Penangkapan Warga Batang Dianggap Langgar HAM

Tribun Medan/Arifin Al Alamudi Kantor Camat Batangtoru dan Mapolsek Batangtoru dibakar massa yang sedang melakukan blokade Jalan Lintas Batangtoru, Tapsel, Sumatera Utara, Selasa (31/10/2012).

KOMPAS.com – Tiga LSM yaitu KontraS, JATAM, dan WALHI menilai pemerintah telah mengabaikan peran serta masyarakat dalam kasus Batangtoru di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Padahal, jika pemerintah pusat sedikit saja mau mendengarkan suara rakyat, maka kejadian amuk warga kepada aparat dan rusaknya fasilitas negara di Batangtoru tidak akan terulang.

Sebelumnya, pada Juni lalu, kendaraan milik PT Agincourt Resources dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kemudian, perusahaan tambang emas ini justru dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI,  memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa yang berujung amuk warga.

Warga sejak semula menolak pembuangan limbah tambang yang akan dialirkan ke Sungai Batangtoru. Ada sekitar 25 desa di 3 kecamatan yang dilalui aliran sungai tersebut, dan hampir semua warga memanfaatkan aliran sungai untuk berbagai keperluan rumah tangga, juga pengairan sawah.

“Penolakan warga sangatlah wajar dan realistis. Kekhawatiran akan hancurnya sumber penghidupan dan layanan alam adalah hal yang utama. Selain itu, warga tidak tahu persis bagaimana dan apa yang dibuang ke sungai,” kata Muhrizal Syahputra SH dari Jaringan Advokat Publik, Selasa (6/11/2012).

Lanjutnya, AMDAL yang seharusnya menjadi acuan atas rencana proyek tambang Martabe, diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. Salah satunya, tidak adanya keterlibatan warga dalam penilaian AMDAL.

Bahkan Polda Sumut memanggil empat orang, termasuk ketua komisi penilai AMDAL Tapsel untuk diperiksa terkait AMDAL PT Agincourt Resources. “Dalam dokumen daftar hadir rapat komisi AMDAL tanggal 27 Juli 2012, tidak ada satu pun perwakilan warga dalam dokumen tersebut.” tegasnya.

Baca Juga :  Pilkada Digelar 2012, Kondisi Politik Kota Padangsidimpuan Masih Senyap...!

Pemasangan pipa itu berdampak negatif terhadap kehidupan warga yang ada di seluruh desa yang dialiri sungai Batangtoru. Warga meminta perusahaan membatalkan rencana membuang air limbah ke  sungai.

“Sungai tempat masyarakat mencari nafkah. Kalau sungai dijadikan tempat pembuangan limbah maka akan tercemari, dan akhirnya warga tidak punya mata pencarian lagi,” kata Hendrik Siregar, penggiat kampanye Emas di Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Hal itu, menurut Hendrik, jelas menurunkan kualitas sumber air Batangtoru yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Batangtoru. “Kami  menuntut rencana pemasangan pipa dihentikan, dan operasi tambang  PT Agincourt Resources untuk ditinjau ulang agar tidak diteruskan, sehingga tidak menimbulkan kerugian material dan nyawa di  kemudian hari,” tuntut Hendrik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyayangkan protes masyarakat terhadap pemasangan pipa limba ke sungai malah direspon represif oleh aparat kepolisian setempat dengan menangkap 39 orang.

“Perlakukan ini jelas melanggar hukum nasional karena dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas bahwa masyarakat yang  memperjuangkan haknya tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana,” tandas Abetnago.

Dari 32 warga yang ditangkap, 12 di antaranya saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 20 orang dibebaskan itu juga dalam kondisi luka fisik akibat penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.

Abetnago membeberkan, dalam  peristiwa tersebut terdapat sejumlah pelanggaran HAM serius terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan sebagaimana telah  disahkan dalam UU No.5/1998. Pelanggaran serius ini paling tidak dapat dikategorikan dalam bentuk perbuatan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana  diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi menentang Penyiksaan.

Baca Juga :  CR7 Marah Madrid Jual Oezil

“Termasuk aturan internal kepolisian dilanggar oleh anggota kepolisian. Kami meminta agar pelaku penyiksaan terhadap warga diproses secara hukum. Meminta pemerintah tidak menegasikan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan, apalagi kebijakan yang akan dibuat berdampak langsung terhadap masyarakat,” ucap Abetnego.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

20 Komentar

  1. Yg emas bisa diuji sampai ke level pusat, kalau loyang sih cuma laku sama orang yg terpuruk di kedai pinggiran kampung. Ocehannya seolah berkilau mengkilat padahal cuma imitasi yg hanya becus mengelabui sesama awam di kampungnya.

