Pendidikan di Tapsel dinilai masih marak pungli

MEDAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Birokrasi bersih mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, hari ini.

Pengunjukrasa menilai pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan harus diperhatikan, kareba banyak bangunan sekolah yang tidak selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2012 sehingga anak sekolah didaerah tersebut mengalami kekurangan fasilitas sekolah.

Koordinator Aksi, Andi Lumalo Harahap menuding Dinas Pendidikan Tapsel melakukan pemaksaan pungutan liar atas pemberkasan sertifikasi guru yang dilakukan oknum Disdik Tapsel sekitar Rp200.000 setiap kali pemberkasan dengan dalih uang terima kasih.

“Ini sudah merupakan gratifikasi, namun semua diam bahkan seolah-olah hal biasa,” sebutnya.

Bahkan, pungli juga terjadi bagi siswa-siswa yang baru lulus dan mengambil SKHU/Ijazah dari pihak sekolah. “Kami menduga guru terpaksa melakukan pungutan kepada siswa karena sudah dipaksa dari pemerintah Tapsel,” tambahnya.

Untuk itu, para pengunjukrasa meminta agar DPRD Sumut memanggil para pejabat yang berwenang di Tapsel untuk mempertanyakan bobroknya pendidikan didaerah tersebut.

Para pengunjukrasa membubarkan diri setelah, staf humas DPRD Sumut, Rospita Pandiangan menjumpai para pengunjukrasa dan berjanji akan menyampaikan tuntutan pengunjukrasa kepada pimpinan DPRD Sumut.

Waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pemprovsu Desak Ongku Lapor Pemindahan Ibu Kota Tapsel

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*