Penetapan Gubsu Syamsul Arifin Jadi Tersangka – DPR Cium Bau tak Sedap

Jakarta, BATAKPOS

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin

Tercium aroma tak sedap dalam penetapan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka. Pasalnya, hasil audit BPKP yang seharusnya jatuh ke Kejaksaan Tinggi Sumut, ternyata malah diserahkan ke KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsudin mencium aroma tidak sedap dalam penetapan tersangka kasus korupsi yang menimpa Gubsu Syamsul Arifin. Akibatnya, terjadi perdebatan sengit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Senayan, Jakarta, Rabu (28/4).

“Ada bau tidak sedap. Kenapa hasil audit BPKP Sumatera Utara itu justru ke KPK, bukan ke Kejaksaan Tinggi SUmut,” tanya Aziz kepada pimpinan KPK yang hadir.

Menurut Aziz, seharusnya hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)  diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

Maka itu, Aziz menilai ada aroma tidak sedap dalam kasus yang menimpa Gubernur dari Golkar itu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah menjawab, “Kalau ada bau tidak sedap, kami sangat terbuka menerima informasi. Deputi Penindakan Ade Raharja bisa menjelaskan secara rinci.”

Menurut Ade, KPK tidak menerima hasil audit BPKP, melainkan dari  laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Jadi, dari BPK bukan dari BPKP Medan. Tapi dari BPK pusat di Jakarta. Setelah mendapat surat pengantar dari BPK, KPK melanjutkannya dengan penyelidikan. Dan  akhirnya melakukan gelar perkara serta penetapan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2000-2007 yang merugikan negara sekitar Rp31 miliar. Lalu kami mendengar bahwa Kejaksaan Tinggi Sumut juga melakukan penyidikan. Lalu kami pergi ke sana (Medan), ada Direktur Penuntutan Fery Wibisono,” papar  Ade.

Baca Juga :  Cerita di Balik Penemuan 18 Ha Ladang Ganja di Tor Sihite Oleh Danyonif 123/RW

Dari Kejaksaan Agung, lanjut Ade, ada dua orang tim. KPK pun berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. “Saat diputuskan, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) menyarankan agar kasus ini ditangani KPK saja. Saya ada notulen dan tanda tangan Aspidsus,” lanjutnya.

Namun, penjelasan ini masih belum bisa diterima Aziz. Dia mempertanyakan, kenapa bisa ada satu perkara yang dibagi dua. “Saya mencium aroma tidak sedap dalam kasus ini. Mengenai surat BPKP, kita akan duduk bersama secara khusus dan tertutup. Kita bisa saling buka data dan dipertanggungjawabkan,” tantang Aziz.

Politisi senior dari F-PDIP, Panda Nababan lalu membacakan laporan KPK kepada Komisi III. Dalam halaman empat disebutkan, “Tersangka Syamsul Arifin diambil alih dari Kejati Sumut. Kalau ini salah, tolong dikoreksi.”

Lagi-lagi, KPK lewat Chandra M Hamzah menyanggah dan mengatakan bahwa yang terjadi adalah apa yang sudah disampaikan Ade Raharja.

Anggota Komisi III Asdy Narang akhirnya meminta agar KPK lebih arif dalam mengumumkan seseorang sebagai tersangka, agar tidak menimbulkan interpretasi yang negatif. “Kenapa KPK mengumumkan Gubsu Syamsul Arifin sebagai tersangka di saat dia sedang melakukan rapat kerja di Bali dengan Presiden SBY? Wajar saja ada yang menduga ini ada apa-apanya. Saya minta ke depan KPK bisa lebih arif,” tandas Asdy.

Sementara itu, dari Medan dilaporkan bahwa Syamsul Arifin mendapat dukungan dari sekitar seratusan lebih massa yang mengatasnamakan Forum Anak Kolong Cinta Sumut. Dukungan itu diwujudkan dengan aksi demo di Mapolda Sumut, Rabu (28/4) pagi. Dukungan itu disampaikan terkait konflik Syamsul Arifin dengan anggota DPD RI asal Sumut, Rahmat Shah. Massa berseragam OKP Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan  (FKPPI) itu datang membawa karton dan spanduk dukungan terhadap Syamsul dan kecaman bagi oknum-oknum yang menekan orang nomor satu di Sumut tersebut.

Baca Juga :  Penukaran Uang Kertas Pecahan Lama Paling Lambat 20 Agustus

“Memerintahkan kepada kader-kader FKPPI Sumut sebagai anak kolong untuk menyatukan sikap dalam perbuatan dalam mendukung Gubsu memimpin Sumut dan siap berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, intimidasi dan agitasi dari pihak manapun juga dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tetap menjaga agar Sumut tetap kondusif,” teriak koordinator aksi, Yan Surya Darma.

cw-01/ded

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. ???? semua,,,, Datuk lela wangsa, Bang ripin itu orang baek koq di tahan,,,, ini tak adil, XXXX Busuk semua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. yang namanya korupsi baunya memang tidak sedap malah cenderung busuk bukan main ! kalau baunya harum tak mungkin orang peduli. botul do kan ?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*