  2. @hayuara dongoran: yang namanya pedagang langit biasanya tidak berani berpijak di bumi layaknya orang banyak, tapi bersembunyi di bawah tanah, alias tidak bertanggungjawab alias tidak jantan. Klaim jago, ahli, atau pintar masalah ini masalah itu, tapi ketika ditanya lebih jauh tidak bunyi. Malah mengalihkan ceritera. Marsamburetan…Kalau sudah tersudut, lari-larinya mengandakan orang lain. Bisa dimengerti karena bisnis mereka memang hanya “NINNA, KATANYA, PANDOK NI HALAK”…Tak apa-apa karena yang mereka dapat paling cuma angin, alogo, haba-haba….

  3. JH, jalan terus!
    Sampai keliharan secara terang-benderang mana emas, mana loyang.
    Avonturirisme cepat atau lambat akan berlalu. Hanya soal waktu. Masyarakat semakin cerdas memilih dan memilah antara sikap merpati (tulus) dengan ular (licik).

    HD

  4. Bo… anggo au Amangoi parbustak-bustak do. Inda porlu diau politik, au namargulu bustak sajo do karejokku di pasaran….Napotting diau ulang sanga sega dango-dangokku haranni politik…

  5. Ha..ha….si The Dragon muse mattong andalanmu Kritikus Partabagsel…Sian mahasiswa pe ia di UMTS madung dibinoto do sanga songon dia main nia…..UUD

  6. Inda porlu manjawab kecet horbo na madung bonom di bustak, tinggalkon songoni. Maju torus Sumurung, beteng do Bangun LP2TS, Abetnego Walhi, Mustar Bona Ventura Bendera dlsb dongan pendampingmu menggalang group pressure sian Jakarta tu Sidimpuan.

  7. Ha…ha…ulangho lari-lari Kritikus Tabagsel. Hum songoni dope parsapaan inda bisa ho manjawabna…Tumagon ma pamittop lampumu.. Inda mampu ho…

  8. Pangan sado ho kecetmu munu Jolma Horbo, dongan-dongan aktifis rap masyarakat didukung tokoh-tokoh Jakarta maju torus. Kombur OMDO munu sarupo pepatah: “anjing menggonggong kafilah berlalu”. Inda maila ho dipartatai halak?

  9. @Kritikus Tabagsel : Kalau anda paham hukum, justru proses hukum itu yang anda kejar sekencang-kencangnya…Sekuat yang anda mampu. Bukan memvonis orang seenak perutmu. Mencampur adukkan wacana politik dengan hukum acara. Kalau anda tahu terlambat mengejar batasan waktu 90 hari ke PTUN, itu urusan anda. Kalau kalau tidak puas gugat pidana saja sampai tembus angan-angan itu. Tak ada yang melarang. Dorong supaya segera P21, maju ke pengadilan dan sidang. Tapi jangan lupa, sampai di sana pun azas praduga tak bersalah masih berlaku, sebelum HAKIM memutuskan vonis bersalah atau tidak bersalah. Kecuali anda sendiri seorang amatiran yang arogan tapi sekaligus dungu mendaulat diri sebagai HAKIM JALANAN, maka semua orang yang anda persangkakan itu sejak kemarin sudah BERSALAH. Hanya diri anda yang benar. Forum ini bukan pengadilan. Tapi forum wacana. Dan dari rangkaian statement anda di mimbar ini, semua orang tahu, anda adalah seorang avonturir dan opportunis sejat, yang ingin mengusai panggung wacana dan massa dengan OMONG KOSONGMU itu. Si jolma horbo ini bertanya pada si Daniel karena katanya dia ahli internasional, kenapa kau yang sibuk menyambar. Kalau si Daniel tak bisa menjawab itu penanda dia cuma OMDO, biar sidang pembaca tahu siapa saja komentator yang cuma OMDO. Itu saja…

