Penerimaan CPNS harus bebas KKN

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan pemerintah, khususnya di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara segera dibuka lagi, tentu saja disambut gembira oleh masyarakat, namun sebagian mereka meragukan sistem seleksinya yang disebut-sebut sarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Berdasarkan pengalaman selama ini, setiap kali dibuka lowongan CPNS peranan calo sangat dominan. Tanda-tanda terjadinya KKN bisa dilihat dari banyak hal, misalnya mempersulit calon mendaftar dengan persyaratan tertentu, pembuatan soal ujian, pelaksanaannya di lapangan saat ujian, sampai ketika berkas ujian sudah di tangan panitia (tim penilai biasanya bekerjasama dengan perguruan tinggi). Di semua tingkatan itu rawan KKN sehingga dalam penerimaan CPNS tahun 2010/2011 nanti semuanya harus dievalusi dan ditingkatkan agar benar-benar bebas dari KKN.

Pada hakikatnya penerimaan CPNS untuk formasi 2011sangat bagus guna mengurangi angka pengangguran yang cukup besar dan terus meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan visi dan misi Gubernur Sumut Syamsul Arifin dan para kepala derah di kabupaten/kota yang menjanjikan akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi saat mereka sudah terpilih pada umumnya lupa dengan janji-janjinya. Apalagi kalau terkait dengan jargon rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit, jelas masih berupa angan-angan karena progres ke arah itu sepertinya semakin jauh dari kenyataan.

Daerah mana pun yang menerima CPNS hendaknya mengacu pada aturan yang berlaku dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, terapkan profesionalitas dan transparansi. Kalau memang Pemprovsu membutuhkan 482 orang jangan dikurangi dan belakangan ditambah lagi secara diam-diam. Begitu pula kalau kebutuhan PNS di Sergai 1579 orang, Langkat dan Deliserdang masing-masing 1000 orang, Pemko Medan 600-an orang dan daerah-daerah lainnya juga membutuhkan CPNS selayaknya diinformasikan agar masyarakat tahu.

Baca Juga :  PLTU Labuhan Angin Terancam Padam

Selain itu diharapkan, formasi yang dibuka harus benar-benar yang dibutuhkan, jangan diada-adakan kalau memang tidak diperlukan. Jangan karena punya anak, kemanakan tamatan fakultas bahasa Arab misalnya maka lowongan untuk PNS formasi itu dibuka, padahal tidak jelas penempatannya. Tegasnya, seleksi penerimaan CPNS  harus murni berdasarkan kualitas calon pelamar berdasarkan bidang dan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai memakai backing atau uang yang selama ini jauh lebih berperan sehingga yang lulus dikenal dekat dengan pejabat dan penguasa.

Kiranya hal-hal yang negatif harus diantisipasi oleh Gubernur Sumatera Utara  dan Bupati/Walikota supaya mereka masuk bekerja sebagai PNS bukan karena KKN, tetapi berdasarkan kualitas sehingga diharapkan dapat memperbaiki sistem pemerintahan khususnya sector pelayanan publik  yang bobrok di sejumlah departemen, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik. Kalau sistemnya tetap sarat KKN maka yang dapat dan menjadi PNS nanti tidak akan mau melayani masyarakat tapi minta dilayani lewat pemberian upeti dll.

Kekhawatiran terjadi KKN dalam penerimaan CPNS masih demikian tinggi. Seorang pemuda alumni Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara jurusan Etnomusikologi Edward Bangun, misalnya, masih merasa pesimis terhadap penerimaan CPNS yang dilakukan pemerintah. Mengapa pesimis? Hal itu disebabkan pemerintah tidak transparan terhadap informasi penerimaan CPNS khususnya mengenai formasi yang jelas baik mengenai jenjang strata seperti misalnya S1 maupun D3, sehingga masyarakat masih ragu untuk melakukan pendaftaran penerimaan CPNS. Yang diterima sebagai PNS adalah orang-orang titipan, bukan orang yang berhasil berdasarkan kualitas. Sudah menjadi opini di masyarakat bahwa kalaupun ada yang murni lulus sebagai PNS hanya untuk menutupi kasus agar tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan, namun sebagian masih merupakan orang-orang titipan atau orang yang memiliki backing atau uang.

Baca Juga :  Kasus Walikota Medan Berlarut-Larut

Justru itulah kita harapkan semua proses penerimaan CPNS harus dilakukan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, dari mulai awal sampai akhir (pengumuman). Sistemnya harus terbuka sehingga pelamar mengetahui berapa nilainya. Untuk itu,  tim penerimaan CPNS harus menampilkan daftar peringkat serta nilai yang didapat para peserta yang mengikuti proses seleksi ujian tertulis. Dengan  mengumumkan hasil tes secara transparan berarti menjadikan proses seleksi penerimaan CPNS nanti lebih terbuka, dan masyarakat pun akan lebih puas menanggapi hasil seleksi. Isu perekrutan CPNS yang disertai dengan KKN atau penyuapan selalu merebak setiap tahun. Seperti tahun lalu, sejumlah wilayah yang melakukan perekrutan CPNS diisukan tidak transparan dan menguntungkan pihak tertentu. Masyarakat menggugat namun tidak pernah jelas hasilnya. Lain halnya alau ujian CPNS terbuka dan transparan gugatan dan kecurigaan akan kecil jika dari awal seleksi sudah dilakukan secara transparan, orang-orang yang terpilih dan lulus seleksi PNS adalah mereka yang mempunyai kemampuan, dan pendaftar yang tidak lolos dapat menerima kenyataan.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128168:penerimaan-cpns-harus-bebas-kkn&catid=27:tajuk-rencana&Itemid=102

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*