Pendidikan Padang Lawas Perlu Berbenah, Perbaiki kesalahan Dimasa Lampau

Perhatikan Kemampuan Kepala Sekolah

Palas – Pemerintah dengan segala upaya menerbitkan berbagai peraturan, dalam hal ini mulai dari peraturan pemerintah (PP) peraturan menteri (PERMEN). Namun, kebijakan yang diambil jauh dari PP dan PERMEN tersebut. Hal ini sangat berdampak pada Pendidikan di Kab. Palas kedepannya.?

Yang paling parah adalah pemberian tugas tamabahan bagi Guru sebagai Kepala Sekolah yang tidak mengacuh pada PERMENDIKNAS no.28 tahun 2010, pada bab II pasal 2 ayat 2, Secara jelas mengatakan bahwa persyaratan akademik harus memiliki kualifikasi S1 atau DIV. Memiliki golongan ruang serendah – rendahnya III/c. Pasal 7 ayat 2 Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah minimal 100 jam. Pasal 10 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. Ayat (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
Sudah sangat jelas tentang standar dan kualifikasi Kepala sekolah, Hadirnya peraturan ini, juga membawa konsekuensi logis akan perlunya kebijakan penilaian kinerja kepala sekolah, yang di dalamnya perlu melibatkan Pengawas Sekolah. Kendati demikian, penilaian kinerja kepala sekolah tampaknya belum bisa dikembangkan menjadi kebijakan resmi Dinas Pendidikan Palas.

Ironisnya, di Padang Lawas ketentuan itu dikesampingkan, yang jadi Kepala Sekolah adalah yang berdasarkan BAPERJAKAT, tidak melibatkan pengawas sekolah dalam proses rekrutmen dan pengangkatan tersebut, Malah yang dilibatkan justru orang-orang yang sebenarnya tidak berkepentingan langsung dengan pendidikan, dan hadir dalam bentuk “titipan sponsor”. Dimana fungsi pengawas kita di sibuhuan ini?
Atau hanya diposisikan sebagai “penonton” belaka pengawas itu ?

Baca Juga :  PAD Pemko Padangsidimpuan TA 2014 Lampaui Target

Yang sangat diperhatikan hanyalah sistim kedekatan moril dan material, apabila hal ini masih akan berlanjut sepanjang abad, maka kita jangan berharap kualitas pendidikan di Padang Lawas akan setara dengan Kab./Kota lain, hal ini lah salah stunya yang harus diperhatikan dan harus mempertimbangkan jabatan kepala sekolah agar dipimpin oleh orang yang tepat.

Stop Pemotongan

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin, membantu kelancaran belajar-mengajar dan berpartisipasi untuk membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak dalam mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

akan tetapi banyak kepala sekolah yang menyalah gunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Dana bantuan dalam bentuk beasiswa miskin (BSM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semena-mena dipotong oleh segelintir kepala sekolah dengan berbagai macam Modus bahkan komite sekolah tidak terlalu dilibatka dan para guru juga tidak tahu pasti siapa ketua komite.

Kepala sekolah perlu di ingatkan kembali Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Utamanya pasal 43 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Sedangkan ayat 2 menegaskan, lembaga yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan denda paling banyak Rp750 juta. BSM.

Baca Juga :  15 Petani Karet dari Taput dan Tapsel Ikuti Pelatihan Pertanian Organik di Simalungun

Diharapkan kepada Pemerintah agar menindak tegas Kepala Sekolah yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi. Bagaimana program pemerintah akan wajib belajar Sembilan tahun apabila hak-hak siswa miskin saja di kantongi kepala sekolah??
Demi tercapainya Filosopi Padang Lawas BERCAHAYA mohon kepada Kepala Sokolah yang rakus untuk mengundurkan diri.

/Hasnul HD

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*