Penegakan Hukum di Laut – Menteri Susi Teken MoU dengan TNI AL

(Antara/reno esnir) KERJA SAMA BIDANG KELAUTAN: KSAL Laksamana TNI Marsetio (kanan) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjabat tangan seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL di lobi gedung utama Mabes AL Cilangkap, Jakarta, Senin (1/12). Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk mengelola kembali hasil kelautan Indonesia, terutama di bidang perikanan, melalui penegakan dan pengawalan kebijakan moratorium kapal asing, eks asing serta pelarangan transhipment dan menyelaraskan peraturan laut Indonesia dengan peraturan internasional mengenai penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan KSAL Laksamana Marsetio melakukan penandatanganan kerja sama terkait illegal fishing dan kemaritiman. Ada tiga kerja sama yang dilakukan, mulai dari pembinaan terhadap nelayan hingga penegakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) dilakukan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12). Susi yang mengenakan kebaya putih dengan kain dan selendang senada berwarna hijau datang bersama jajaran eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ada tiga penandatanganan perjanjian kerja sama. Pertama antara eselon I KKP dan dinas hidrografi TNI AL, dalam konteks pembuatan peta sebab selama ini kan para nelayan kita enggak tahu nih, ini wilayah kita yang mana, wilayah negara tetangga yang mana, berkaitan dengan perbatasan,” ungkap Marsetio usai penandatanganan.

Kerja sama tersebut juga meliputi pemetaan terhadap wilayah kelautan Indonesia. Itu dilakukan agar para nelayan memahami mengenai kriteria musim ikan dan kawasannya.

Baca Juga :  Presiden: Kepala Daerah Jangan Asyik Berpolitik

“Misalnya pada bulan November dan Desember di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa. Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan. Di mana daerahnya,” kata Marsetio.

TNI AL dan KKP juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai pendidikan penegakan hukum di laut terhadap para nelayan. Ini dilakukan supaya tidak ada kesalahpahaman dalam hal koordinasi.

“Kita akan berikan pelatihan, yang aman untuk laut. Hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional, bagaimana kebiasaan-kebiasaan internasional di laut yang itu juga supaya tidak ada kesalahpahaman apabila bertemu dengan kapal-kapal asing dan supaya para nelayan kita juga tahu oh ini kapal dari nelayan-nelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal (patroli) KKP, kapal-kapal AL,” jelas perwira tinggi bintang empat itu.

Kerja sama terkait pertukaran informasi juga dilakukan kedua institusi negara tersebut. Ini berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuan-temuan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Meski begitu, menurut Marsetio, TNI AL tidak menyiapkan kapal-kapal khusus untuk menangani illegal fishing. Kapal patroli TNI AL dilakukan juga sekaligus untuk menjaga kedaulatan dan diplomasi.

“Penguatan dalam patroli, termasuk juga bagaimana exchange informasi data, contoh di KKP punya data FMS (Fishing Monitoring System), data itu sudah di-link ke Puskodal kita, areanya di mana, sehingga data yang dimiliki KKP dimiliki juga oleh TNI AL,” ucap Marsetio.

Baca Juga :  Merapi Tertutup Kabut Tebal Malam Ini

“AL memiliki tiga peran, tidak hanya mengawasi illegal fishing. Pertama military role dalam konteks penegakan kedaulatan. Kedua peran penegakan hukum, ketiga peran diplomasi. Enggak ada kapal kita yang khusus untuk illegal fishing. Kapal melakukan patroli ketiganya (peran) melekat itu,” tandasnya.

Sementara itu, Susi menyatakan MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Susi menyebut perjanjian ini menjadi pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan di dalam bidang kelautan.

“Mudah-mudahan dengan MoU yang telah dibuat departemen KKP dan kesatuan TNI bisa menjadikan tujuan utama dari visi misi presiden untuk menjadikan Indonesia berdaulat di kelautan bisa tercapai dengan baik. Mou ini sangat penting, menjadi pilar pertama departemen KKP dengan TNI agar laut Indonesia bisa dihargai, dan kemakmuran rakyat bisa tercapai,” tandas Susi. (dtc)

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*