  10. He Jolma Horbo alias kerbau dungu! Gugatan PTUN diatur UU tenggang waktu 3 bulan setelah SK diterbitkan Tahun 2010. Kalau tidak karena perintah Kapolres AKBP Subandriya kepada management PT. AR utk serahkan dokumen Amdal ke masyarakat Juni 2012, masyarakat takkan tahu apa isi dokumen publik Amdal PRT. AR. Ente ngoceh suruh gugat PTUN? Udah daluwarsa, bego! Sejak 26 Juli 2012 masyarakat Muara Bt Toru sudah laporkan kasus kejahatan Amdal Pemkab Tapsel ke Ditreskrimsus Poldasu sesuai LP No. LI/144/VII/2012/Ditreskrimsus. Ketua Komisi Penilai Amdal, Saulian Sabbih Situmorang notabene Asisten-2 Pemkab sesuai Surat Wadir Reskrimsus AKBP Rudi Setiawan SIK, SH, MH No. K/1529/VIII/2012 tgl 6 Agustus 2012 sudah diperiksa. Tindaklanjut proses hukumnya apa? Tanya Wisynu AS Kapolda kok Ditreskrimsus memble? Investigasilah, intervensi siapa?
    Azas praduga tak bersalah berlaku dalam situasi apa? Dokumen otentik Amdal yg gamblang tertera keterangan palsu dah dikasi ke Poldasu alias “sudah tertangkap tangan”, kok ente ngigau azas praduga tak bersalah?
    Last but not least, dengan fakta gamblang begini, masih wajibkah masyarakat anggap SK Bupati sah? Introspeksi, mawas diri, tak usahlah “angkat telor” sama si Ongku dan Syahrul, tokh faktanya mereka tak anggap perlu memperhitungkan keberadaanmu di Tapsel ini !

  11. @Kritikus Tabagsel: Kalau sebuah SK Bupati diduga cacat hukum, apa yang anda lakukan? Gugat di PTUN! Sidang, Putus, Habis! Pilihannya menang atau kalah! Kalau ada proses pembuatan sebuah SK dianggap mengandung kriminal seperti penggelapan bukti, apa yang anda lakukan? Ajukan gugatan pidana ke pengadilan terhadap orang-orang yang menurut anda terlibat! Pilihannya menang atau kalah! Sidang Putus Habis! Hukum Indonesia menganut azas praduga tak bersalah! Jadi sebelum ada keputusan pengadilan yang berbeda, SK Bupati tetap sah dan orang-orang yang anda curigai itu tidak bersalah! Kecuali anda mendaulat diri anda sebagai HAKIM dan sekaligus PENUNTUT UMUM dari pengadilan jalangan. Anda Menang!!!

  12. Cekak sekali pikiran kawan kita Kritikus Tabagsel ini? Wajar kalau saya jolma horbo parbustak-bustak bertanya kepada para ahli seperti Bung Daniel. Dia mengklaim dirinya ahli international maka wajar kita bertanya. Kenapa si Kritukus Tabagsel yang menyalak? Jangan2 di Daniel ini juga nama lain dia yang kesekian. Jolma Horbo tidak bertanya pada Morniff, Tabagsel, dan Eremha karena Jolma Horbo tahu bukan itu keahlian dia. Keahlian dia cuma agitasi dan provokasi. Logikanya lompat-lompat, kayak kuda lumping. Dari analisis wacana, besar kemungkinan dia seorang avonturir dan oportunis tulen. Mungkin kuliah juga gak lulus senang nyontek dan nitip absen. Mau lulus pake duit alias bayar….Bisnisnya mungkin cuma jual langit…Kalau Kritikus Tabagsel adalah nama lain dari Daniel, tidak perlu bertekak, nanti ketahuan. Sebagai ahli internasional, jelaskan saja pertanyaan Jolma Horbo, biar mencerahkan bagi masyarakat banyak….itu saja

  13. betul tu bg putra tabagsel sbaiknya individu individu yang cuma tahu sedikit permasalahan jangan banyak omong kosong dong , lagian siapa yang berani menjamin kalau limbah PT AR tidak berbahaya ,, walahuallam ..

