Penerimaan CPNS Pemko Pematangsiantar Dilaporkan, Di Duga Penuh Kecurangan

Ujian seleksi PNS yang dilaksanakan Pemko Pematangsiantar diduga penuh kecurangan. Karena berdasarkan bocoran hasil scanning/scoring tim Universitas Indonesia diketahui selain pelamar yang lulus murni, diduga beberapa pelamar yang tidak lulus juga dinyatakan lulus dalam pengumuman yang diterbitkan Pemko Pematangsiantar.

Gerakan Rakyat Penyelamat Harta Negara (GERPHAN) pun melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Mabes Polri.
Direktur Gerakan Rakyat Penyelamat Harta Negara (GERPHAN) Yanto Dear Mando, melalui siaran persnya, Rabu (26/1/2011) menyebut dugaan kecurangan nonteknis yang patut dicurigai dalam seleksi penerimaan CPNS Pematangsiantar tahun 2010 adalah kerja sama antara Pemko dengan  Universitas Indonesia yang letaknya sangat jauh.

Menurut dia, agar biayanya lebih murah, lebih mudah dikontrol, dan untuk menghemat biaya operasional, sebaiknya kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara. Namun, hal itu tidak dilakukan  Pemko, tetapi malah bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Dengan adanya sejumlah keluarga pejabat mulai dari anak kandung Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan anak Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar yang lulus, Yanto Dear menduga ada permainan dalam seleksi penerimaan CPNS itu.

Yanto melaporkan panitia seleksi penerimaan seleksi CPNSD Kota Pematangsiantar dan Unversitas Indonesia ke Mabes Polri atas dugaan berkolusi memanipulasi kelulusan peserta seleksi CPNSD tahun 2010.

Pengaduan itu sudah diterima oleh Mabes Polri dengan bukti lapor nomor : TBL/10/I/2011/ Bareskrim tanggal 10 Januari 2011 dengan tuduhan dugaan pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu atau dan korupsi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP dan atau pasal 12 B UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Perampok Bank CIMB Niaga Medan Divonis 11 Tahun Penjara

Untuk melengkapi laporan itu Yanto Dear menyebut telah meminta agar Universitas Indonesia memberikan seluruh dokumen seperti scanning/scoring atau lembaran kertas ujian, validasi rangking, dan nilai.
Atas permintaan UI, Yanto telah mengajukan surat   Nomor.044/H2.R4.2/HMI 04.02./ tanggal 7 Januari  2011 yang meminta perpanjangan waktu menanggapi permintaan informasi yang  ditandatangi Kepala Kantor Komunikasi UI, Wisnu Juwono.

Gerphan  mendesak Bareskrim Mabes Polri sesegera mungkin melakukan penyelidikan. Ada kekhawatiran upaya untuk menghilangkan bukti dari masing-masing pihak yang dilaporkan.

Untuk menjaga efektifitas laporannya, Gerphan juga meminta Kepala BKN, Menpan, dan Wali Kota Pematangsiantar untuk sementara tidak memproses penerbitan SK para pemenang sebelum penyelidikan yang dilakukan polisi dituntaskan. (tribun-medan.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*