Penempatan Pengurus KUD Serba Guna sebagai Perambah Hutan Dinilai Keliru

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penyidikan Perlindungan Hutan (PPH) dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dinilai keliru menempatkan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna (SG) unit usaha otonom Barumun-Sosa TS sebagai tersangka perambah hutan.

“Pengurus KUD SG unit usaha otonom Barumun-Sosa adalah perpanjangan tangan dari 450 orang pemilik lahan seluas 900 Hektar yang terletak di desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang memiliki legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) secara Program Nasional (prona) tahun 1998, ” ujar penasehat hukum pengurus KUD SG unit usaha otonom Barumun-Sosa hukum Hasrul Benny Harahap, SH, M.Hum kepada wartawan di Padangsidimpuan, Selasa (24/8).

Dikatakan, anggota 450 orang yang tergabung dalam KUD SG tersebut, juga telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Rantau Prapat yang merupakan akat pembiayaan Al-Murabaha No.108/PMR/III/2005/SUP atas nama orang per orang dengan luas lahan 2 Hektar per Kepala Keluarga (KK), yang sampai saat ini kebun tersebut belum dikuasai oleh pemilik selaku nasabah bank, karena masih terikat dengan jaminan hutang sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank.

“Apabila masa waktu kredit 60 bulan (5 tahun) dan atau masih berjalan kredit, nasabah belum diserahi hak penguasaan atau hak pengelolaan kebun tersebut, karena masa kredit sejak Mei 2005 sampai Mei 2010, ” terang Hasrul Benny.

Menurut Benny, kebun kelapa sawit tersebut bukanlah milik koperasi. Tetapi milik pribadi orang per orang berdasarkan SHM yang dimiliki anggota dengan luasan 2 Hektar / KK yang penerbitan sertifikatnya berdasrkan Peraturan Daerah (Perda) No.14 tahun 1998 tentang Tata Ruang yang di syahkan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara, Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tapsel, dengan surat putusan No. 188. 342-20 tahun 1999 tanggal 7 April 1999.

Baca Juga :  SELAMAT TAHUN BARU 2010

Kemudian, pengurus KUD SG atas nama anggota selaku nasabah Bank adalah pihak pembeli yang pada waktu itu kebun kelapa sawit tersebut sudah produksi dan berusia antara 10 s/d 15 tahun.

Seluruh anggota yang memiliki lahan tersebut berdiri di atas sertifikat, bukan ijin lokasi, yang artinya, ijin lokasi terdahulu dengan sendirinya telah mati dan batal setelah terbitnya SHM, ” paparnya.

“Seharusnya PPNS Direktorat PPH dan Konservasi Alam Kemenhut RI terlebih dahulu membuktikan peristiwa yang di persangkakan tentang pasal 50 ayat (3) hutuf (a) terhadap pengurus KUD SG unit usaha otonom Barumun-Sosa TS, jangan malah di politisir, “ujarnya.

Sementara itu penasehat KUD SG unit usaha otonom Barumun-Sosa, H Pangaduan Hasibuan mengakui bahwa seluruh anggota yang berjulah 450 KK di atas lahan 900 hektar merupakan pemilik lahan seluas 2 hektar / KK.

Unit usaha KUD SG bukan pemilik badan hukum seperti apa yang disangkakan tentang pasal 78 ayat (14) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, karena pemilik badan hukum adalah KUD SG Kota Pinang yang diketuai H. Syukri Nasution dan Sekretaris H Sonhadji yang keduanya penduduk Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

“Kami mohon kepada pihak Pengadilan Negeri (PN) P. Sidimpuan yang akan menyidangkan perkara ini agar membebaskan pengurus koperasi kami dari tuntutan hokum dan meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan untuk menangkap pelaku penjarah dan pencuri TBS milik anggota yang merupakan objek perkara yang saat ini sebagai barang titipan, ” ungkapnya.

Baca Juga :  Siswa Kota PadangsidimpuanDiimbau Tak Coret-coret Seragam

Ditambahkan, dalam akta pembiayaan antara Bank dan nasabah selaku pemilik lahan, pada pasal 12 jelas dikatakan, seluruh resiko baik tentang fisik maupun dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah selaku pemilik lahan.

Praktisi hukum Tri Darma Setiawan, SH dari Lembaga Bantan Hukum (LBH) wilayah I Sumbagut menyatakan, seharusnya PPNS Direktorat PPH dan Konservasi Alam Kemenhut RI terlebih dahulu menyelesaikan konflik kepemilikan di dalam objek perkara, karena anggota koperasi ada di dalamnya berdasarkan hak yang syah yaitu SHM sesuai UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 bahwa SHM adalah hak kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi, sementara kita dikenakan undang-undang yang berlaku surut yakni SHM terbit tahun 1998, UU No.41 tentang kehutanan diterbitkan tahun 1999.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67155:penempatan-pengurus-kud-serba-guna-sebagai-perambah-hutan-dinilai-keliru-&catid=51:umum

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. saya mengikuti beberapa kali persidangan kasus ini, kalau tdk salah terdakwanya Ely Hrp Cs. yang janggal saya lihat ketika hakim tidak mempertimbangkan pendapat saksi ahli yg kebetulan staf ahli Menhut bid.Agraria. Hakim dan jaksa bersandar pd SK Menhut no 44, pdhl SK tsb sipatnya masih menghunjuk wilayah hutan Bukan menetapkan. Kabar yang kami dapat di Psp bahwa yang memanen sawit di lokasi sengketa adalah Oknum H.SS. warga Psp. Banyak kepentingan di dalamnya.
    wajar kita mempertanyakan independensi hakim dan jaksa. Dari keluhan salah seorang terdakwa, terlalu besar permintaan aparat hukum dalam perkara ini. kemudian boleh di pertanyakan prosedural penangkapan meraka.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*