Pemprovsu Harus Transparan Kelola Kebun Sawit Hasil “Eksekusi” di Register 40 Tapsel

PETANI SAWIT

Medan (SIB) – www.hariansib.com
Pempropsu harus transparan dalam mengelola dana hasil perkebunan sawit bekas eksekusi di lahan register 40 Padang Lawas Tapsel (Tapanuli Selatan) pasca pengambil-alihan lahan dari tangan PT Torganda, guna menghindari terjadinya permainan korupsi dan kolusi.  Hal itu diungkapkan Ketua DPP (Dewan Pimpinan Propinsi) MPI (Masyarakat Pancasila Indonesia) Sumut Bukhari Barus kepada wartawan, Kamis (22/10) di Medan menanggapi pengelolaan hasil kebun sawit Register 40 Tapsel. “Ada kecenderungan Pemprov Sumut tidak transparan dalam mengelola dana hasil perkebunan sawit di lahan register 40 itu. Ini yang perlu kita pertanyakan dan awasi, jangan sampai ada penyelewengan,” katanya.

Seperti diketahui, pengambilalihan pengelolaan lahan Register 40 dilakukan Pemprov Sumut setelah adanya keputusan hukum yang menetapkan lahan itu merupakan milik negara. Proses penyerahannya dilakukan di Kejatisu beberapa bulan lalu. Gubsu Syamsul Arifin sendiri ketika itu mengatakan lahan itu kini dikelola Pemprovsu. Hanya saja, ujar Barus, sejak lahan itu dikelola Pemprovsu, terjadi kecenderungan dana hasil perkebunan sawit yang mencapai miliaran rupiah perhari itu terkesan tidak transparan. “Bilamana terjadi indikasi penyalahgunaan keuangan hasil dana perkebunan sawit itu, MPI Sumut mendesak Polda Sumut untuk mengusut tuntas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Barus juga meminta DPRD Sumut untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Register 40 dalam mengawasi pengelolaan perkebunan sawit dimaksud.
Sebab, katanya, sejak pengelolaan lahan itu diambil alih Pemprov Sumut, sama saja artinya sudah menjadi milik masyarakat Sumut sehingga perlu adanya transparansi dalam pengelolaannya. “Kita minta DPRD Sumut menyikapi persoalan ini dengan bijak. Apakah dengan membentuk panitia khusus untuk melakukan pengawasan sekaitan fungsinya sebagai wakil rakyat,” ujar Bukhari Barus sembari menambahkan, Pemprovsu harus memanfaatkan hasil dana perkebunan sawit itu dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Pansus Harga Mati Untuk Menetapkan Status Pasar Sangkumpal Bonang

Jika Pemprov Sumut mengabaikan sikap transparansi dalam pengelolaan dana hasil perkebunan tersebut, MPI akan memblow up persoalan itu. “Kita tidak ingin dana itu dimanfaatkan pejabat-pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,” tegasnya. (M10/h)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*