  14. manusia lembu : menurut saya anda itu hanya antek antek PT AR jadi sbaiknya anda jgn banyak bicara kalau gak tahu asal mula masalah karna anda bukan putra daerah tabagsel ,

  15. Eremha, Kritikus Tabagsel. Morniff, sama tuh orangnya…. kog gak percaya diri pakai satu nama saja wahai……kakanda…

  16. Jolma horbo ini ngaku dogol tapi juga degil. Semua berhak tahu, tapi kapan dia berhak tahu? Jolma horbo boleh saja tahu SESUDAH dampak limbah meracuni masyarakat, tapi masyarakat terkena dampak limbah berhak tahu SEBELUM dirumuskan dan diputuskan adanya limbah mau dibuang ke daerah mereka, dan bukan sesudah diputuskan sepihak penguasa lantas masyarakat dicekoki pembenaran sepihak limbah mau dibuang ke daerah mereka. Sebelum diputuskan limbah mau dibuang, masyarakat BERHAK ikut menentukan bersama penguasa dan pengusaha, dan bukan sesudah diputuskan penguasa dan pengusaha thok lalu masyarakat dipaksa –dgn pengawalan aparat bersenjata– utk menerima.
    Masalah kualitas baku mutu, parameter air baku dan segunung istilah ilmiah “hatu-belau” lain adalah hal sekunder. Yg prinsip primer justru adalah: Apakah masyarakat berhak ikut menentukan atau tidak? Apa kata perundangan? Masyarakat berhak atau tidak? Jawab dulu ! Kok malah topik debat jadi ngawur? Ini mutlak tengkar sesat !

  17. @ Daniel : kalau Bung Daniel sudah ahli berkelas internasional alangkah baiknya menyumbangkan pikiran yang mencerahkan bagi masyarakat banyak supaya mereka mendapat pengetahuan yang benar mengenai kualitas air dan mekanisme pengelolaannya. Masyarakat awam saat ini sangat memerlukan pengetahuan mengenai apa itu air baku, apa parameter air baku? bahan/logam apa saja yang berbahaya bagi kesehatan manusia? bagaimana ambang batas kualitas air bagi kesehatan manusia? apa saja kelas air baku? bagaimana mekanisme pengujian kualitas air baku? dan bagaimana mekanisme perbaikan kualitas air?, bagaimana mekanisme kerja kilang pemunian air sisa pabrik?

    Kalau tak ahli, tidak akan bisa menjawab pertanyaan begituan. Kalau saya cuma jolma horbo, sukanya marbustak-bustak saja,…saya paham cerita itu, tapi karena bukan ahli saya tidak berani menjelaskannya. Biarlah orang yang ahli seperti Bung Daniel yang menjelaskan….

  18. Comment Saya begini :
    1.Secara analisa masyarakat marah dan anarkis karena ada sebab akibat
    Sebabnya seperti Ini :
    ~ Tidak ada manusia marah kalau tidak dipancing yang memancing adalah subernya adalah Bupati sendiri kenapa sudah di janjikan kemasyarakat jalur pipa limbahnya sudah jelas tetapi dirubah nah seharusnya Bupati yang seharusnya ditanggkap ,karena jalur pipanya diperpendek dan langsung di buang kesungai,sedangkan setau saya hasil olahan air limbah tidak boleh di gabung dengan air baku yang di pakai sehari-hari masyarakat itu persoalannya .karena hasil olahan air limbah ada kategorialnya lawak buang ke sungai karna air limbah logam berat sangat berbahaya apabila di buang langsung kesuangai yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari menurut saya sudah pas dibuang sesuai yang di ketahui masyarakat sebelumnya kalau menurut saya BUPATI Nya saja di Panggil atau di Tanggkap karena sumber masalah adalah pemerintah setempat.
    2.Air Limbah tidak boleh di gabung dengan air baku karena air limbah seperti apapun kata teori tetap aja ada lolos logam beratnya dan mencemari dan secanggih apapun alat itu pasti ada
    saatnya Rusak( trouble)
    3.Saya perna menangani soal air limbah bersekala Internasianal tetapi tetap aja ada masalah bung tidak bisa di jamin 100% bisa air itu baik, pasti ada yang lolos ,makanya air limbah tersebut tidak mudah mengatakan air itu gampang di olah ,air limbah yang lolos itulah yang
    bisa berbahaya.Mari kita sadar bahwa air adalah sumber kehidupan jangan sempat orang luar menikmati hasilnya kita menikmati sakitnya makanya saya memberikan komentar mari kita
    selamatkan lingkungan yang tadinya nyaman dan sehat sehat dan jangan di biarkan sepihak
    saja menikmati.Peminpin daerah cohtohlah cara kepeminpinan Gubernur DKI Jokowi dan Ahok
    yang sangat di senangi oleh ratyat.

    Demikian komentar dari saya,Thanks
    lingkungan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*