maupun PT Adhi Karya. Namun entah apa penyebabnya perusahaan pembuatan aspal hotmix ini tidak mampu menyediakan pesanan aspal untuk pembangunan insfrastruktur, sehingga pembangunannya terkendala.

Baca Juga :  Membandel, Pedagang Di Padangsidimpuan Masih Jual Barang Kedaluwarsa

“Untuk setiap proyek yang terlambat selesai tapi tidak melampaui batas tahun anggaran, hanya dikenakan sanksi sebesar 1/1000 dari nilai kontrak kerja, sedangkan bagi pekerjaan yang kwalitasnya kurang bagus, pihak rekanan akan disurati agar segera melakukan perbaikan, sebelum masa pemeliharaan habis, ” ungkapnya.

Terkait masalah pembangunan ruang kelas baru bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) yang belum selesai wakil walikota menyebut, pihaknya masih memberikan toleransi hingga Maret 2012 atau dengan istilah “tahun jamak”.

“Untuk proyek multi years ini, kita telah melakukan koordinasi dan meminta persetujuan dengan DPRD Kota Padangsidimpuan, Muspida dan Kementrian Keuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut wakil walikota mengungkapkan, jika pihaknya juga akan melakukan evaluasi kerja terhadap beberapa SKPD agar kedepan pekerjaan proyek akan lebih baik dan bisa selesai tepat waktu. “Jika perlu dalam setiap pelaksanaan proyek, kita akan menyerahkan tugas perencanaan dan pengawasan kepada konsultan,” terangnya. (hih)

sumber : www.analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*