Penerimaan CPNS Sumut Dituding Sarat KKN

Sab, Des 5, 2009 – www.beritasore.com

MEDAN (Berita): Wakil Ketua DPRDSU, Ir H Kamaluddin Harahap Msi menilai, penerimaan CPNS di sejumlah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara sarat KKN. Untuk itu, pihaknya menilai perlu segera dibuat Panitia Khusus (Pansus) permasalahan CPNS di Sumatera Utara.

Hal itu dikemukakan Kamaluddin Harahap kepada wartawan di Medan, Jum’at kemarin, menanggapi pemberitaan media dan adanya laporan diterimanya terhadap permasalahan dalam penerimaan CPNS di Sumatera Utara.
Kamaluddin menilai, kerjasama dilakukan sejumlah kepala daerah atau Pemkab dan Pemko dengan Uniesitas Idonesia (UI) Jakarta, dalam penerimaan CPNS disinyalir penuh permainan.

“Kita heran mengapa para kepala dearah atau pemkab dan pemko ngotot menjalin kerjasama dengan UI. Padahal kita memiliki USU, yang sebelumnya menjadi menjalin kerjasama dalam penerimaan CPNS. Jangan-jangan kerjasama dengan UI tersebut ingin mengambil ceha permainan dalam penerimaan CPNS, karena USU sebelumnya sudah terbukti tegas dalam menjalan kerjanya,” kata Kamaluddin Harahap.

Untuk itu, agar mengetahui dan mengungkap dugaan adanya permainan dalam penerimaan CPNS di daerah Sumatera Utara, maka DPRDSU sangat tepat membentuk Pansus permasalahan CPNS di Sumut. “Wacana pembentukan Pansus permasalahan CPNS di Sumut ini akan segera kita bahas di Komisi A DPRDSU.

Pansus ini nantinya bertugas memanggil sejumlah kepala daerah yang melaksanakan penerimaan CPNS, guna dimintai penjelasannya,” kata Kamaluddin juga Ketua DPW PAN Sumut. Selain itu, jika ada kecurangan dalam penerimaan CPNS dilakukan daerah maka Pansus nantinya akan memeriksa langsung berkas atau hasil ujian para peserta CPNS.

Baca Juga :  9 Pemain Sepak Bola Dengan Free Kick Paling Baik Di Dunia

“Dewan akan datang langsung melihat berkas atau hasil ujian para peserta CPNS yang dilaksanakan UI. KIta akan lihat semua print out para peserta CPNS, jika ditemukan kecurangan maka kita akan membuat rekomendasi kepada penegak hukum,” kata Kamaluddin.

Untuk itu, lanjut Kamaluddin, kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya para peserta CPNS agar melaporkan jika ada temuan atau informasi akurat mengenai kecurangan CPNS di daerahnya masing-masing. Hal ini diperlukan, agar dewan mudah menjalankan tugasnya dan memiiki bukti untuk melakukan pressure atau tekanan kepada pihak terkait.

“Kita berharap masyarakat Sumatera Utara pro aktif memberikan informasi kepada dewan, jika ada menemukan atau mendapatkan informasi mengenai kecurangan penerimaan CPNS. Sebab dewan sangat berkeinginan dalam penerimaan CPNS di Sumatera Utara ini bebas dari KKN.(irm)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*