Penetapan Caleg DPRD Tapsel Dapil IV an. Henrima Harahap Tetap Berlaku – PTUN Medan Perintahkan KPUD Tapsel Tunda Penggantian Henrina

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan)

Padangsidimpuan (AKS) – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan) dalam perkara gugatan  Keputusan KPUD Tapsel atas penggantian Caleg Terpilih Anggota DPRD Tapsel Pemilu 2014 an. Henrima Harahap dalam perkara  No.50/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 22 Juli 2014  telah mengeluarkan keputusan berupa Penetapan pendahuluan (putusan Provisi) atas perkara itu dengan menetapkan mengabulkan permohonan Henrima dan memerintahkan KPUD Tapsel untuk menunda proses merintahkan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa Surat Keputusan No. 052/KPTS/KPU KAB/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 037/KPTS/KPU.KAB/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 berupa  “BERITA ACARA NO: 047/KPU-TS/BA/VII/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Tapanuli Selatan Pemilu tahun 2014 dan menyatakan  Henrima Harahap  yang telah ditetapkan KPUD Tapsel sebaga Caleg Terpilih dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tapsel IV masa jabatan 2014-2019 sesuai Berita Acara Rapat Pleno No. 028 tanggal 12 Mei 2014 MASIH BERLAKU.

Dan penetapan itu telah diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim  PTUN Medan yang terdiri dari Ketuanya Sugiyanto,SH dan Juliah Saragih,SH serta Joko Agus Sugianto,SH selaku masing-masing angota hakim serta juga telah dibacakan didepan persidangan yang terbuka untuk umum.” Benar, PTUN Medan telah mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yakni SK Penggantian dari Henrima kepada Mahludin Siagian,SH sebaga Caleg Terpilih Partai Golkar dan juga menetapkan SK Penetapan Henrima sebelumnya sebagai Caleg Terpilih masih berlaku ,”demikian hal ini diterangkan Marwan Rangkuti,SH dan Irfan,SH.,M.Hum selaku kuasa Henrima dikantornya Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Padangsidimpuan ,Senin (04/08) pada wartawan;

Baca Juga :  Korupsi PS Sidimpuan Ditemukan Kejanggalan
Marwan dan juga didampingi Irfan menambahkan bahwa dengan adanya penetapan PTUN Medan itu secara hukum dngan masih berlakunya penetapan Henrima maka Henrima harus segera diusulkan ke Gubenrnur untuk dilantik menjadi Anggota DPRD Tapsel period 2014-2019 dan menunda proses pengusulan Mahludin Siagian,SH sebaga Caleg Terpilih Partai Golkar sebagaimana amar penetapan hakim. Dan secara hukum pula tindakan pengangkangan atas keputusan hukum itu dapat dikategorikan Kejahatan jabatan yakni menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam  ketentuan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, Pasal421 KUHP. (vide Putusan Mahkamah Agug RI No. 1340/Pid/1992 yang menegaskan “menyalahgunakan kewenangan” dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (detournement de pouvoir), serta tindakan dimaksud juga melanggar pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta juga Pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2012 jo, No. 12 Tahun 2012 jo, No. 13 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilu jo. PKPU No. 31 Tahun 2008 i.c Pasal 9 huruf e yang menyebutkan “melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Oleh karenanya, kami mengaharapkan KPUD Tapsel sebagaimana sumpah dan kode etiknya yang menjunjung aturan hukum dan keputusan hukum dalam menjalankan kerjanya untuk segera mematuhi Penetapan Hakim PTUN Medan karena secara yuridis Penetapan itu wajib dijalankan sejak dikeluarkannya tanpa menunggu berkekuatannya hukum tetap atas perkara pokok yang sedang berjalan karena sifatnya langsung eksekutorial, kata Marwan Alumnus UISU Medan tersebut. (MR/email)
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  530 Pelamar Rebut 12 Kursi di Depag Kab. Madina

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*