Pemko Sidimpuan Tindak Pedagang Kaki Lima

Illustrasi

Padangsidimpuan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang­sidimpuan akan menin­dak tegas peda­gang kaki lima yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

Hal itu terungkap dalam rapat antara Pemko P Sidimpuan, perwakilan peda­gang kaki lima serta unsur Muspida Plus diaula kantor walikota setempat, jalan Sudirman Kota P Sidimpuan, Kamis (3/9).

Hadir dalam rapat yang dipimpin Sekdako P Sidimpuan Zulfeddi Sima­mo­ra itu, Dandim 0212/TS Letkol Inf Uyat Harahap, Kapolresta AKBP M Helmi SIK, mewakili Kajari, anggota DPRD Wildan dan Imam Ghazali, Asis­ten I Pemerintahan Umum Drs.A.R Mar­­joni, pengurus pedagang kaki lima Fitri Lenniwati dan pengelola Plaza ATC In­dra serta para unsur SKPD, Kabag, Camat dan Lurah.

Sekdakota P Sidimpuan Zulfeddi Simamora mengatakan, penertiban pedagang tumpah atau pedagang kaki lima itu merupakan amanat Perda Nomor 41 Tahun 2003 yang sudah sejak 8 bulan silam disosialisasikan kepada publik.

“Tindakan pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar jelas-kelas melanggar Perda dan juga mengganggu tertib lalu lintas. Tak hanya itu pedagang ikan basah kerap kali membuang sisa limbah air ke badan jalan yang membuat ruas jalan cepat keropos dan menim­bulkan aroma kurang sedap, padahal jalan-jalan tersebut baru dihotmkix,” ungkapnya.

Keberadaan pedagang tum­pah atau kaki lima kata Zulfeddi, juga meng­ganggu kebersihan, keindahan dan kerapian kota P. Sidimpuan.

“Berjualan di trotoar dan badan jalan, membuat wajah kota semraut, kumuh dan tidak beraturan, wisatawan lokal bisa menilai kita tidak mampu me­wujudkan kota yang bersih, indah, rapi serta tertib dan tidak berbau,” katanya.

Baca Juga :  AMPBB Minta Walikota P.Sidimpuan Copot Sekdakot

Sementara itu, perwakilan manaje­men Plaza ATC meng­ungkapkan, duku­ngan penuh terhadap putusan rapat mem­bahas penertiban para pedagang kaki lima tersebut.

“Kami mendukung upaya penertiban pedagang kaki lima, sebagai pengelola PT ATC kami telah siapkan lokasi dilantai dua bagi pedagang yang berjualan dilapak pelataran Sangkum­pal Bonang,” terang­nya.

Hal senada dikatakan Perwa­kilan pedagang Fitri Lenniwati yang menam­bahkan usulan, agar Pemko P Sidimpu­an membe­ritahukan waktu penertiban. (hih)


(Analisa).

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*