Penetapan Tersangka & Penahanan Terkait Kasus PS Sidimpuan

pengadilan Penetapan Tersangka & Penahanan Terkait Kasus PS Sidimpuan Tersangka dugaan penyelewengan dan manipulasi dana Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan tahun anggaran (TA) 2008-2009, Hadi Ashari Nasution melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan praperadilan (prapid) terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Psp atas proses penanganan hukum yang diterapkan kepada dirinya. Praperadilan itu dilayangkannya Selasa (25/1) sekira pukul 15.00 WIB.

Permohonan praperadilan didaftarkan kuasa hukum Hadi Ashari yaitu Syamsir Alam Nasution SH MH, Hendra Pardamean Nasution SH, M Irsadi Nasution SH, dan Parwan Bangun Harahap SH ke Pengadilan Negeri (PN) Psp, yang diterima oleh staf Panitera Muda Pidana PN Psp Asran Hasibuan, dan melakukan registrasi atas permohonan praperadilan tersebut dengan Nomor: 01/Pid/Pra/2011/PN-Psp.

Hadi Ashari melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Psp atas dasar penahanan dirinya dilakukan penyidik Kejari Psp dinilai tidak sah jika didasarkan pada KUHAP. Karena, sesuai SKEP 002/PS.SIDIMPUAN/III-2008 tentang susunan Manajemen Tim PS Sidimpuan menghadapi kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 yang dikeluarkan Ketua Umum PS Sidimpuan, pemohon Hadi Ashara menjabat Wakil Manajer. Dalam kepengurusan manajemen PS Sidimpuan, status Hadi bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi salah seorang pengurus manajemen PS Sidimpuan yang dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang menerima bantuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Psp.

Kemudian alasan lainnya dalam isi permohonan praperadilan itu, manajemen sama sekali tidak mengetahui berapa total anggaran yang ditampung dalam APBD Kota Psp untuk diserahkan sebagai bantuan kepada PS Sidimpuan. Namun, biaya yang dipakai manajemen untuk mengikuti Kompetisi PSSI Divisi I Liga Indonesia XIV tahun 2008 mulai dari perekrutan pemain hingga kompetisi berakhir semuanya berasal dari Dispora selaku Pengguna Anggaran dalam APBD.

Adapun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana selama mengikuti kompetisi telah dibuat dan diserahkan ke Kepala Dispora Kota Psp melalui Bendahara PS Sidimpuan.

Namun, pada 18 Mei 2010, pemohon Hadi Ashari menerima surat panggilan Nomor: R.389/N.2,20/Dek.3/05/2010 tertanggal 12 Mei 2010 dari Kajari Psp Indrasyah Djohan SH. Kemudian pada 20 Juli 2010, Kajari Psp mengeluarkan surat perintah Nomor: 04/N.2.20/Dek.3/07/2010 tentang perintah penyidikan terhadap Hadi Ashari. Lalu, Hadi ditetapkan sebagai tersangka dan dalam berita acara pemeriksaan statusnya dibuat sebagai PNS dan jabatannya sebagai Kepala Bappeda Psp.

Baca Juga :  Libatkan Nama Mantan Bupati Tapsel - Poldasu Sita 3.000 Batang Kayu

“Padahal sudah secara jelas diketahui, jika Kejari Psp ingin mengusut dugaan penyelewengan dan manipulasi dana PS Sidimpuan, status klien kami adalah warga sipil biasa yang menjabat sebagai wakil manajer,” sebut kuasa hukum pemohon.

Tentang identitas Hadi yang dibuat penyidik Kejari Psp tersebut, menurut kuasa hukum Hadi dalam permohonan praperadilannya, ditemukan pelanggaran tentang identitas pemohon jelas berdasarkan hukum.

Penyidik Kejari Psp telah melanggar aturan hukum sebagaimana tersebut di dalam pasal 143 ayat 2 Sub (a) dan (b) KUHAP Nomor 8 Tahun 1981. Di mana berdasarkan uraian pasal tersebut sangat jelas dan tegas menyebutkan identitas tersangka dalam menentukan waktu dan tempat harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

Maka cukup beralasan hukum dengan tidak jelasnya identitas pemohon atas sangkaan penyidik kejaksaan terhadap pemohon adalah suatu pelanggaran hukum,” jelas kuasa hukum Hadi dalam permohonan praperadilannya.
Selain itu penyidik Kejari Psp, sebut kuasa hukum Hadi, telah melakukan pelanggaran dalam hal surat panggilan tersangka terhadap pemohon yang tidak sinkron atau tidak sama sebagaimana rujukan dalam hal perintah penyidikan. Di mana sesuai yang tercantum dalam permohonan praperadilan, disebutkan di mana di dalam surat perintah penyidikan Kajari Psp tersebut bernomor Print-04/N.2.20/Fd.1/07/2010 tanggal 20 Juli 2010, sedangkan pada berita acara pemeriksaan tersangka (lanjutan) pada Rabu (27/10/2010), tertulis ‘Surat Perintah Penyidikan Kejari Psp Nomor: Print-04/N.2.20/Dek.3/07/2010 tanggal 20 Juli 2010.

Berdasarkan ditemukan perbedaan nomor kode surat perintah penyidikan dalam surat panggilan tersangka dengan berita acara pemeriksaan tersangka (lanjutan) jelas membuktikan adanya kelalaian penyidik Kejari Psp yang menurut hukum penyidikan tersebut cacat hukum sehingga dapat dibuktikan penahanan terhadap pemohon tidak sah,” terang kuasa hukum Hadi dalam permohonan praperadilan tersebut.

Kemudian dalam hal penahanan, Hadi merasa telah dilanggar hak-hak kemerdekaannya, karena penahanannya tersebut tanpa disertai surat perintah penangkapan. Di mana surat penangkapan tersebut wajib diserahkan oleh penyidik kepada tersangka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16, 17, dan 18 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.

Baca Juga :  Marosongosong Meriahkan Pelantikan Pengurus DK2P

Selanjutnya jika ditelaah maksud dan tujuan pasal 16,17 dan 18 sangat jelas dan terang menegaskan tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan surat permulaan yang cukup serta tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan ke keluarga tersangka.

Bahkan sampai saat ini tembusan surat penangkapan tersebut tidak pernah diterima keluarga pemohon,” ungkap kuasa hukum Hadi dalam permohonan praperadilan tersebut.

Selain itu, penyidik Kejari Psp, sebut kuasa hukum, terlalu dini dan terlalu cepat untuk menentukan status Hadi sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Sebab sampai sekarang, penyidik tidak jelas dalam menentukan dasar sangkaan pertanggungjawaban dana yang dipergunakan oleh manajemen PS Sidimpuan dalam mengikuti kompetisi Liga Divisi I PSSI dipertanggungjawabkan kepada siapa? Penyidik juga belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci, tidak dapat membuktikan secara jelas bahwa pemohon terlibat langsung terhadap program kegiatan pengguna anggaran yaitu Dispora.

Kemudian sangkaan serta penahanan terhadap pemohon tidak sah karena pertanggungjawaban keuangan manajemen PS Sidimpuan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana umum bukan dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi.(MetroSiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. saya rasa jaksanya patut diperiksa…. jangan2 jaksanya jaksa urip lagi… hehehe…. ato jangan2 jaksanya waktu proses pemeriksaan ini dikasih dana buat beli mobil pribadi kijang inova untuk memaksakan tuntutan ini..hehehe (jangan2)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*